Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) I-PHILANTHROPY: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf TOMAN: Jurnal Topik Manajemen Journal of Political and Governance Studies
Indriasari, Evy
Universitas Pancasakti Tegal
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH GANTI RUGI PENGADAAN TANAH Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani; Soesi Idayanti; Evy Indriasari; Zamzam Muhammad Fuad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114

Abstract

Sebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi . Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah, Ganti Rugi, Adil  
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani; Soesi Idayanti; Evy Indriasari; Zamzam Muhammad Fuad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114

Abstract

Prior to the implementation of the awarding of compensation to land rights interns, a compensation deliberation procedure was carried out. In the implementation of compensation deliberations, the chief executor of land acquisition will convey the results of the assessment of the value of compensation carried out by the Land Appraisal Team (Appraisal). In the compensation deliberations, the entitled party who has not been issued only provides a way to submit an objection to the District Court. The formulation of the problem in this study is how to take legal action against land rights owners against compensation value violence and how to realize legal protection for fair land rights owners in the implementation of compensation deliberations. The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research is library law research that is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the study are legal remedies that can be taken by owners of land rights against compensation value violence, namely by submitting objections to the local district court and to fulfill legal protection of the rights of landowners and realize a sense of justice, preferably in the implementation of compensation deliberations, owners of land rights are given the right to enforce coercion in order to reach consensus on the results of the Land Assessment Team's assessment (Appraisal) and other legal remedies are needed for landowners who refuse large compensation. Suggestions in this study are that it is necessary to carry out revisions to laws and regulations regarding land acquisition and it is necessary to increase socialization to the community regarding event activities in the implementation of compensation deliberations, including also providing assistance to people who reject the results in the implementation of compensation deliberations.Keywords: Deliberation; Compensation; Fair AbstrakSebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi. Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah; Ganti Rugi; Adil
Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal Evy Indriasari; Tiyas Vika Widyastuti; Fajar Dian Aryani; Dinar Mahardika; Achmad Irwan Hamzani
AKM Vol 4 No 1 (2023): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v4i1.865

Abstract

Siswi SMA/SMK merupakan usia transisi dari masa remaja menuju usia yang dianggap dewasa menurut hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karenanya, pengenalan terhadap peristiwa dan akibat hukum baik secara hukum perdata maupun hukum pidana berkaitan dengan subjek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 amatlah penting bagi mereka. Demikian pula dengan dalam kemajuan teknologi elektronik yang sangat erat dengan hukum pidana jika disalahgunakan terus berkembang pesat saat ini, haruslah bijak dalam penggunaan teknologi, agar adagium “jarimu harimu” tidak menyeret ke ranah tindak pidana. Hasil pengabdian ini menunjukkan pemahaman hukum siswi SMA/SMK pada Panti Asuhan Putri ‘AISYIYAH’ Kota Tegal masih minim karena keterbatasan informasi baik melalui media offline maupun online (adanya larangan penggunaan handphone dan internet).
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Brizzi Unregister Ach. Maulana Mahribi; Mukhidin; Evy Indriasari
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i1.556

Abstract

Perkembangan arus teknologi saat ini tidak dapat diprediksi lagi, terutama terhadap pekembangan gabungan antara teknologi dan juga eknomi yang melahirkan transaksi elektronik dengan jakauan yang sangat luas, salah satu media transaksi elektronik ini yaitu BRIZZI yang dikeluarkan oleh pihak BRI dari transaksi elektronik ini dibedakan menjadi dua yaitu Register dan Unregister keduanya sama-sama dapat digunakan sebagai alat transaksi, namun disisi lain terdapat adanya kendala-kendala dan juga permasalahan lain didalamnya terlebih lagi mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan BRIZZI unregistered ini. Penulis menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan, yang melibatkan pemeriksaan buku-buku sastra, hukum, dan sumber daya tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan tentang bagaimana perlindungan uang elektronik BRIZZI unregistered yang diberikan dan juga kendala-kendala yang ada pada uang elektronik yang bukan pemiliknya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diatas Tanah Wakaf (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Di Musholla Qubatul Jannah Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal) Muhamad Fahmi; Evy Indriasari; Bha’iq Roza Rakhmatullah
Jurnal I-Philanthropy Vol 4 No 1 (2024): I-PHILANTHROPY:A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf
Publisher : Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/iphi.v4i1.23135

Abstract

The provision of land in the development process is referred to in law as land acquisition. This land acquisition process generally involves property owned by various parties, including waqf land. In the construction of the Trans Java Toll Road in Central Java Province, there are 85 waqf lands, including 9 waqf lands in Tegal Regency, one of which is the Qubatul Jannah mosque in Adiwerna Village, Adiwerna District, Tegal Regency. This study aims to examine the existing legal regulations in Indonesia regarding waqf land affected by land acquisition for toll road construction at Qubatul Jannah musala To examine the procedures for waqf land affected by land acquisition for construction of toll roads for public purposes at Qubatul Jannah musala in Adiwerna Village. The type of research is library research. The approach used is a case approach in normative research. Data collection techniques through literature studies, interviews and qualitative data analysis. The results showed that the regulation of waqf land affected by land acquisition for the construction of the Qubatul Jannah mosque toll road in Adiwerna Village refers to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf jo. Government Regulation Number 25 of 2018 concerning Amendments to Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. And for the procedure, the nadzir must submit an application for a permit to change the status of the exchange of waqf land to the Ministry of Religion of Tegal Regency which has been equipped with a waqf land valuation document. Based on the results of this research is expected to be information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.
Implementasi Pengaturan Upah Pekerja (PKWT) Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kabubaten Brebes Maftukhah; Nuridin; Evy Indriasari
TOMAN: Jurnal Topik Manajemen Vol. 1 No. 1 (2024): TOMAN: Jurnal Topik Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/toman.v1i1.59

Abstract

Hubungan kerja yang terjadi dalam outsourcing adalah karena perjanjian kerja (perjanjian kerja outsourcing), dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) asalkan memenuhi persyaratan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibedakan atas Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang disebut PKWT. (1) Apakah sajakah permasalahan yang di hadapi terkait implementasi upah perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan ketentuan di Kabubaten Brebes dan (2) Bagaimana hak-hak pekerja setelah berakhinya PKWT berdasarkan UU No.11 tahun 2020 menurut ketentuan yang berlaku di Kabubaten Brebes Pendekatan Penelitian Secara umum pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pengupahan terhadap pekerja serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang di kaji.sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Proses penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, masih belum sesuai dengan aturan aturan yang berlaku, dimana dalam penerapannya, bentuk perjanjian PKWT yang menurut atuan harusnya dibuat secara tertulis, hanya dibuat secara lisan. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM di bidang ketenagakerjaan dan keinginan pengusaha itu sendiri untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut secara lisan dengan tujuan untuk mengefisiensi pengeluaran. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam peraturan pemerintah tmaka disegerakan melakukan musyawarah dengan Serikat Pekerja untuk mencapai kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai pengusaha yang tetap tidak dapat melaksanakan ketetapan upah minimum tersebut dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah ke dinas tenaga kerja. pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang berfungsi sebagai penengah sebaiknya bersikap tegas dengan melalui pegawai pengawas yang terus memantau pelaksanaan upah minimum dan apabila terjadi pelanggaran pemerintah harus tanggap untuk mengadakan musyawarah terdiri atas unsur pengusaha pemerintah dan buruh pekerja.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Tanah Dari Pengelola Tanah Yang Hendak Dijual Pemilik Tanah Sebelum Masa Sewa Tegar Ananta Prakarsa; Glady Arga Maroena; Tiyas Vika Widyastuti; Evy Indriasari; Nuridin
Journal of Law Perspectives Review Vol. 1 No. 1 (2025): Juli
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v1i1.14

Abstract

A lease agreement is an agreement set forth in a written agreement with the contents of the parties binding themselves to each other within a specified time and has an agreed price value that gives rise to an obligation for the tenant to pay for the goods or buildings he rents, but in practice the researcher found that there are things that harm the tenant such as by selling land without the knowledge of the party The tenant of the land certainly cannot be ignored, considering that the principle of an engagement agreement is good faith in an agreement, good faith means that one party intends not to interfere with allies or public interest The type of method used by the author is using the library research method (Library Research), which is a method used by studying literature books,  legislation, and other written materials. The results of this study show the Legal Protection of Land Tenants from Land Managers Who Want to Sell Land Owners Before the Lease Period and Land Rental Agreements from Land Managers Who Want to Be Sold by Land Owners. Based on the results of this research, it is hoped that it will be material for information and input from students, academics, and all parties in need, especially within the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal
Co-Authors Ach. Maulana Mahribi Achmad Irwan Hamzani Aryani, Fajar Dian Bha’iq Roza Rakhmatullah Dinar Mahardika Glady Arga Maroena Maftukhah Muhamad Fahmi Mukhidin Nuridin Nuridin Nuridin Soesi Idayanti Tegar Ananta Prakarsa Tiyas Vika Widyastuti Tiyas Vika Widyastuti Zamzam Muhammad Fuad