Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal) Rahmad Hidayat; M Awaluddin; Candra Candra
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 6, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.93 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v6i2.645

Abstract

Indonesia is indeed one of the countries that has become a tourist destination for foreign tourists. Relatively large tourist spots make Indonesia a tourist destination that is mostly hunted by foreign tourists. NTB has cultural advantages, its people are 95% Muslim, religious, a thousand mosques. This is the basic capital of NTB, optimistic that it can become a world halal tourism. Based on the results of the study, it can be concluded that: The process of implementing Halal Tourism Policy in NTB based on NTB Provincial Regulation No.2 of 2016 concerning Halal Tourism by the NTB Province Tourism Office has been going well but not yet maximally. Communication, resources, disposition and bureaucratic structure factors have been carried out to make this policy a success. While the inhibiting factors in influencing the process of implementing Halal Tourism Policy in NTB by the NTB Province Tourism Office are each lack of halal tourism objects and each lack of awareness of business people to realize the concept of halal tourism.
Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia Anasrullah Anasrullah; Achmad Djunaidi; Candra Candra
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1: Maret 2017
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.182 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v5i1.781

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbagan hukum  putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-8-2015 Tentang Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia dan implikasinya dalam pelaksanaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan dalam  penelitian adalah perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, jenis dan sumber datanya ialah data perimer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan tehnik analisis data adalah dari hal yang bersifat induktif kededuktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin). Putusan Mahkamah Konstitusi calon tunggal dalam pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakya untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945. The purpose of this study is to explain the legal considerations of the decision of Constitutional Court Judge No. 100-PUU-8-2015 Regarding the Election of Single Candidates for Simultaneous Local Elections in Indonesia, the legal implications of the decision of the judges of the Constitutional Court No. 100 / PUU / 8/2015 on the election of a single candidate for simultaneous elections in Indonesia. This research includes normative legal research, the approach in research is legislation and library approach, the types and sources of data are perimer data and secondary data, data collection techniques using library studies and data analysis techniques are from things that are inductive, that is general data about the concept of law in the form of legal principles, postulates and teachings (doctrine). The decision of the Constitutional Court is the sole candidate in the election where there is a legal vacuum where when the requirements of at least two candidate pairs are not fulfilled. The Constitutional Court assesses that the legal vacuum has threatened the failure of the people's rights to be elected and elected for two reasons. First, the next simultaneous election delay has actually eliminated the Rakya's right to be elected and elected in the next simultaneous election. Second, if such delays are justified, there is still no guarantee that in the next simultaneous election, the people's right to be elected and elected will be fulfilled. Accordingly, according to the Constitutional Court Pilkada which was postponed until the next election only because it did not fulfill the requirements of at least two candidate pairs contrary to the 1945 Constitution.
Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Muliadin Muliadin; Maemunah Maemunah; Candra Candra
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2: September 2017
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.596 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v5i2.431

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan pendekatan normatif yuridis.Pengumpulan data dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumen kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data dan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa, kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan  Pembangunan,  dan  kemampuan  Dalam  Mengambil  Keputusan Dalam   Proses   Penyelenggaraan   Pembangunan, 2) Kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 yaitu a) Persoalan Sumber Daya Manusia b) Fenomena pengalaman sistem pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa. Kata Kunci: Kinerja; Perangkat Desa; Penyelenggaraan Desa
MENELUSURI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) PADA MATA PELAJARAN PPKN SISWA KELAS IV DI SDN 1 TERONG TAWAH KEC.LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Zedi Muttaqin; Muhamad Rais; Candra Candra
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.575 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.345

Abstract

Abstrak: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Depertemen Pendidikan Nasional telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya, antara lain dengan terus menerus mengusahakan pemerataan/perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relepansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat.  Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) pada mata pelajaran PPKn siswa kelas IV di SDN 1 Terong Tawah Kec.Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2014/2015, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) pada mata pelajaran PPKn  Siswa kelas IV di SDN 1 Terong Tawah Kec.Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2014/2015 dan Bagaimana Peran Guru dalam melaksanakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dalam mata pelajaran PPKn  Siswa kelas IV di SDN 1 Terong Tawah Kec.Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2014/2015.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan purposif sampling dan Snowbell Sampling yang dijadikan sampel adalah guru dan Siswa kelas IV SDN 1 Terong Tawah. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) menyebabkan minat dan perhatian siswa lebih meningkat hususnya dalam pelajaran PPKn, adapun usaha yang dilakukan sekolah yaitu menambah jumlah kegiatan ekstra kurukuler yang ada dengan mempasilitasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler mendatangkan pelatih yang memiliki kemampuan dan dari hasil penelitian diketahui bahwa peran guru dalam pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill). guru sudah diposisikan atau memposisikan diri pada hakekat yang sebenarnya, yaitu guru merupakan pengajar dan pendidik, yang berarti disamping mentransfer ilmu pengetahuan, juga mendidik dan mengembangkan kepribadian peserta didik melalui intraksi yang dilakukannya di kelas dan luuar kelas.
Teachers' and Principals' Efforts in Implementing Character Education for Elementary School Students Nurhikmah Nurhikmah; Arsyad Abdul Gani; Sintayana Muhardini; Candra Candra
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 4 (2023): AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v15i4.3667

Abstract

The efforts of teachers and principals are very important in student character education because the teachers are role models for all students and the principal as management who is able to organize the smooth learning and teaching process. This research uses qualitative methods and descriptive approaches with observation, interview, and documentation tools. The data analysis used using the Miles and Huberman model includes data collection, data reduction, data display, verification, or drawing. The results showed that teachers strive to implement character in students by giving instruction or advice that builds the student's character, developing strategies to implement character building in students, providing good role models for students, approaches to understanding of the student character and innovative approaches use learning methods and media and integrated character development. While principals strive to provide extracurricular and noncurricular programs for students integrated with character education, provide subjects integrated with character education,  provide facilities and infrastructure to support character education, direct teachers to provide role models for students, with the community work or parents of students to support the character development of the students.