<![CDATA[Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Angkutan Umum Massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dalam mewujudkan sistem transportasi publik perkotaan yang berkeadilan dan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan angkutan massal berbasis BRT telah memberikan dampak positif berupa mengurangi kemacetan dan tertatanya sistem transportasi perkotaan. Namun harus implementasi kebijakan ini masih menyisahkan masalah. Implementasi kebijakan ini cenderung berorientasi predict and provide dalam kerangka mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di perkotaan, dan cenderung mengabaikan rasa keadilan pengguna sarana transportasi dan stakeholder pembangunan lainnya yang ikut berkontribusi dalam kegiatan transportasi publik. Implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dari sisi perencanaan, penentuan tarif dan sistem pembayaran, operasional, dan pengawasan kebijakan. Kata kunci: implementasi kebijakan, angkutan umum massal, transportasi publik. Abstract The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of developing Bus Rapid Transit (BRT)-based mass public transportation in realizing a just and sustainable urban public transportation system in DKI Jakarta Province. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as observation, in-depth interviews and literature study. Research data analysis was performed using triangulation techniques. The results of the study found that the implementation of the BRT-based mass transit development policy had a positive impact in the form of reducing congestion and the orderliness of the urban transportation system. However, the implementation of this policy must still be a problem. The implementation of this policy tends to be predictive and provide oriented in the framework of overcoming traffic congestion and traffic chaos in urban areas, and tends to ignore the sense of fairness of transportation facility users and other development stakeholders who contribute to public transportation activities. The implementation of this policy has not run optimally and still has limitations, both in terms of planning, determining rates and payment systems, operational, and policy supervision. Keywords: policy implementation, mass public transportation, public transportation.]]>
