Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masyarakat Berdaya dan Inovasi Journal of Law Perspectives Review
Nuridin Nuridin
Universitas Pancasakti
Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial Tiyas Vika Widyastuti; Achmad Irwan Hamzani; Nuridin Nuridin; Muhammad Wildan
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i1.2

Abstract

Fenomena migrasi yang berwajah perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluraga seperti dijadikan objek tanggungan utang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk didalamnya menjadi Tenaga Kerja Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan tenaga kerja migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat pemiskinan maupun di seluruh tahapan migrasi, yaitu pra, pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan. Sila ke 5 Pancasila, sebagai Dasar Nilai Keadilan Sosial, mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 berdasarkan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memiliki tujuan melindungi pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri mendapatkan hak perlindungan tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jelas disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar Negeri serta Pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan. Dalam pelaksaaannnya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri sering kali tidak memberikan pemahaman dan wawasan terhadap calon tenaga kerja migran tentang arti pentingnya perlindungan hukum dan bagaimana mereka bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri jika mengalami kekerasan ataupun pelecehan di negara tujuan bekerja. Kegiatan Sosialisasi ini salah satunya dimaksudnya memberikan pemahaman dasar berkenaan perlindungan hukum dan upaya yang harus dilakukan jika mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Tanah Dari Pengelola Tanah Yang Hendak Dijual Pemilik Tanah Sebelum Masa Sewa Tegar Ananta Prakarsa; Glady Arga Maroena; Tiyas Vika Widyastuti; Evy Indriasari; Nuridin
Journal of Law Perspectives Review Vol. 1 No. 1 (2025): Juli
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v1i1.14

Abstract

A lease agreement is an agreement set forth in a written agreement with the contents of the parties binding themselves to each other within a specified time and has an agreed price value that gives rise to an obligation for the tenant to pay for the goods or buildings he rents, but in practice the researcher found that there are things that harm the tenant such as by selling land without the knowledge of the party The tenant of the land certainly cannot be ignored, considering that the principle of an engagement agreement is good faith in an agreement, good faith means that one party intends not to interfere with allies or public interest The type of method used by the author is using the library research method (Library Research), which is a method used by studying literature books,  legislation, and other written materials. The results of this study show the Legal Protection of Land Tenants from Land Managers Who Want to Sell Land Owners Before the Lease Period and Land Rental Agreements from Land Managers Who Want to Be Sold by Land Owners. Based on the results of this research, it is hoped that it will be material for information and input from students, academics, and all parties in need, especially within the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal
Co-Authors Achmad Irwan Hamzani Glady Arga Maroena Indriasari, Evy Muhammad Wildan Tegar Ananta Prakarsa Tiyas Vika Widyastuti Tiyas Vika Widyastuti