Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
M. Ikhwan Rays
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BANGGAI M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kab. Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu menggunakan data-data primer yakni data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data/bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai adalah: Faktor jenis kelamin, Faktor usia, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, Faktor lingkungan keluarga; Sedangkan upaya –upaya yang dilakukan oleh Sat.Lantas Polres Banggai berupa: Upaya Pre-emtif, Upaya Prefentif dan Upaya Represif.
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA: TATA CARA PENGANGKATAN DAN KEDUDUKANNYA M. Ikhwan Rays; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1922

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganisis tentang tata cara pengangkatan dan kedudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian merumuskan bahwa ketentuan yang mangatur  tata cara pengangkatan PPPK yaitu  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. Disamping itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mempunyai hak-hak mendapatkan gaji dan tunjangan, Cuti, Perlindungan, Pengembangan kompetensi.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BANGGAI M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kab. Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu menggunakan data-data primer yakni data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data/bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai adalah: Faktor jenis kelamin, Faktor usia, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, Faktor lingkungan keluarga; Sedangkan upaya –upaya yang dilakukan oleh Sat.Lantas Polres Banggai berupa: Upaya Pre-emtif, Upaya Prefentif dan Upaya Represif.
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA: TATA CARA PENGANGKATAN DAN KEDUDUKANNYA M. Ikhwan Rays; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1922

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganisis tentang tata cara pengangkatan dan kedudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian merumuskan bahwa ketentuan yang mangatur  tata cara pengangkatan PPPK yaitu  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. Disamping itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mempunyai hak-hak mendapatkan gaji dan tunjangan, Cuti, Perlindungan, Pengembangan kompetensi.
Co-Authors Risno Mina