Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa Di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara Wahyuni Safitri; Hardiansyah Hardiansyah
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.24

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadiÂ landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Â Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.

Legal Protection for Online Transaction Users: A Review of The Constitution No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection Wahyuni Safitri; Wafda Vivid Izziyana
Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Vol 2, No 1 (2020): January
Publisher : Alliance of Health Activists (AloHA)

Legal protection for consumers in an electronic commerce transaction in Indonesia is crucial for the development of the society’s economy. The aim of this research is to know how is the legal protection for online transaction users is in Indonesia. The method of study is the juridicial-normative method. The data collection is done through literature study. The research results show that the legal protection in the Electronic Transaction Agreement in Indonesia is regulated in Articles 47 and 48 of the Governmental Decree, No. 82 of 2012 regarding the Establishment of the Electronic System and Transaction. Legal protection for the society is written in Article 46 of the Constitution No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction and Article 62 of the Constitution No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection towards consumers in electronic transaction in Indonesia is regulated strictly both in the aspects of criminal and civil laws. Keywords: law; online transaction; consumer protection.

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Wahyuni Safitri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2966

Kontrak bisnis waralaba sebagai bentuk usaha kemitraan dalam prakterkanya belumdiatur secara khusus). Asas kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukanperjanjian waralaba, sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan hak dankewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugian pihak yang lemah.sehingga terlihatjauh dari nilai-nilai keadilan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormative. Perlindungan hukum dalam kontrak bisnis di mulai dengan perjanjian yangmengikat para pihak dan dapat memberikan perlindungan hukum secara lebihproporsional bagi para pihak. Kontrak bisnis waralaba Perjanjiannya sering bersifatbaku, meskipun dapat memberatkan salah satu pihak, pelaksanaan asas ini tidak bisahindari, sepanjang di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan. Jika pelaksanaan kontrakbisnis ini tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan maka dapat disimpulkan implentasibisnis tersebut melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang berakibat batal demihukum.

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA SAMARINDA Maryanto Maryanto; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.267

The relation between legal subjects such as person or legal entity in a case, frequently generates dispute. Along with the complexity of social life, then, the more parties are involved in the dispute, the wider scope of the dispute case. One of the concerned dispute in the society is Industrial Relations Disputes that become the competence of Industrial Relations Court. Since 2015, The Act No. 2/2004 about Industrial Relations Dispute Settlement has enforced effectively, it still has many weaknesses, wether from practical or regulation aspects. The legal problems of its Act cause the settlement of Industrial Relations Dispute become less effective and efficient, also hamper the principle of constante justitite (principle of rapid, fair and easy trial). The research concluded that the practical/operational level of the Judges Panel in examining and adjudicating the cases of Industrial Relations Dispute in Industrial Relations Court of Samarinda, which tend to apply the general civil procedure law, from the examination of legal standing of the parties, exception, interlocutory decision, replik, duplik, writen proof, the witnesses, experts/professional witnesses, conclusion and verdict. This procedures only prolong the examination and trial process to settle the case of Industrial Relations Dispute. Therefore, the SOP (Standard Operational Procedure) of the settlement of Industrial Relations Dispute cannot be well-implemented yet as the mandate of the law.

Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanefara Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah) Megawati Hairuni; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.516

Kutai Kartanegara Regency as an autonomous region has regional development planning documents as an integral part of the provincial and national development planning systems. The greater role of Regional Original Revenue (PAD) means less regional dependence on central assistance. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carry out supervision of swallow nest owners in exercising their authority to pay taxes to increase local revenues and to determine the calculation of the swallow's nest tax rate which was set at 10% based on the Regulation Regency of Kutai Kartanegara Number 2 Year 2011 regarding Regional Tax. The method used in this study is normative with the main informant namely the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency. The results showed that the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carrying out supervision of swallow bird nest owners in carrying out their authority to pay taxes to increase local revenue is still not optimal. Supervision should also be carried out in the implementation of levies, in order to evaluate the administration of levies. The calculation of the tax rate for swallow's nest which is set at 10% based on the Kutai Kartanegara Regency Local Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes is good enough but in terms of implementation it must be carried out to the entrepreneur of swallow's nest.

Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Wahyuni Safitri; Hardiansyah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.981

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga, Dimensi Ketahanan Fisik, Dimensi Ketahanan Ekonomi, Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.

PRAKTI K PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASI S ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / P O JK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INF ORMASI Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam hal melakukan pinjam meminjam. Perbankan, pasar modal, ataupun perusahaan pembiayaan menjadi kurang diminati, seperti dalam urusan pinjam meminjam dana karena saat ini kegiatan pinjam meminjam bisa diakses dengan mudah melalui internet atau smartphone. Transaksi keuangan atau pinjam meminjam jauh dari kata kaku dan berbelit dengan hadirnya layanan Fintech untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang berbasis online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yakni kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Dan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wila yah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016) Wahyuni Safitri; Heidy Olha Wuaten
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2020): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i1.2567

The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) of Regional Office V Balikpapan is to create a Healthy Business Competition Climate in East Kalimantan.The practice of fraud in the tender process in the implementation of procurement of government goods / services can be in the form of conspiracy. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as supervisor of business competition based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has the task of supervising the prohibition of conspiracy in tenders as stipulated in article 22 of Law Number 5 of 1999, One of which is to decide breach of tender conspiracy in this case the case that has been handled by the KPPU of the Balikpapan Regional Representative Office namely Case Number 17 / KPPU-L / 2016 concerning Alleged Violations Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Improvement of the Jongkang Road to Jakarta Samarinda Samarinda Karang Paci Road (Ring Road III) Tenggarong Seberang District. The method used in this study is normative juridical supported by field research, namely the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Regional Office V Balikpapan. The results of the study based on the case verdict showed that the KPPU of the Balikpapan Representative Office had successfully handled this case so that they had sentenced each Reported Party I, and 2 They had sentenced each Reported Party I, and 2 PT Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin Effrin Jaya as Reported Party II, to pay a fine of Rp. 5,021,028,000.00 (Five Billion Twenty One Million Twenty Eight Thousand Rupiah) which must be deposited to the State Treasury, and Prohibit PT Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin EffinJaya as Reported Party II to participate in the tender in the field of road construction services for 2 (two) years in all regions of Indonesia.

Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabil Wahyuni Safitri; Desma Eka Putri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2021): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v13i1.2569

This study aims to determine the implementation of facility rights and accessibility for people with disabilities at health institutions in Samarinda City (in terms of East Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities). This research is an empirical legal research which is sourced from primary data and secondary data. The results showed that the facility rights and accessibility for persons with disabilities at Health Offices in Samarinda City were still not evenly distributed, and facilities that were not friendly to persons with disabilities or were still not easily accessible to persons with disabilities and still did not meet the requirements of the needs of persons with disabilities. So it is suggested that local governments can implement facility rights and accessibility for persons with disabilities since the issuance of this regional regulation and that regional governments should consider helping and being more concerned about the rights of persons with disabilities in Samarinda City.

Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop Wahyuni Safitri; Faradina Alya Safira
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2021): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the arrangement of tax collection againstOnline Shop what researchers did in Samarinda City. This research is a Normative Law research that originates from primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the arrangement of tax collection ononline shop as Taxpayers are Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Earned by Taxpayers with Certain Gross Turnover and tax provisions related toecommerce has been confirmed in the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 Concerning the Affirmation of Tax Provisions on TransactionsEcommerce,in its implementation there is no specific data collection ononline shop as a Taxpayer. So it is suggested that the government can issue laws and regulations that can cover all forms of e-commerce in order to create a good tax payment mechanism.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search