Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.125
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equilibrium: Jurnal Pendidikan Jurnal Neo Societal MetaCommunication; Journal Of Communication Studies Kemudi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal PIR : Power in International Relations Journal of Maritime Empowerment Indonesian Journal of Tourism and Leisure jurnal administrasi politik dan sosial Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Social Issues Quarterly NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Dhani Akbar
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan Irman Irman; Dhani Akbar
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1132.374 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3671

Abstract

Mangrove di pulau Bintan, sama halnya yang terjadi di Indonesia, mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan, pembangunan pesisir,pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pengasaman laut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120/2020 Tahun 2020 menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode desktiptip kualitatif, yang mana dijabarkan melalui telaah kebijakan dan hokum lingkungan. Adapun dalam indikator kebijakan, seringkali yang dijumpai dalam model kebijakan Top-Down ataupun Bottom-Up, yang seringkali dilihat adalah goal daripada kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting secara eksplisit menghubungkan variabel ke dalam model, Mazmanian dan Sabatier. Penegakan hukum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan dan perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan dan perencanaan wilayah pesisir. pelestarian mangrove di Bintan, Pemerintah perlu menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan peta sinkron, Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA).
Analisis Sosial Budaya Masyarakat Dalam Upgrading Agribisnis Di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Mariani Mariani; Dhani Akbar
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 2 (2021): Edisi April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.416 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i2.17492

Abstract

Kabupaten Tapin pada tahun 2019 merupakan Kabupaten ketiga terbesar dalam produksi padinya.  Padahal untuk tahun 2016 Kabupaten Tapin pernah menjadi konstributor terbesar produksi padi (padi sawah dan ladang) di Kalsel dengan produksi total sekitar 339.504 ton di mana Barito Kuala saat itu produksi hanya 334.345 ton. tujuan dari ditulisnya artikel ini adalah untuk mendapatkan perumusan model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien untuk mengembangkan (scaling out) agribisnis komoditas padi yang menguntungkan tersebut dalam skala yang lebih besar kegiatan penelitian ini dirancang sebagai bentuk penelitian kaji tindak (action research). Budaya masyarakat Kabupaten Tapin dalam usahatani padi sangat mendukung pengembangan model agribisnis padi dan motivasi petani yang besar, dimana motivasi dikarenakan pembinaan sebesar 51,61 % dan motivasi yang terjadi akibat kebutuhan sebesar 45,16 % membuat usaha pengembangan model agribisnis padi (padi-jeruk, padi-cabe dan padi-sayuran) bisa sukses. sebanyak 29,03 % masyarakat berpartisipasi, walaupun partisipasi pasif/manipulative, yaitu partisipasi dimana masyarakat yang diberitahu oleh apa yang sedang atau telah terjadi, serta pengumuman sepihak oleh pelaksanaan program tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. Sebanyak 64,52 % kerjasama/kemitraan yang dijalin dan menguntungkan dan 12,90% kerjasama yang dijalin menguntungkan secara finansial dan non finansial.
KEBIJAKAN PUBLIK BAGI INVESTASI DI WILAYAH PERBATASAN (Tata Kelola Investasi di Sektor Pariwisata Kota Batam) Alfiandri Alfiandri; Dhani Akbar
Jurnal Neo Societal Vol 5, No 4 (2020): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.979 KB) | DOI: 10.52423/jns.v5i4.14194

Abstract

Kontemporer ini industri pariwisata memang bisa dikatakan masih belum menjadi primadona karena masih di bawah angka dari industri manufaktur dan juga pertanian. Hal ini dapat dilihat dari besarnya angka pendapatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, kegiatan promosi ekonomi, dan juga peningkatan ekonomi berbasis jasa. Hasil Laporan UNCTAD mengatakan untuk mengembangkan pariwisata di pantai, yang perlu dipastikan pertama kali adalah hak pengelolaan di sejumlah pantai. Karena pulau Batam terdapat beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan di pulau utama dan pulau penyangga dan perlu disiapkan regulasi yang sesuai. Selain regulasi, untuk mengembangkan pariwisata di pantai juga diperlukan adanya perbaikan infrastruktur kota untuk menarik wisatawan mancanegara. Tujuan penelitian ini ialahuntuk analisis dan kajian peneliti yakni studi investasi kepariwisataan di Pulau Batam, khususnya investasi asing langsung di wilayah perbatasan. Metode yang dipakai untuk mendapat data dalam penelitian in adalah metode kualitatif maka ada komponen-komponen metode kualitatif. Pemerintah Kota Batam akan mencari alternatif lain dengan mencari potensi yang lain pada pergeseran tujuan sebagaimana perekonomian global belum pulih Pemerintah Kota mengarahkan ke pergerakan ekonomi di sektor pariwisata.
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISOMORFISME INSTITUSIONAL: PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN ETIKA PELENGGARA PEMILU 2019 DI KOTA BATAM Dhani Akbar
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 4 No 1 (2022): Etika Penyelenggara Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.151 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v4i1.96

Abstract

Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada berperan dalam proses pengalihan kekuasaan di daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Setiap penyelenggara pemilu harus mempunyai kredibilitas yang terpercaya dihadapan rakyat, harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyelenggara mampu mandiri, akuntabel, kredibel dan berintegritas dalam mewujudkan Pilkada berkualitas. bagaimana isu penegakan etika penyelenggara pemilu berdampak terhadap persepsi masyarakat di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau? Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian mandiri dari penulis bersama tim yang berlokasi di 12 kecamatan terpilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dengan metode deskriftif. Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sangat diperlukan dalam membangun citra positif pesta demokrasi, diiringi denga kontestasi pemilihan kepala daerah di balik isu-isu konservatisme hingga populisme yang ada di Indonesia semestinya tidak memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap persepsi masyarakat.
SOSIALISASI PERGURUAN TINGGI DI DAERAH PERBATASAN TERHADAP SISWA SMA N 1 PULAU LAUT, KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Mahadiansar Mahadiansar; Dhani Akbar; Mulyadi Mulyadi
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 2 No 1 (2019): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v2i1.1736

Abstract

Sosialisasi pendidikan tinggi perlu dilakukan ke daerah yang sulit untuk menjangkau akses informasi tentang perguruan tinggi dalam memberikan gambaran umum terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang nantinya setelah lulus melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan di SMA N 01 Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Provinsi Kepulauan Riau. Pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan dan informasi mengenai peranan dalam pendidikan tinggi. Sosialisasi dari tim pengabdian Universitas Maritim Raja Ali Haji mendapatkan respon yang positif oleh siswa kelas XI SMA N 1 Pulau Laut berjumlah kan 45 siswa kelas XII yang mengikuti agenda sosialisasi tersebut. Hasil dari pengabdian tim menemukan bahwa siswa SMA N 01 Pulau Laut belum pernah mendapatkan akses yang menyeluruh tentang informasi pendidikan tinggi.
PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDAMPINGAN SOCIO-ECOLOGICAL MARKET ECONOMY KEPADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BINTAN Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 4 No 1 (2021): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v4i1.3901

Abstract

Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.
Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama; Yudhyo; Riama Lisnawati Sianturi; Nadya Triyana
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v4i1.8

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kendala dan permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlepas dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil temuan pada penelitian ini adalah rumitnya permasalahan dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan keseimbangan SDA dan linkungan laut, keberlanjutan pekerjaan dan mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals.
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Yokki Kurnia Perdana; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1060

Abstract

Poverty is one of the major issues currently being faced by the Indonesian nation. The problem of poverty will never end if traced from the root of the problem. Poverty is not only an interesting issue to be discussed at the national level, but at the regional level itself, the poverty of this community seems to spread throughout the country, for example in Tanjungpinang City, where the poverty rate is high, even though Tanjungpinang City is the provincial capital. Various efforts and efforts have been made by related parties to reduce the poverty rate, but what is happening in the field is that the poverty rate is actually increasing. Starting from BLT assistance, PKH to BPNT, the local government has launched it in collaboration with related agencies, namely the Social Service. In this study, the researchers wanted to examine one of the aids, namely Non-Cash Food Assistance (BPNT), which is routinely carried out from 2018-present. Researchers want to know more about how this assistance is implemented, starting from the weaknesses to the advantages that arise from this assistance and what the consequences are for the poverty rate. Talking about the poverty rate cannot be separated from sustainable development or often referred to as the SDGs, where the first point of the SDGs is No Poverty (Without Poverty) whose target must be achieved by 2030. This study used a qualitative descriptive method, with 7 (seven) informants. In this study the techniques used were interviews and documentation. The theory used in this study uses the theory of Van Metter and Van Horn. The results of the study found that the implementation of the poverty alleviation policy through BPNT was quite good, but it is undeniable that there are still deficiencies that must be addressed, especially in determining the beneficiaries who receive this assistance, which often occurs miscommunication or mis-data between events that actually occur in the field. data received by related parties. Not only that, in the last few months the distribution has been changed from a system of buying food to cash which is disbursed directly through an ATM, of course this is a decision that must be reviewed again from the original purpose of this policy.
Efektivitas Kebijakan Free Trade Zone Bintan Terhadap Investasi di Kawasan Bintan syaputra dicky; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Government regulation Number 41 of 2017 concerning the Bintan free trade zone and port, Article 1 Paragraph (2) stipulates that Bintan free trade zone area is enclave, an enclave area means that the Bintan free trade zone is only a pieces of it, not the entire Bintan area. It is feared to affect investors who invest which in 2022 for the invesment realization target is still not fullfilled. This study aims to determine the effectiveness of the policy setting which in this study uses qualitative research method with a descriptive method approach. Based on policy indicators, the establishment of bintan enclave free trade zone is still not effective, seeing the development and trends in the Bintan region with a free trade zone area that is only like that, it is not enough because there are many areas that should be developed. This also policy provides problems in terms of monitoring goods that are not supposed to leave the free trade zone area due to its enclave nature. For proper implementation, the bintan concession agency in managing the area conducts promotions and infrastructure development in order to attract investors so that they can provide the right services for them. And for the right target, the investment realization target set in 2022 cannot be met due to several factors such as investment plans that cannot be implemented and also the investment realization target set too high without seeing realistic conditions.
Co-Authors Alfiandri Alfiandri Ardi Putra Arifajaryan Tohadi Cindy Andini Derlina Siregar Edison Edison Frizka Dwi Kartika Gaby Glearly Pandjaitan Gulmok Simbolon Irman Irman Josua Wiliam Tambun Khairul Ikhsan Mahadiansar Mahadiansar Mariani Mariani Mohammad Riza Widyarsa Muhammad Ikhsan Kurniawan Mulyadi Mulyadi Nadya Triyana Riama Lisnawati Sianturi Ryan Anggria Pratama syaputra dicky Teguh Setiandika Igiasi Yokki Kurnia Perdana Yudhyo