Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan COVID-19 Melalui Media Poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Fitriah Faisal; Isnayanti Isnayanti; Arfa Arfa; Rahman Hasima
JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 1, No 4: November (2020)
Publisher : ICSE (Institute of Computer Science and Engineering)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jpkmi.v1i4.116

Abstract

Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 melalui media poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Tahap pelaksanaan meliputi: (1) sosialisasi terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui media poster, (2) Poster yang sudah dibuat dan dicetak ditempel dirumah warga desa mitra sebagai bentuk edukasi ketika nantinya kegiatan pengabdian telah selesai. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakatt (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Desa Tombawatu terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, hal ini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan dengan persentase sebesar 55% masyarakat memahami peraturan gubernur tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19.Abstract: The purpose of this devotional activity is to improve people's legal understanding of government policy in the prevention of COVID-19 through media posters in Tombawatu Village Kapoiala District Konawe Regency. Implementation stages include: (1) socialization related to government policy in the prevention of COVID-19 stipulated in The Governor of Southeast Sulawesi Regulation No. 29 of 2020 on Guidelines for The Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of COVID-19 through poster media, (2) Posters that have been made and printed stamped on the homes of partner villagers as a form of education when the devotional activities have been completed. Methods used during the process of community service activities include (a) lecture methods to provide a direct explanation to the community (b) question and answer methods to explore the public's knowledge of the materials provided. The results of this devotional activity show that the increasing understanding of tombawatu village law related to government policy in the prevention of COVID-19, this can be seen from before and after the devotional activities are carried out with a percentage of 55% of the community understanding the governor's regulations thus impacting the increasing understanding of public law on government policy in the prevention of COVID-19.
Investasi Asing & Alih Teknologi Fitriani Jamaluddin; Fitriah Faisal; Muhammad Ashabul Kahfi
VERITAS Vol 8 No 1 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i1.1749

Abstract

As a developing country, Indonesia requires a large enough capital to carry out national development. The capital needed for national development is not immediately available, but the Government must make useful policies in order to obtain large amounts of capital. One of the policies that can help Indonesia to obtain a large enough capital is the policy in the field of investment in the form of direct investment
Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Fitriani Jamaluddin; Muhammad Ashabul Kahfi; Fitriah Faisal
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.5907

Abstract

The purpose of this study is to take an inventory of Tana Luwu's special food, the factors that cause the absence of Tana Luwu's special food that is registered with geographical indications and to describe the efforts that can be made by the Local Government in Tana Luwu in providing protection for Geographical Indications of Tana Luwu's Products. The method used in this research is empirical research. The informants in this study are food businesses in Tana Luwu and the government from the Cooperatives and MSME service in Tana Luwu. Research data was obtained by conducting observations, interviews, and documentation and then processed qualitatively. In Tana Luwu, there are no special foods that receive geographic indication protection, due to several factors, including the absence of data related to typical foods in the Tana Luwu area, and the lack of socialization related to the importance of legal protection of geographical indications for typical foods. Cooperation is needed between the Government, typical food entrepreneurs, and academics in providing legal protection for geographical indications for typical foods in the Tana Luwu area.
Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Fitriah Faisal; Fitriani Jamaluddin; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA AMBOLOLI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Fitriah Faisal; Endah Widyastuti; Wa Ode Zuliarti; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45947

Abstract

This Community Service Activity is entitled "Increasing Knowledge and Preventing Domestic Violence in Ambololi Village, Konda District, South Konawe Regency". The aim of this Community service activity is to increase public knowledge of domestic violence, so that it can achieve the objectives of the establishment of Law no. 23 of 2004 namely the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation of material regarding the concept of domestic violence, the subject of protection and how to report cases of domestic violence based on statutory provisions as follows a form of education for partner village communities, (2) this legal education activity is carried out by a community service team from the university community involving students. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method which is chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the Question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. Based on the results of this activities carried out in village, it can be concluded that this activity was attended by 30 people consisting of the community and village officials. With legal education, it can increase the knowledge and understanding of the Ambololi Village community regarding the importance of preventing domestic violence, so that it has an impact. to the formation of legal awareness in the community to jointly realize the spirit of Law no. 23 of 2004, namely the elimination of domestic violence.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI DESA WAWONGGURA KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN Rahman Hasima; Heryanti Heryanti; Fitriah Faisal; Muh. Nazar; Zahrowati Zahrowati; Jabalnur Jabalnur; Endah Widyastuti
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45944

Abstract

The purpose of this service activity is to increase the community's legal knowledge and understanding of the transfer of land ownership rights through inheritance in Wawonggura Village, Palangga District, South Konawe Regency. The stages of activities to be carried out are as follows: (a) the preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and objectives; preparation of training materials, which include: impression materials, PowerPoint slides, (b) The implementation stage includes: (1) Explanation of material on the transfer of ownership rights to land through inheritance. This session also focused on providing an explanation of the mechanism for transferring ownership rights to land through inheritance, (2) legal counseling on the transfer of ownership rights to land through inheritance carried out by a community service team from universities involving students. The methods used during the process of community service activities include (a) lecture method to provide direct explanation to the community (b) question and answer method to explore public knowledge of the material provided. The result achieved in this service activity is the increase in knowledge and understanding of the law of the people of Wawonggura Village regarding the transfer of ownership rights to land through inheritance. This is aimed at increasing knowledge and understanding of community law before and after community service activities are carried out through legal counseling, namely 50% for understanding the transfer of ownership rights to land and inheritance and 45% for understanding the procedure for transferring ownership rights to land through inheritance.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KELURAHAN LALODATI Rahman Hasima; Sahrina Safiuddin; Heryanti Heryanti; Muh. Jufri Dewa; Nur Intan; Fitriah Faisal
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati terjadi karena belum sepenuhnya memahami prosedur penetapan batas tanah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan batas tanah, kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam penetapan batas tanah, dan banyak terjadi sengketa dalam penetapan batas tanah.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannnya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah, dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait dengan penetapan batas tanah sehingga masyarakat yang dirugikan dengan masalah penetapan batas tanah dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai penetapan batas tanah yang ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH DI PESISIR PANTAI TORONIPA Deity Yuningsih; Muhammad Arsyad; Wa Ode Zuliarti; Fitriah Faisal; Theo Alif Wahyu Sabubu
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 05 (2026): OKTOBER 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya pertumbuhan pariwisata di kawasan pesisir Pantai Toronipa, Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, mendorong peningkatan nilai ekonomis tanah sekaligus memunculkan risiko sengketa akibat rendahnya kepastian hukum dan minimnya akses layanan hukum formal bagi masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Halu Oleo ini bertujuan meningkatkan akses keadilan masyarakat melalui klinik konsultasi dan penyuluhan hukum keliling. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan langsung dan partisipatif, melibatkan 15 mahasiswa dan empat dosen pembimbing lapangan, yang dilaksanakan dalam 17 program kerja selama April–Agustus 2026. Hasil kegiatan dikelompokkan ke dalam empat pilar: penguatan literasi dan kepastian hukum pertanahan-keperdataan masyarakat, pelestarian lingkungan dan potensi wisata pesisir, edukasi preventif generasi muda, serta dukungan tata kelola wilayah dan kemitraan sosial, dengan total volume kegiatan 140 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per mahasiswa. Kegiatan ini terbukti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pemanfaatan tanah pesisir yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Program disarankan berlanjut melalui pendampingan intensif penyelesaian sengketa tanah pesisir pada periode KKN berikutnya.