Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Mahakam Masyarakat Berdaya dan Inovasi Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)
Wahyuni Safitri
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa Di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara Wahyuni Safitri; Hardiansyah Hardiansyah
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.24

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi  landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
Teknik Penyusunan Peraturan Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Wahyuni Safitri; Dinny Wirawan Pratiwie
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 3 No. 1 (2019): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.071 KB) | DOI: 10.24903/jam.v3i1.412

Abstract

Peraturan Desa tidak diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetapi pembentukan peraturan Desa diatur dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.  Adapun jenis peraturan di Desa ada 3 (tiga) yaitu : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pembentukan peraturan di Desa melalui tahapan : perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi. Teknik penyusunan peraturan di Desa diatur dengan pasal 32 Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang ketentuan mengenai teknik  penyusunan peraturan di Desa dan keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Kerangka Penyusunan peraturan perundang-undangan mencakup Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan) dan lampiran (jika diperlukan).
Legal Protection for Online Transaction Users: A Review of The Constitution No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection Wahyuni Safitri; Wafda Vivid Izziyana
Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Vol 2, No 1 (2020): January
Publisher : Alliance of Health Activists (AloHA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.61 KB) | DOI: 10.33846/aijmu20103

Abstract

Legal protection for consumers in an electronic commerce transaction in Indonesia is crucial for the development of the society’s economy. The aim of this research is to know how is the legal protection for online transaction users is in Indonesia. The method of study is the juridicial-normative method. The data collection is done through literature study. The research results show that the legal protection in the Electronic Transaction Agreement in Indonesia is regulated in Articles 47 and 48 of the Governmental Decree, No. 82 of 2012 regarding the Establishment of the Electronic System and Transaction. Legal protection for the society is written in Article 46 of the Constitution No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction and Article 62 of the Constitution No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection towards consumers in electronic transaction in Indonesia is regulated strictly both in the aspects of criminal and civil laws. Keywords: law; online transaction; consumer protection.
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Wahyuni Safitri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2966

Abstract

Kontrak bisnis waralaba sebagai bentuk usaha kemitraan dalam prakterkanya belumdiatur secara khusus). Asas kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukanperjanjian waralaba, sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan hak dankewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugian pihak yang lemah.sehingga terlihatjauh dari nilai-nilai keadilan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormative. Perlindungan hukum dalam kontrak bisnis di mulai dengan perjanjian yangmengikat para pihak dan dapat memberikan perlindungan hukum secara lebihproporsional bagi para pihak. Kontrak bisnis waralaba Perjanjiannya sering bersifatbaku, meskipun dapat memberatkan salah satu pihak, pelaksanaan asas ini tidak bisahindari, sepanjang di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan. Jika pelaksanaan kontrakbisnis ini tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan maka dapat disimpulkan implentasibisnis tersebut melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang berakibat batal demihukum.
Co-Authors Dinny Wirawan Pratiwie Hardiansyah Hardiansyah Izziyana, Wafda Vivid