Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
Nur Azisa
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LAMBATNYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KARENA TIDAK OPTIMALNYA KOORDINASI DALAM TAHAP PRAPENUNTUTAN (URGENSI PERWUJUDAN SISTEM JAKSA ZONA) Nurul Dewinta; Haeranah Haeranah; Nur Azisa
Widya Yuridika Vol 2, No 2 (2019): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.253 KB) | DOI: 10.31328/wy.v2i2.1014

Abstract

This study purpose to determine: the implementation of coordination between investigators and public prosecutors at the pre-prosecution stage, obstacles that arise in the implementation of coordination between investigators and public prosecutors as well as efforts made to maximize the coordination function at the pre-prosecution This research is empirical normative research. In order to obtain data relevant to the needs of this research, the author conducted a study at the Kotamobagu District Prosecutor's Office and Kotamobagu Resort Police. The results of the study show that (1) In handling a criminal case, the party responsible for law enforcement should establish a good coordination so that the duration of the case handling process does not occur which results in a fast, simple and low cost judicial principle. However, the coordination carried out by investigators at the Kotamobagu Resort Police and the public prosecutor at the Kotamobagu District Attorney's Office at the pre-prosecution stage has not been carried out to the maximum. (2) Constraints that arise in coordinating and the efforts made to maximize the coordination function at the pre-prosecution stage based on the Kotamobagu District Prosecutor's case study and Kotamobagu Resort Police. 3) the community uses the law as a tool to achieve personal goals, for example, get material benefits so that the efforts taken are to carry out legal counseling to the community.
PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU Tri Utami Putri; Nur Azisa; Hijrah Adhyanti Mirzana
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (social legal research). Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (deep interview) dan tanya jawab dengan responden pada Kejaksaan Negeri Barru ataupun Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan proses persidangan secara virtual berdasarkan SE Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas IIb Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan Efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BARRU Hendarta Hendarta; Muhammad Said Karim; Nur Azisa
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5698

Abstract

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparatur penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah inkracht di Pengadilan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustaakan dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri barru berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015. Adapun tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkotika meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat.
Co-Authors Haeranah Haeranah Hendarta Hendarta Hijrah Adhyanti Mirzana Muhammad Said Karim Nurul Dewinta Tri Utami Putri