Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Komunikasi FPIPS JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Daya Saing : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal HAM Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Devotion: Journal of Research and Community Service SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik JER Outline Journal of Community Development Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Prayetno Prayetno
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar pada Mata Kuliah Teori Politik dan Demokrasi Mukmin, Budi Ali; Prayetno, Prayetno
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 10, No 1 (2018): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Model Problem Based Learning merupakan salah satu upaya yang digunakan agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran pada mata kuliah Teori Politik dan Demokrasi. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester satu Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Pemilihan Model Problem Based Learning ini didasarkan pada cakupan materi mata kuliah yang sangat erat kaitannya dengan isu-isu politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (CAR) yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah Teori Politik dan Demokrasi melalui Model Problem Based Learning. Pendekatan penelitian menggunakan mixed approach, yaitu kualitatif deskriptif dan kuantitatif untuk melihat aktivitas belajar dan hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajarannya. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap yakni, tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada siklus pertama aktivitas belajar mahasiswa masih tergolong sangat rendah jika dilihat dari delapan indikator dan aktivitas belajarnya, berbanding lurus dengan nilai hasil pembelajarannya yang rata-rata 50. Setelah dilakukan refleksi, maka tindakan siklus kedua telah dilakukan dan hasilnya terjadi peningkatan aktivitas belajar mahasiswa dengan kategori baik dan sangat baik jika dilihat dari delapan indikator yang telah ditetapkan. Tingginya aktivitas pembelajaran ini berbanding lurus dengan meningkatnya hasil pembelajaran yang nilai rata-ratanya 88.
KAUSALITAS KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN) Prayetno, Prayetno
Media Komunikasi FPIPS Vol 12, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v12i1.1819

Abstract

Kemiskinan dan perbuatan kriminal seperti pencurian laksana dua sisi mata uang yang     tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berhubungan. Hal ini terjadi dikarenakan     berbagai permasalah sosial baik di lingkungan keluarga, sosial atau masyarakat, dan     Negara terjadi disebabkan oleh faktor kemiskinan. Meskipun bukan satu satunya     faktor penyebab, namun masalah kemiskinan menjadi salah satu sumber pemicu     gejolak atau permasalahan sosial.     Key word: Kausalitas, Kemiskinan, Kejahatan Pencurian    
KONTRIBUSI DEMOKRAT DALAM PUBLIC POLICY-MAKING DAN PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION (Sebuah Reaserch dan Study Di Kabupaten Serdang Bedagai) Prayetno, Prayetno
Media Komunikasi FPIPS Vol 10, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.464

Abstract

ABSTRAKKontribusi dari Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengubah sistem politik di Indonesia, dapat dilihat dari fungsi dan tujuan dari pihak terafiliasi, kehadiran Demokrat juga membantu pemerintah membuat keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bangsa Indonesia. Pembuatan kebijakan dapat dilihat dari analisis dan model dengan menggunakan tahap pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diberikan dalam berbagai bentuk. Baik itu untuk kepentingan Partai Demokrat maupun kepentingan publik dalam bentuk pengajuan dana, kebijakan pertanian, konstruksi jalan, wisata bahari, dan lain-lain. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat di Serdang Bedagai melalui perwakulannya di DPRD maupun yang di luar parlemen cukup berkontribusi pada penciptaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diterapkan dalam upaya untuk menciptakan good governance di Kabupaten Serdang Bedagai.Kata Kunci: Partai Demokrat, Kebijakan Publik.
Analisis Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One bagi Pemahaman Politik Anisah Ulfi; Prayetno Prayetno
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 10, No 2 (2018): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v10i2.11286

Abstract

The aim of this research is to find out the understanding of the political community after watching the Episode "2019 presidential election: Jokowi getting stronger?". Data collection is done by Interview, Observation, and Documentation. The interviewees in this study were ten people from Hamlet XIII in Sei Rotan Village. The research method used in this study is a qualitative descriptive method and tends to use analysis as well as to highlight the process and meaning. Technical data analysis used in the study is data collection, data reduction, data presentation (data display) and conclusion (verification). The results of this reaserch show that Indonesian Lawyers Club Impressions on TV One Episode "2019 presidential election: Jokowi getting stronger?". Can provide political understanding for the community. Where related 5 (Five) Indicators in the form of understanding of the State, Government, Power, Political Parties and General Elections. As well as the benefits obtained by the community in the form of insights about politics, as well as benefits that lead to positive things for the community.
KONTRIBUSI DEMOKRAT DALAM PUBLIC POLICY-MAKING DAN PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION (Sebuah Reaserch dan Study Di Kabupaten Serdang Bedagai) Prayetno Prayetno
Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 2 (2011)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v10i2.464

Abstract

ABSTRAKKontribusi dari Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengubah sistem politik di Indonesia, dapat dilihat dari fungsi dan tujuan dari pihak terafiliasi, kehadiran Demokrat juga membantu pemerintah membuat keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bangsa Indonesia. Pembuatan kebijakan dapat dilihat dari analisis dan model dengan menggunakan tahap pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diberikan dalam berbagai bentuk. Baik itu untuk kepentingan Partai Demokrat maupun kepentingan publik dalam bentuk pengajuan dana, kebijakan pertanian, konstruksi jalan, wisata bahari, dan lain-lain. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat di Serdang Bedagai melalui perwakulannya di DPRD maupun yang di luar parlemen cukup berkontribusi pada penciptaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diterapkan dalam upaya untuk menciptakan good governance di Kabupaten Serdang Bedagai.Kata Kunci: Partai Demokrat, Kebijakan Publik.
KAUSALITAS KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN) Prayetno Prayetno
Media Komunikasi FPIPS Vol. 12 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v12i1.1819

Abstract

Kemiskinan dan perbuatan kriminal seperti pencurian laksana dua sisi mata uang yang     tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berhubungan. Hal ini terjadi dikarenakan     berbagai permasalah sosial baik di lingkungan keluarga, sosial atau masyarakat, dan     Negara terjadi disebabkan oleh faktor kemiskinan. Meskipun bukan satu satunya     faktor penyebab, namun masalah kemiskinan menjadi salah satu sumber pemicu     gejolak atau permasalahan sosial.     Key word: Kausalitas, Kemiskinan, Kejahatan Pencurian    
COMMUNITY AWARENESS NOT TO ACTIVATE IN THE RED ZONE OF MT. SINABUNG ERUPTION Muhammad Fahmi Siregar; Arief Wahyudi; Sri Hadiningrum; Fazli Rachman; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno; Majda El Muhtaj; Yusna Melianti
Jurnal Ilmiah Teunuleh Vol. 2 No. 4: Jurnal Ilmiah Teunuleh | December 2021
Publisher : Teunuleh Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51612/teunuleh.v2i4.75

Abstract

This study aims to photograph public awareness not to move in the red zone of the eruption of Mount Sinabung. Although the government has relocated victims of the eruption of Mount Sinabung and forbade people to carry out activities in the red zone of Mount Sinabung until now there are still many people who are active in the red zone area. The research is empirical legal research. The location of this research was in Gamber Village, Subdistrict of Simpang Empat, Karo Regency. Data that was collected will be analyzed by technique qualitative analysis. The people of Gamber village carry out activities in the red zone of Mount Sinabung consciously due to several factors. first, economic factor; second, the factor of agricultural land; and third, the belief factor. In addition to the three main factors, the government's inability to persuade its people persuasively not to carry out activities in the red zone also contributes to the violation of red zone policies. Looking at the various factors mentioned above, there are inefficient ways that can encourage people to maintain what is in effect.
Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Fazli Rachman; Prayetno Prayetno; Majda El Muhtaj; Reh Bungana Beru Perangin-angin; M. Fahmi Siregar
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 1 (2023): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v5i1.316

Abstract

Daerah perbatasan memiliki potensi terjadinya kerentanan masyarakat penerima manfaat dari pembangunan dan pemberdayaan kawasan. Jarak dan isolasi daerah berimplikasi pada akses pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Realisasi mandat atas peran Kecamatan dalam UU Pemda dan PP Kecamatan sedapat mungkin dapat didorong untuk memastikan pembangunan berbasis HAM terwujud. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berfokus pada peningkatan kapasitas aktor pembangunan berbasis HAM di wilayah Kecamatan Besitang. PKM ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra Pemerintahan Kecamatan Besitang untuk mewujudkan pembangunan berbasis HAM. PKM ini dilaksanakan dengan melalui tahap perencanaan, pelatihan, dan pendampingan. Peserta PKM terdiri segmentasi penting terkait tata kelola Pemerintahan Kecamatan Besitang. PKM dirancang melalui pendekatan partisipatif dengan paradigma pembangunan masyarakat (people centered development). Hasil pelaksanaan PKM peningkatan pemahaman dan keterampilan guna mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pembangunan berbasis HAM di Kecamatan Besitang. Pemerintah dapat memahami dan mengintegrasikan standar dan prinsip HAM dalam pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi di wilayah pemerintahannya. Warga dapat memahami partisipasi secara konseptual, bentuk dan mekanisme untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pengaruh Orientasi Politik Terhadap Partisipasi Perempuan Muda Pada Pilpres 2024 : (Studi Empiris Terhadap Pilihan Politik Mahasiswi Ppkn Stambuk 2023) Martua Felix Jonatan Simanullang; Nike Margaretha BR Sembiring; Griyani Elisabeth Purba; Bella Ayu Anzalia; Rani Oktavia Purba; Pingky Monica Hasugian; Halimah Halimah; Prayetno Prayetno
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3374

Abstract

Young women's political participation is the main focus in the context of inclusive and representative democracy. However, there are significant challenges in encouraging their participation in the political process, especially in general elections such as the 2024 Presidential Election. Although young women have great potential to influence the outcome of general elections, factors such as their political orientation can influence their level of participation. This research uses qualitative methods with a case study approach to understand the influence of political orientation on the political participation of young women, especially PPKn Stambuk 2023 students. The focus of this research is to explore the perspectives, experiences and views of female students regarding their participation in the 2024 presidential election. Political orientation refers to views , attitudes, and individual values ​​towards politics, which can greatly influence young women's political participation. In the context of the 2024 presidential election, young women's political orientation can influence how they decide to get involved in the political process, such as voting, campaigning or political discussions. Young women with a strong and informed political orientation tend to be more active in participating because they feel that their participation can make a difference. In contrast, young women with a weak or apathetic political orientation may be less involved due to a lack of belief that their participation will have an impact.
Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum ‘Presisi’: Studi Sekolah Polisi Negara di Sumatera Utara Rachman, Fazli; El Muhtaj, Majda; Perangin-angin, Reh Bungana Beru; Prayetno, Prayetno
Jurnal HAM Vol 15, No 2 (2024): August Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2024.15.111-128

Abstract

This article focuses on the Indonesian Police (Polri) efforts in the realization of human rights-based policing, as well as its articulation in the forming education (pendidikan pembentukan/ DIKTUKBA) of Polri, specifically at the State Police School (Sekolah Polisi Negara/SPN) in North Sumatra, established in 1960-s and one of the oldest SPN in Indonesia. Since 2021, Polri has acknowledged and developed the ‘presisi’ curriculum to become a starting point for transformation agenda and, of course, to strive Polri’s obligation in the implementation of human rights values, principles and standards in the police functions. The research applied a qualitative approach with a descriptive design. Data collection was employed using documents, FGD, observations and literature relevant to police and human rights issues. Respondents were selected using a purposive sampling technique. Data validation was carried out by extending observations and triangulation and analyzed using the spiral technique. Human rights-based policing through the DIKTUKBA POLRI level at the SPN Poldasu brings the vision of ‘presisi’ police through the ‘presisi’ curriculum. The ‘presisi’ curriculum offers good ways to achieve the transformation of the Polri. However, the increasingly short training period for the DIKTUKBA POLRI represents a challenge to improve human rights-based policing. The challenges affirm the correlation between human rights and policing in a dynamic police workspace. In this context, the instructors’s capacity must continuously acquire knowledge and experience. Therefore, collaboration and innovation in using learning models and methods such as group learning, problem-solving, discussion, and active involvement of students can be continuously developed.
Co-Authors Ahmad Aridho Al Firman Anisah Ulfi Armando Fidelis Wuwu Bella Ayu Anzalia Beru Perangin-angin, Reh Bungana Budi Ali Mukmin, Budi Ali Cahya, Mira Fauzi, Iraqi Fazli Rachman Griyani Elisabeth Purba Hodriani Hodriani Ifadhila, Ifadhila Izzurrahman, Muhammad Hasan Jamaludin . Jamaludin Jamaludin Jojor Mindo Kamaliah Kamaliah, Kamaliah Lorentina, Friska Lukito, Laksono Edhi M. Fahmi Siregar Majda El Muhtaj Majda El Muhtaj Majda El Muhtaj, Majda Martua Felix Jonatan Simanullang Mochammad Imron Awalludin Muhammad Fahmi Siregar Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Nainggolan, Gaby Agustina Ndona, Yakobus Nike Margaretha Br Sembiring Nisyah, Habibah Tun Novita Indrawati Nur Hidayah Perangin-angin, Reh Bungana Beru Pinem, Windawati Pingky Monica Hasugian Ramadhan, Taufiq Rani Oktavia Purba Reh Bungana Beru Perangin-angin Reh Bungana Beru Perangin-angin Ruth Yessika Siahaan S, Eirene Dahlia Sari, Bertania Permata Sari, Nana Sihotang, Agustin Sinaga, Rahma Dhani Fitria Sitanggang, Adelina Sri Hadiningrum Suherman, Ujang Taufiq Ramadhan Wahyudi , Arief Wijaya, Indra Windawati Pinem Yohanisti, Yohanisti Yusna Melianti