Maharani Yulisti
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Rantai Pemasaran Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur Riesti Triyanti; Maharani Yulisti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 1, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1739.84 KB) | DOI: 10.15578/marina.v7i1.4593

Abstract

Pemasaran merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem minabisnis. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan perpindahan tempat dan kepemilikan barang dan jasa dari sentra pra produksi ke konsumen. Kegiatan pemasaran bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen serta memberikan keuntungan bagi pembudidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rantai pemasaran ikan koi (Cyprinus carpio) di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pemasaran ikan koi dimulai dari tahap pra produksi, produksi, pedagang dan eksportir. Setiap rantai terdapat pelaku usaha kunci dan nilai/keuntungan yang relatif dinamis karena tergantung pada nilai estetika terhadap ikan koi. Untuk memperkuat rantai pemasaran ikan koi diperlukan pembentukan kelembagaan keuangan untuk menertibkan sistem pembayaran terhadap pembelian ikan koi yang seringkali merugikan pembudidaya. Penelitian ini juga menyarankan perlunya menghidupkan kembali koperasi yang telah dibentuk agar pemasaran ikan koi dikoordinir dan harganya standar.
Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan (Analisis Penerapan kebijakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten) Bayu Vita Indah Yanti; Maharani Yulisti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 1, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1199.134 KB) | DOI: 10.15578/marina.v6i1.5806

Abstract

Kabupaten Pandeglang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Perolehan pendapatan yang bersumber dari retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk kabupaten ini. Penghapusan retribusi perikanan merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhir tahun 2009, namun hingga tahun 2010 belum dapat dilaksanakan di kabupaten ini. Tulisan ini menganalisis kebijakan terkait dengan penyebab belum dapat diterapkannya kebijakan nasional penghapusan retribusi tersebut. Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan retribusi perikanan di kabupaten Pandeglang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan para pihak terkait (stakeholders) menginginkan perubahan kebijakan tersebut secara formal sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Why Indonesia Should Develop Tuna Sea Farming to Overcome Overfishing? A Review of Two Sides Argument Maharani Yulisti; Rizky Muhartono; Armen Zulham
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.948 KB) | DOI: 10.15578/marina.v9i2.431

Abstract

Tuna is the mainstay of fisheries export commodities in Indonesia with a total export amounted to 201.159 tons and export value of 750 million dollars in 2012. The high demand tuna improve the practice of tuna captured in the sea, causing a decline in tuna stocks both in the number and size of tuna caught. This condition triggers the experts to culture tuna in laboratory scale to reduce the impact of overexploitation (overfishing). However, the tuna sea farming is under the spotlight because in practice, some countries do tuna farming without hatching of the parent tuna but merely enlarge a baby tuna are caught from the wild to market size. This gives rise to a difference of opinion of many experts on tuna farming practices. Therefore, this article highlights the pros and cons of experts on tuna farming from environmental, economic and technical, to determine whether Indonesia needs to develop tuna farming to cope with overfishing. The method used in this research is the study of literature writings on tuna farming and analyzed descriptively. Results of the analysis showed that despite the many negative opinions about the tuna sea farming, the Indonesian government should support the of tuna sea farming with tuna breeding research, as has been done by the Research Institute for Marine Fisheries Gondol. If the tuna breeding is successful, will have a great impact on the problems of the world tuna demand which increasing every year.
Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Program Minapolitan Budidaya Di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Maharani Yulisti; Riesti Triyanti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 1, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.447 KB) | DOI: 10.15578/marina.v7i1.4595

Abstract

Pengembangan kawasan minapolitan yang memanfaatkan potensi wilayah dengan memberi peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perikanan memerlukan sinergitas dari potensi yang ada secara utuh, menyeluruh, berdaya saing dan berkelanjutan. Upaya in memerlukan campur tangan pemerintah dan dukungan masyarakat dalam membangun kelembagaan yang dapat mendukung program minapolitan. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan yang mendukung program minapolitan perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Kelembagaan formal yang ada di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta diantaranya lembaga penguatan modal (Unit Pelayanan Pengembangan/UPP Bidang Perikanan, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa/KUD, Badan Usaha Kredit Perdesaan/BUKP, lembaga kredit dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM), lembaga penyuluhan dan lembaga perbenihan (Balai Benih Ikan atau BBI). Kelembagaan non formal yang sudah berfungsi baik yang erat kaitannya dengan program minapolitan diantaranya kelembagaan penyedia input, kelembagaan penyedia modal, kelembagaan pelaku usaha (pembudidaya, pembenih, pendeder), kelembagaan pengolah hasil perikanan, kelembagaan pemasaran ikan, serta kelembagaan penyedia informasi dan teknologi. Peran kelembagaan formal dan informal sangat penting untuk kegiatan budidaya perikanan pada level menengah ke bawah diantaranya untuk menstabilkan harga terutama saat pasokan ikan berlebih, pemenuhan kebutuhan modal, input usaha dan sarana produksi ikan.