Garuda - Garba Rujukan Digital

PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Asrun R. Kaiyo; Risno Mina
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Desa Lokotoy salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, memiliki Lembaga Kemasyarakatn Desa yang belum maksimal dan belum sesuai dengan harapan dalam menjalankan tugas dan fugsinya. Untuk itu peningkatan kapasistas dari seluruh pengurus Lembaga Kemasyarakatan tersebut harus ditingkatkan khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi (TUPOKSI), sehingga hasil kerjanya akan lebih masimal. kegiatan ini adalah untuk pendampingan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mengawal setiap kebijakan di Desa dan meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga setelah pendampingan ini dilaksanakan terjadi peningkatan kapasitas lembaga demi peningkatan kinerja mereka kedepannya. Kata Kunci : Pendampingan, Lembaga Kemasyarakat Desa

KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Zulkifli Lahabu; Risno Mina; Abdul Ukas Marzuki; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1595

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusanan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahulu dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL

INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN Desita Andini; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.732

This study aims to examine administrative instruments in environmental law enforcement, environmental implementation and sanctions against environmental law enforcement administration for environmental implementation. The research method used is normative legal research. Administrative instruments for law enforcement of environmental implementation are carried out in the form of supervision, enforcement of administrative sanctions, and lawsuit on State Administration. The use of administrative environment law enforcement instruments is carried out by government agencies as well as by the public or civil legal entities. Administrative sanctions instruments used in the context of environmental law enforcement administration. Administrative orders for environmental law enforcement in environmental permits are written warning, government coercion, environmental permits, and revocation of environmental permits.

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sulistia Rahman; H.M. Ikhwan Rays; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1272

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Adapun peran yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dan keterangan awal terkait adanya peristiwa pidana yang dilakukan secara melawan hukum serta terindikasi kerugian negara. Seksi Intelijen bertanggung jawab menyediakan data dan informasi untuk Pimpinan dalam pengambilan keputusan, tindakan dan perencanaan. Penyelidikan dilakukan oleh Seksi Intelijen ialah mengungkap adanya tindak pidana korupsi baik itu laporan masyarakat maupun penemuan Tim Intelijen. Teknik penyelidikan yang digunakan terdiri atas dua yakni penyelidikan terbuka dan tertutup. Faktor yang menghambat Intelijen Kejaksaan yakni keterbatasan jumlah Jaksa Penyelidik, kesulitan mendapatkan dokumen, masuknya laporan yang tidak objektif, dan keberadaan target operasi yang sering berpindah-pindah tempat. Upaya yang dilakukan yaitu penguatan jaringan terhadap pemerhati, mahasiswa, LSM, wartawan/media, masyarakat serta pengamanan personel dan materi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI Rahmat Setiawan; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.922

Kedudukan hukum guru bukan pegawai negeri sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru pegawai negeri sipi dan bukan pegawai negeri sipi keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap pegawai negeri sipi, Pegawai tetap non pegawai negeri sipi. Namun kedua status kepegawaian tersebut merupakan pendidik profesional. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai belum berjalan, meliputi Perlindungan terhadap pemutusan kerja, Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar, dan Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Jhony K. Yoppy; Risno Mina; Firmansyah Fality
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.3341

Once the importance of public information disclosure on the use of village funds is due to information on the use of village funds, will provide information about the use and use of village funds, will involve the community in managing village funds, will encourage the use of village funds based on the principles of good governance, will develop knowledge and will improve the quality of the use of village funds. The implementation of Public Information Openness regarding the use of village funds in Peley Village, South Totikum Subdistrict, Banggai Islands Regency has not been implemented because there is no Village Regulation on village public information disclosure, and the Village Information and Documentation Management Officer (Village PPID) has not been formed. However, to provide information about financial management, the Village Government is only limited to making billboards on the structure of the APBDesa, which is financed through the APBDesa

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA: TATA CARA PENGANGKATAN DAN KEDUDUKANNYA M. Ikhwan Rays; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1922

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganisis tentang tata cara pengangkatan dan kedudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian merumuskan bahwa ketentuan yang mangatur tata cara pengangkatan PPPK yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. Disamping itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mempunyai hak-hak mendapatkan gaji dan tunjangan, Cuti, Perlindungan, Pengembangan kompetensi.

PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA Ahmad Ahmad; Risno Mina; Nasrun Hipan; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2448

This study aims to determine the state's control authority over mineral mining businesses in Indonesia and what rights and obligations are granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining. This study uses normative legal research methods. The results of the research and discussion formulate that the state's control authority over mining businesses is of course to support the creation of community welfare. This can be realized if the policies and management of mineral mining by the state through the government can be proven by the actions and decisions of the state or government that can be felt directly by the community. Meanwhile, the rights and obligations granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining are in the context of supporting sustainable national development and ensuring the effectiveness of the implementation and control of mining business activities in an efficient, effective and competitive manner. In addition to guaranteeing the benefits of mining that are sustainable and environmentally sound, increase people's income, and create jobs, and guarantee legal certainty

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI Adissa Yuyanda Putri; Abdul Ukas Marzuki; Risno Mina; Mustating Daeng Maroa; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2879

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melalui tahapan Penerimaan dan Distribusi Pengaduan serta Penanganan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap sengketa pertanahan dilakukan melalui tahapan: pengkajian Kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Sedangkan faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa pertanahan dikantor Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan keinginan untuk mencegah konflik, sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dan kekurangan data fisik atau yuridis.

KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Zulkifli Lahabu; Risno Mina; Abdul Ukas Marzuki; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1595

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusanan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahulu dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search