Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Yustisia Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit
Ibnu Subarkah
Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang, Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
DILEMATIKA KEKUASAAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEADILAN DALAM FRAME DESENTRALISASI PEMERINTAHAN (SUATU COMMON SENSE) Subarkah, Ibnu
Jurnal Konstitusi Vol 4, No 1: Juni 2011
Publisher : Jurnal Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the government decentralization makes some implications to the levels of the society, nation, and state life. These implications are caused by the functions of Justice Institution Power, especially the justice institutions at the local/provincial levels, that bear heavy loads. As a result, the interaction between the law and social life plays an important role. The  realization of this role is the extent to which the justice institutions may satisfy various parties, not only the Justice Institution Power which is One Roof System. It is the matter that may be thought together.
LAW ENFORCEMENT TO OFFENDERS’ RIGHTS BASED ON CONTEMPT OF COURT Ibnu Subarkah
Yustisia Vol 6, No 3: December 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i3.15180

Abstract

In legal field, especially related to judicial field of judiciary, efforts to reform criminal law to and to overcome justice and certainty are done incessantly which means that law enforcement efforts need to be effected. Some situations and conditions may reduce judicial image if the law enforcement is lacking or not being noticed at all. The existence of cases through legal, research, academic thinking, as well as opinion of legal practitioners have varied the existence of judiciary images. Therefore, this research is specifically aimed to know, describe, and at the same time analyze the rights of defendants (offenders of rights) based on contempt of court.The method used in this study is qualitative research prioritizing quality and primary and secondary data types. The primary data are taken empirically from the field and the secondary data are taken from literature study, documentation, determination of respondents by purposive sampling in which the interviewee is a judge.The results show that, in practice, the rights of defendants are protected in accordance to the applicable provisions as well as the contempt of court issue. Due to the subjective perception of community in the course of trial, it is essentially needed to immediately draw up the Contempt of Court Law.Keywords: Law Enforcement, Offenders’ Rights, Contempt of Court, Penal Reform
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMIDANAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL JALANAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMKOT (Studi di Kota Malang, Jawa Timur) Ibnu Subarkah
Widya Yuridika Vol 1, No 1 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3400.169 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i1.527

Abstract

This present study was intended to understand the peoples perception on the comdemnation of street prostitutes and to know and explain the influence of the comdemnation of the prostitutes on the municipal government in formulating policies on this case using value or policy approaches. This study was based on the idea the criminal sanctions that have so far been given to the prostitutes. The peoples perception on the comdemnation of the prostitutes that the concemnation is ineffective in terms of the aspect of criminal sanction. The perception is from social affairs department and also municipal police unit. However, according to the 2005 local regulation no. 8 as a new regulation in malang municipality, the subject of the actors is widened. Therefore, the application of the local regulation is in line with the factors inherent in the doers (prostitutes), for example, economic or unhappy marriage factors. Based on the condition, it is necessary to maximize the guidance. Dealing with the influence on the malang municipality government, preventive action as a tool to avoid penal actions is thought to be ineffective in line with the application of the regulation. Therefore, the malang municipality government should develop a certain policy i.e, providing a rehabilitation centre as a non-penal prevention as suggested by the social affairs department and the municipal police unit. Kata kunci: Persepsi, pemidanaan, pekerja seks komersial, kebijakan
ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Ibnu Subarkah; I Nyoman Nurjaya; Bambang Sugiri; Masruchin Ruba’i
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4188

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan  makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-kasus  dalam tingkat ketatanegaraan dan peradilan yang nota bene dapat diselaraskan dengan Contempt ofCcourt/CoC.  yang mempengaruhi kewibawaan hakim dan badan peradilan. Metode yang digunakan melalui penelitian hukum bahan-bahan hukum, dengan analisis preskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan campur tangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No., 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan Contempt of Court, dan diperlukannya kebijakan hukum pidana ke depan.Adapun hasil dan pembahasan ditemukan bahwa antara makna campur tangan urusan peradilan pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang di atas hakekatnya tidak berbeda dengan perbuatan penghinaan pengadilan (contempt of court) dimana terdapat sebagian masyarakat yang memandang hal tersebut berbeda, misalnya adanya upaya untuk menyusun pengaturannya melalui RUU CoC dan perubahan KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Peradilan. Kebijakan hukum pidana yang mengadopsi hukum sebagai satu kesatuan sistem sangat kompeten dalam mengatur implikasi atas norma Pasal 3 ayat (3) undang-undang di atas dengan cara mengusulkan perubahan undang-undang tersebut sebagai hukum pidana khusus ke depan. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perbuatan penghinaan pengadilan untuk menentukan arah perubahan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman melalui Pasal 3 ayat (2) UU tersebut yang hasilnya sebagai kebijakan hukum pidana (hukum pidana khusus).
ANALISIS TERHADAP DIVERSI BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg) Aulia Saputro; Lukman Hakim; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3626

Abstract

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.
PENYIKSAAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TULUNGAGUNG Mohammad Saifudin; Sirajuddin Sirajuddin; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3628

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penyiksaan dalam Proses Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tulungagung”, bertujuan untuk a) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung, b) untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan dating terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil dari penelitian ini bahwasannya ada 4 faktor penyebab terjadinya penyiksaan oleh penyidik dan hukum positif yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA ADOPSI ANAK (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA) Fajar Andika Firmansyah; Ibnu Subarkah; Mufidatul Ma’sumah
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan kaum yang rentan menjadi korban tindak pidana, oleh karena itu perlindungan terhadap anak haruslah ditegakkan didalam hukum. Bentuk tindak pidana terhadap anak cukup bervariasi, yang salah satunya adopsi ilegal. Dalam beberapa kasus, adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengurai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, diperlukan ilmu krimonologi. Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu dalam lingkup hukum pidana, termasuk dalam kajiannya terhadap sebab alasan dan skema dari keberlangsungan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam upaya mengulas mengenai adopsi anak ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang pada penelitian ini. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah pengaturan adopsi anak ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang?; 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi anak di Kota Surabaya?; 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi anak di Kota Surabaya?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, adopsi anak ilegal dapat disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang disaat adopsi anak tersebut dilakukan dengan mengesampingkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Kedua, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi di Kota Surabaya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan psikologis, faktor ekologis, internal dalam keluarga dan faktor lemahnya penegakkan hukum. Ketiga, Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi anak di Kota Surabaya adalah melalui tindakan secara preemtif, preventif dan represif. Dengan cara koordinasi aparat penegak hukum, peran serta masyarakat dan memperkuat peranan di bidang legislasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bermodus adopsi anak secara ilegal.
Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Perseroan Bank Jatim Atas Hapus Buku Kredit Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Rezky Wahyu Satrio; Widodo Widodo; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.4124

Abstract

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) has PT Surya Graha Semesta Business Group as core debtor whose subsidiary, PT Nugraha Adi Taruna, was granted a KMK Pola Keppres for Kedungkandang Bridge construction work in Malang City. Based on Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia examination result, the loan write-off did not meet the provisions. This thesis aims to find out the legal responsibility of the company management who writes off the loan that did not meet the provisions and can or cannot be categorized as a corruption crime and how legal remedies can be taken by minority shareholders in order not to be harmed by the actions of the company management. This thesis is classified as a doctrinal legal research because the study is focused on the consistency of the legal regulations governing the provisions for loan writing-off  at Bank Jatim. The results of the study found that the KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang write-off conducted by Bank Jatim Company Management that did not meet the provisions in the Bank Jatim Director Decree and violated Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Regulations so that can be legally responsible administratively. Bank Jatim Company Management who writes off the loan by not fulfilling the provisions cannot be categorized as a corruption crime because it doesn’t fulfill one of the elements of corruption crime. Due to Bank Jatim Company Management actions, minority shareholders can take legal action by filing ordinary lawsuits and derivative lawsuits.
Co-Authors Aulia Saputro Bambang Sugiri Fajar Andika Firmansyah I Nyoman Nurjaya Lukman Hakim Masruchin Ruba’i Mohammad Saifudin Mufidatul Ma’sumah Rezky Wahyu Satrio Sirajuddin Sirajuddin Widodo Widodo