Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTEGRALISTIK Jurnal Inovasi Penelitian Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Itok Dwi Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT UNTUK MEMBUKTIKAN KREDITUR LAIN PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby) Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Avisenna Puntoaji
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.9 KB) | DOI: 10.52429/rn.v5i1.13

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang kekuatan alat bukti surat yang dihadirkan pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby guna membuktikan adanya kreditur lain pada perkara kepailitan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berupa invoice atau tagihan dari PT. Niagara Lautindo dengan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 berkekuatan hukum lemah dan termasuk ke dalam klasifikasi akta pengakuan sepihak serta alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby yang berupa Daftar Rekonsiliasi Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance tahun 2013 dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur berkekuatan hukum sempurna dan lengkap walaupun alat bukti tersebut termasuk ke dalam klasifikasi akta bawah tangan, namun alat bukti tersebut didukung dengan kehadiran kreditur lain, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur di persidangan.
EFEKTIVITAS APLIKASI “AKOne MAK’e” DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO Azzahra Savira; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 4: September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i4.747

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo membuat inovasi pelayanan yaitu dengan aplikasi “AKOne MAK’e” agar masyarakat mudah dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Faktanya, masih ditemukan kendala yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi informasi dan tidak diketahuinya tentang aplikasi ini. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, apakah aplikasi “AKOne MAK’e” dapat meningkatkan efektivitas pelayanan adminstrasi kependudukan. Kedua, bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam menigkatkan cakupan kepemilikan aplikasi “AKOne MAK’e”. Penelitian ini menggunakan metode campuran yairtu penggabungan antara metode kualtatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi “AKOne MAK’e” sudah efektif dalam pelayanan adminisrasi kependudukan di Kabupaten Sukoharjo diukur dari lima indikator yaitu, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapain tujuan menyeluruh. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan cakupan kepemlikan aplikasi “AKOne MAK’e” yaitu dengan acara launching aplikasi, pembagian leaflet dan booklet, dan soialisasi di media sosial.
Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im) Itok Dwi Kurniawan; Bagus Muhammad Firdaus; Deva Izzatul Jannah; Dinda Monika; Nur Alifi Wijayanti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.559 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana dampaknya yang dapat menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum terlalu baik karena adanya dispensasi perkawinan yang menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia. Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama
Membumikan Ecology Citizenship Melalui Pengetahuan Tentang Isu Lingkungan : Pengembangan Tenaga Panas Bumi Indonesia Dewi Gunawati; Itok Dwi Kurniawan
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25014

Abstract

Latar belakang penelitian adalah: a). Dampak eksploitasi  energi fosil menyebabkan  kepunahan energi, diperlukan alternatif energi sebagai solusi , Salah satu bentuk alternatif energi adalah geotermal yang dalam tataran yuridis ditemukan masalah dan kendala dalam implementasi kebijakan geotermal , dalam tataran sosiologis  terdapat masalah   penolakan warga masyarakat terhadap  rencana pemanfaatan atau ekstraksi panas bumi (geotermal) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana terjadi di Kawasan Perlindungan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan di Lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penolakan dilatar belakangi karena dampak yang ditimbulkan oleh ekstraksi mampu merusak biodiversity dan ancaman terhadap penghidupan warga masyarakat disektor pertanian. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis. Metode penelitian: Penelitian doktrinal. Jenis penelitian deskriptif, eksploratif dan evaluatif. Hasil Penelitian: alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis adalah bahwa: 1). Pengetahuan atas isu lingkungan yang mencakup hakekat, asal muasal pembentukan dan ruang lingkupnya merupakan dasar bagi masyarakat untuk membentuk sikap dan watak, tindakan untuk menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan secara bertanggung jawab. 2). Sebagai implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa penikmatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang sama bagi generasi sekarang dan yang akan datang merupakan perwujudan prinsip keadilan yang harus dipahami oleh warga negara ekologi yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam. 3). Dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mensyaratkan prinsip pengelolaan yang menjunjung harmoni tujuan ekonomi, sosial dan ekologi.
TRANSFORMASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY MELALUI BITCOIN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN DISKURSUS PERLINDUNGAN HUKUM (LEGAL PROTECTION) KONSUMEN DI INDONESIA Itok Dwi Kurniawan; Satryo Sasono; Ismawati Septiningsih; Bambang Santoso; Harjono Harjono; Muhammad Rustamaji
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 1 (2021): Published 30 Juni 2021
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v7i1.1886

Abstract

The Payment methods and electronic transaction in commercial activities in Indonesia are experiencing rapid development, Financial Technology (fintech) which carries the payment platform has begun to shift towards Virtual Currency as a virtual currency. E-Commerce is the reason why people's needs for changing payment methods into virtual currencies take a big role, one of which is through Bitcoin as a cryptographic-based virtual currency which has experienced significant development since it was marketed in 2009. The writing of this article uses legal research normative, namely by describing, analyzing some of the existing problems, then re-elaborating using a study based on legal concept and theories based on Law. This article will review the clarity of Bitcoin as a virtual currency as well as a legal payment medium and describe its legality with related legal norms and the presence of the Commodity Futures Trading Law as the most important regulation new existence of Bitcoin in Indonesia.Keywords: Cryptocurrency, Legal Consument Protection, Bitcoin
Co-Authors Avisenna Puntoaji Azzahra Savira Bagus Muhammad Firdaus Bambang Santoso Deva Izzatul Jannah Dewi Gunawati Dinda Monika Harjono Harjono Ismawati Septiningsih Ismumarno Ismumarno Muhammad Rustamaji Nur Alifi Wijayanti Satryo Sasono