Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana IBLAM Law Review Case Law Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion
I Ketut Siregig
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Deti Rahmawati; I Ketut Siregig; Zainudin Hasan
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2201

Abstract

The purpose of this study was to determine the consideration of the judge in criminal sentencing againts the planned murder , determine the criminal responbility againts the planned murder in decision number 172/Pid.B/2020/PN Gns in Gunung sugih first instance court. The method use a normative juridical and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical. field research in Gunung sugih first instance court and lampung tengah attorney office. The result of the research shows that the Panel of Judges in its previous considerations took into account the prosecutor's indictment, witness statements, defendant's testimony, evidence, other evidence such as letters and instructions, as well as prosecutors' demands. The judge's deliberations contained burdensome matters as well as lightening in deciding the criminal against the accused. Other judges' considerations come from the humanitarian side. And the Panel of Judges sentenced him to 20 (twenty) years in prison.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BOM DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN LAUT PULAU SEBUKU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) Bella Cahya Ningrum; I Ketut Siregig; Suta Ramadan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.779 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.52

Abstract

The illegal act of fishing with explosives is currently regulated by Law No. 45 of 2009 on Fisheries, which states several legal provisions, including that waters are under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as the Indonesian Exclusive Economic Zone, and are based on international provisions containing fish resources and potential fish farming land. In this work, a normative juridical approach and an empirical approach were used as research methods. Data is gathered through library research and field studies. The Defendant employed explosives in the shape of 6 (six) big bottles and 4 (four) tiny bottles obtained by purchasing 4 (four) kilograms of Ampo powder and then assembling them in a way that they could be used to bomb fish in order to carry out his action. The imposition of a crime in this case has the goal of not only punishing people who commit crimes, but also of fostering and educating people, so the judge believes that the sentence imposed on the defendant was appropriate and commensurate with his actions, based on aggravating and mitigating circumstances.
Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman (Putusan Nomor 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK) I Ketut Siregig; Anggalana Anggalana; Muhamad Fadhilah
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3072

Abstract

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajiandi dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Azeng Nurindah Sari; I Ketut Siregig; Ansori Ansori
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2937

Abstract

Istilah "starfbaar feit", yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didukung oleh ancaman, diterjemahkan sebagai "kejahatan" (sanksi). Tindak pidana penipuan dan pencurian yang termasuk aspek korupsi karena dilakukan oleh pegawai negeri sipil ditelaah oleh penulis penelitian ini. Untuk menghasilkan temuan penelitian yang tidak memihak dan akurat, penelitian ini menggunakan strategi hukum empiris dan normatif. Kemudian setelah disusun secara metodis selama proses analisis data, data tersebut diperiksa secara kualitatif dan legal dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, memastikan bahwa data tersebut benar-benar berasal dari subjek. urusan. di tangan dan disusun menjadi urutan frase yang merupakan solusi untuk masalah berdasarkan temuan studi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat variasi komponen atau keterputusan antara perbuatan melawan hukum korupsi, pencurian, dan penipuan. Selain itu, karena tidak disebutkannya PNS yang melakukan perbuatan pungutan liar di pengadilan dalam undang-undang Nomor Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk, maka penelitian ini melihat PNS yang belum pernah didakwa pelanggaran seperti itu.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ganti Nama, Status dan Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Menurut Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA) I Ketut Siregig; Suta Ramadan; Noviyana Hadiyati
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 1, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v1i2.2216

Abstract

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil.Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA). secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tentang Kependuduakan dan Asas Contrarius Actus, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk  mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdat dan ibu bernama Nyoman Kanyat instansi pelaksana yang ditugaskan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon harus juga mengubah dokumen lainya seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Co-Authors Anggalana Ansori Ansori Azeng Nurindah Sari Bella Cahya Ningrum Deti Rahmawati Muhamad Fadhilah Noviyana Hadiyati Suta Ramadan Zainudin Hasan