Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mulawarman Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)
Fitriah Faisal
Universitas Halu Oleo
Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan COVID-19 Melalui Media Poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Fitriah Faisal; Isnayanti Isnayanti; Arfa Arfa; Rahman Hasima
JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 1, No 4: November (2020)
Publisher : ICSE (Institute of Computer Science and Engineering)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jpkmi.v1i4.116

Abstract

Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 melalui media poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Tahap pelaksanaan meliputi: (1) sosialisasi terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui media poster, (2) Poster yang sudah dibuat dan dicetak ditempel dirumah warga desa mitra sebagai bentuk edukasi ketika nantinya kegiatan pengabdian telah selesai. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakatt (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Desa Tombawatu terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, hal ini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan dengan persentase sebesar 55% masyarakat memahami peraturan gubernur tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19.Abstract: The purpose of this devotional activity is to improve people's legal understanding of government policy in the prevention of COVID-19 through media posters in Tombawatu Village Kapoiala District Konawe Regency. Implementation stages include: (1) socialization related to government policy in the prevention of COVID-19 stipulated in The Governor of Southeast Sulawesi Regulation No. 29 of 2020 on Guidelines for The Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of COVID-19 through poster media, (2) Posters that have been made and printed stamped on the homes of partner villagers as a form of education when the devotional activities have been completed. Methods used during the process of community service activities include (a) lecture methods to provide a direct explanation to the community (b) question and answer methods to explore the public's knowledge of the materials provided. The results of this devotional activity show that the increasing understanding of tombawatu village law related to government policy in the prevention of COVID-19, this can be seen from before and after the devotional activities are carried out with a percentage of 55% of the community understanding the governor's regulations thus impacting the increasing understanding of public law on government policy in the prevention of COVID-19.
Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Fitriani Jamaluddin; Muhammad Ashabul Kahfi; Fitriah Faisal
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.5907

Abstract

The purpose of this study is to take an inventory of Tana Luwu's special food, the factors that cause the absence of Tana Luwu's special food that is registered with geographical indications and to describe the efforts that can be made by the Local Government in Tana Luwu in providing protection for Geographical Indications of Tana Luwu's Products. The method used in this research is empirical research. The informants in this study are food businesses in Tana Luwu and the government from the Cooperatives and MSME service in Tana Luwu. Research data was obtained by conducting observations, interviews, and documentation and then processed qualitatively. In Tana Luwu, there are no special foods that receive geographic indication protection, due to several factors, including the absence of data related to typical foods in the Tana Luwu area, and the lack of socialization related to the importance of legal protection of geographical indications for typical foods. Cooperation is needed between the Government, typical food entrepreneurs, and academics in providing legal protection for geographical indications for typical foods in the Tana Luwu area.
Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Fitriah Faisal; Fitriani Jamaluddin; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.
Co-Authors Ahmad Firman Tarta Arfa Arfa Fitriani Jamaluddin Fitriani Jamaluddin Isnayanti Isnayanti Muhammad Ashabul Kahfi Rahman Hasima