Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan COVID-19 Melalui Media Poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Fitriah Faisal; Isnayanti Isnayanti; Arfa Arfa; Rahman Hasima
JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 1, No 4: November (2020)
Publisher : ICSE (Institute of Computer Science and Engineering)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jpkmi.v1i4.116

Abstract

Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 melalui media poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Tahap pelaksanaan meliputi: (1) sosialisasi terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui media poster, (2) Poster yang sudah dibuat dan dicetak ditempel dirumah warga desa mitra sebagai bentuk edukasi ketika nantinya kegiatan pengabdian telah selesai. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakatt (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Desa Tombawatu terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, hal ini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan dengan persentase sebesar 55% masyarakat memahami peraturan gubernur tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19.Abstract: The purpose of this devotional activity is to improve people's legal understanding of government policy in the prevention of COVID-19 through media posters in Tombawatu Village Kapoiala District Konawe Regency. Implementation stages include: (1) socialization related to government policy in the prevention of COVID-19 stipulated in The Governor of Southeast Sulawesi Regulation No. 29 of 2020 on Guidelines for The Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of COVID-19 through poster media, (2) Posters that have been made and printed stamped on the homes of partner villagers as a form of education when the devotional activities have been completed. Methods used during the process of community service activities include (a) lecture methods to provide a direct explanation to the community (b) question and answer methods to explore the public's knowledge of the materials provided. The results of this devotional activity show that the increasing understanding of tombawatu village law related to government policy in the prevention of COVID-19, this can be seen from before and after the devotional activities are carried out with a percentage of 55% of the community understanding the governor's regulations thus impacting the increasing understanding of public law on government policy in the prevention of COVID-19.
Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir Ni Putu Sri Widiasih; Isnayanti Isnayanti; Dewi Ratnasari Rustam
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s65myh59

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul “Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir”. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penegakan hukum lingkungan mengenai pelestarian lingkungan daerah pesisir  sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta pencegahan kerusakan lingkungan. Target capaian luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: (a) publikasi pada jurnal ber-ISSN, (b) publikasi pada media massa, (c) peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) penjelasan materi tentang pelestarian lingkungan daerah pesisir. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan hukum sebagai wujud edukasi kepada mitra, (2) penyuluhan hukum pelestarian lingkungan daerah pesisir tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.  Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung materi penyuluhan pelestarian lingkungan daerah pesisir, (b) metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.
Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Ni Putu Sri Widiasih; Isnayanti Isnayanti; Dewi Ratnasari Rustam; LM. Taufik Afoeli; Risman Setiawan; Muhammad Labib Shiddiq
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2026): JULI-AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/rhbc3p75

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pelestarian lingkungan daerah pesisir di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, terutama terkait pembuangan sampah dan perlindungan ekosistem pesisir, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan lingkungan, serta dampak hukum dan lingkungan akibat pencemaran. Antusiasme peserta selama kegiatan juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini efektif sebagai upaya edukasi dalam membangun budaya sadar hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan.
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI DI DESA ARONGO Rahman Hasima; Heryanti Heryanti; Wa Ode Zuliarti; Isnayanti Isnayanti; Ilham Ilham; Ayib Rosidin; Deschika Gaby Justicia
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 2 (2025): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah transmigrasi dan banyaknya praktek peralihan hak atas tanah transmigrasi dilakukan melalui jual beli dengan akta dibawah tangan yang menyebabkan hak atas tanah tidak bisa di daftarkan peralihannya.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Arongo. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai upaya penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terkait ketentuan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Ratio Legis Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Konsep Dasar Pemilihan Umum Isnayanti Isnayanti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/x1jvph24

Abstract

Regional Head Elections are one of the mechanisms for implementing popular sovereignty in Indonesia's democratic system. However, there remains debate regarding the status of Regional Head Elections, whether they fall within the General Election regime as stipulated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or within the regional government regime as stipulated in Article 18 paragraph (4). This study aims to analyze the legal ratio of Regional Head Elections from the perspective of the basic concepts of General Elections. The research method used is normative legal research with a regulatory, historical, and contextual approach. The results indicate that substantively, Regional Head Elections share similar principles with General Elections, both in terms of principles, organizers, participants, stages, and dispute resolution mechanisms. Therefore, conceptually, Regional Head Elections can be understood as part of General Elections in the implementation of popular sovereignty.