Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.014
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Indonesia Private Law Review Jurnal Kewarganegaraan Veteran Justice Journal Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Research Fair Unisri Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Law Research ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multidisciplinary Indonesian Center Journal Domus Legalis Cogitatio
Ismawati Septiningsih
Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT UNTUK MEMBUKTIKAN KREDITUR LAIN PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby) Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Avisenna Puntoaji
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.9 KB) | DOI: 10.52429/rn.v5i1.13

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang kekuatan alat bukti surat yang dihadirkan pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby guna membuktikan adanya kreditur lain pada perkara kepailitan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berupa invoice atau tagihan dari PT. Niagara Lautindo dengan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 berkekuatan hukum lemah dan termasuk ke dalam klasifikasi akta pengakuan sepihak serta alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby yang berupa Daftar Rekonsiliasi Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance tahun 2013 dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur berkekuatan hukum sempurna dan lengkap walaupun alat bukti tersebut termasuk ke dalam klasifikasi akta bawah tangan, namun alat bukti tersebut didukung dengan kehadiran kreditur lain, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur di persidangan.
Juridical Testimony Testimonium De Auditu And Unus Testis Nullus Testis In The Disclosure Of Criminal Offenses To Children Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Muhammad Alif Daffa Putranto
Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v2i1.29

Abstract

This study aims to determine how the utilization of the Testimonium De Auditu testimony and the Unus Testis Nullus Testis can be legally justified in the disclosure of the crime of sexual abuse of children. This legal research method is normative or doctrinal legal research. The main data source is secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis uses data analysis techniques that are legal interpretations so that conclusions that are objective and systematic are obtained as answers to the problems studied. The results showed that the testimony of Testimonium De Auditu and unus testis nullus can be used to reveal criminal acts with additional evidence, in order to increase the judge's conviction to issue a decision.
Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Pola Perilaku Anak Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Veteran Society Journal
Publisher : Faculty of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.289 KB) | DOI: 10.33005/vsj.v2i2.27

Abstract

Gadget merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi yang paling populer. Saat ini, penggunaan Gadget bukan hanya bisa dinikmati oleh kalangan dewasa, anak-anak pun bisa menikmatinya dengan mudah. Tak dapat dipungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang lebih sering bermain gadget dibandingkan dengan kesempatan belajar atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dalam masa kecil mereka, pemikirannya masih labil dan anak-anak seringkali merasa penasaran akan hal baru. Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak agar tidak menyimpang dari penggunaan gadget di kemudian hari, karena penggunaan gadget secara terus menerus pasti akan berdampak buruk bagi perilaku anak. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila anak usia dini terus menggunakan gadget, anak akan mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mendalam kepada orang tua atau wali murid maupun anak-anak sekolah dengan tujuan memberikan edukasi terhadap bahaya ketergantungan gadget. Lokasi Penyuluhan diambil di Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak Immanuel Karanganyar, yang beralamatkan di Jalan KH. Samanhudi 8 RT 01 RW 14, Dusun Cangakan, Desa Cangakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan komunikasi kepada orang tua secara interpersonal dengan melakukan penyuluhan terkait pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dari ketergantungan gadget serta membagikan media leaflet. Hasil dari serangkaian kegiatan yang didapat yaitu meningkatnya kesadaran atau kewaspadaan orang tua akan bahaya dari penggunaan gadget secara terus-menerus serta berubahnya pola perilaku anak ke arah yang lebih positif.
Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Harjono; Kristiyadi; Annisa Nurul Alimah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.368 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823

Abstract

Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy
ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM Arsyad Aldyan; Muhammad Rustamaji; Ismawati Septiningsih; Zakki Adlhiyati; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 2 (2022): JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.567 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v11i2.6743

Abstract

This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the application of criminal sanctions is the ultimate medium, and also of course the essence is to look at the resolution of the problem. Reformulation of law enforcement policy in defamation cases leading to civil settlement is of course intended so that the aggrieved person also receives compensation from the perpetrator, and also the perpetrator is obliged to pay compensation, so as not to release the perpetrator of defamation for the act committed, but not in the presence of criminal sanctions law enforcement.
Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v7i1.8268

Abstract

In essence, the regulation regarding children has been regulated in the Indonesian constitution, which is related to the regulation of human rights which is regulated in the 1945 Law of the Republic of Indonesia Article 28b paragraph 2 of the 2nd Amendment, August 18, 2000 clearly stipulates that children's rights are survival, growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination. Childhood is a period of formation of character, personality and character. Forms of child protection are carried out from all aspects, starting with coaching in the family, social control over children's association. Law Number 35 of 2014 and also Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System principally aims to provide and protect children's rights so that they can live, grow and develop and participate optimally, and obtain protection from acts of violence and discrimination. The method of implementing this service is carried out in several activities, namely the survey stage, namely socialization. With the aim of realizing a Golden Generation of Child Protection Awareness
The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes Ismawati Septiningsih
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.20

Abstract

The criminal act of corruption is an extraordinary crime that has an extraordinary impact on the state and the survival of its people. Corruption as an extraordinary crime requires extraordinary handling efforts as well, especially in the process of proving it. Proving corruption often requires the role of experts from several disciplines to ensure that corruption has actually occurred. The purpose of writing this article is to analyze the existence of expert testimony as evidence in proving corruption and the extent to which expert testimony contributes to convincing judges that corruption has occurred. The writing of this article uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study are that the submission of expert testimony to the trial of corruption will increase the judge's confidence in the truth of other evidence submitted by the public prosecutor, and strengthen the judge's conviction to pass a sentence of punishment if indeed from the existing evidence the defendant is legally and convincingly proven to have committed corruption.
The Meaning of the Principle of Material Legality in Reforming Indonesian Criminal Law Ismawati Septiningsih; Sri Wahyuningsih Yulianti
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v1i2.156

Abstract

The principle of legality is a very important principle in criminal law. The principle of legality plays an important role in the implementation of material criminal law rules and is the basis for the legitimacy of actions that are categorized as criminal acts. Criminal law reform with the ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code does not only change the sound of the formulation of the principle of legality in a substantial way, but also changes the principle of formal legality, which was previously far from society's sense of justice, to be expanded into a principle of material legality that ensure a greater sense of justice in society. This article will discuss the principle of material legality as an update of the principle of formal legality which aims to expand the reach of the principle of legality in providing protection for society from the negative consequences resulting from criminal acts.
TRANSFORMASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY MELALUI BITCOIN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN DISKURSUS PERLINDUNGAN HUKUM (LEGAL PROTECTION) KONSUMEN DI INDONESIA Itok Dwi Kurniawan; Satryo Sasono; Ismawati Septiningsih; Bambang Santoso; Harjono Harjono; Muhammad Rustamaji
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 1 (2021): Published 30 Juni 2021
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v7i1.1886

Abstract

The Payment methods and electronic transaction in commercial activities in Indonesia are experiencing rapid development, Financial Technology (fintech) which carries the payment platform has begun to shift towards Virtual Currency as a virtual currency. E-Commerce is the reason why people's needs for changing payment methods into virtual currencies take a big role, one of which is through Bitcoin as a cryptographic-based virtual currency which has experienced significant development since it was marketed in 2009. The writing of this article uses legal research normative, namely by describing, analyzing some of the existing problems, then re-elaborating using a study based on legal concept and theories based on Law. This article will review the clarity of Bitcoin as a virtual currency as well as a legal payment medium and describe its legality with related legal norms and the presence of the Commodity Futures Trading Law as the most important regulation new existence of Bitcoin in Indonesia.Keywords: Cryptocurrency, Legal Consument Protection, Bitcoin
STUDI TENTANG PENERAPAN ASAS VERHANDLUNGS MAXIME DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA Sigit Dwi Nugroho; Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 1 (2023): Published 30 Juni 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i1.3284

Abstract

In civil procedural law there are principles that must be met, one of which is fulfilling the legal principle, the Verhandlungs Maxime principle has the understanding that the scope or main area of the dispute submitted to the judge for examination is basically determined by the parties to the case and not by the judge. In practice, if the Verhandlungs Maxime principle is applied absolutely in trying cases, it can cause the principle of justice or the principle of expediency not to be fulfilled. There is a need for research related to the application of the Verhandlungs Maxime principle in the examination of civil cases to determine the scope of this principle. The research method used in the preparation of this study is a normative juridical method. Judges in deciding a case must pay attention to the Verhandlungs Maxime principle so that the resulting decision is not considered Ultra Petita, but the judge has the freedom to decide outside the subject of the dispute submitted by the parties based on the theory of legal objectives by Gustav Radbruch, Law Number 48 of 2009 concerning Power Judiciary, and Supreme Court Jurisprudence. An understanding is needed regarding the arrangement and application of the Verhandlungs Maxime principle in the Civil Procedure Code, other regulations related to the verhandlungs maxime principle, and the development of the application of the principle so that there is a uniform understanding of the verhandlungs maxime principle. Keywords: Civil Case, Legal Principles, Verhandlungs Maxime.
Co-Authors Ainuun Ridayanti Annisa Nurul Alimah Arsyad Aldyan Avisenna Puntoaji Bambang Santoso Fines Fatimah HARJONO Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Kristiyadi Muhammad Alif Daffa Putranto Muhammad Aqil Yuda Pratama Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Rafi'ah Nafida Zalna Rahayu Subekti Sahat Poltak Siallagan Satryo Sasono Shafrina Amalia Rosady Sigit Dwi Nugroho Sri Wahyuningsih Yulianti Suyatno Suyatno Wildan Al Jundy Wiradrana Wasistha Zakki Adlhiyati