Garuda - Garba Rujukan Digital

Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.077 KB)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan  dengan Peraturan Bupati namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Riyadi, Sayed Fauzan; Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Pratama, Ryan Anggria; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.798 KB)

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

Manajemen Risiko Perusahaan Tambang di Wilayah Kabupaten Karimun Riau: Sebuah Review Implementasi Standar Internasional Ardi Putra; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama; Derlina Siregar
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): EQUILIBRIUM JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Manajemen risiko perusahaan adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, direksi, jajaran manajemen, dan karyawan perusahaan untuk melakukan proses manajemen risiko dimulai dari menganalisis, organisasi, risiko-risiko yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Proses pengelolaan dan penanganan risiko ini dilaksanakan dalam batasan risiko (risk appetide) yang dapat ditanggung perusahaan. Dengan melakukan ini, maka dapat diperoleh jaminan atas keyakinan yang wajar atas Pencapaian total sasaran perusahaan. Untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel Manajemen Risiko dengan K3 dilakukan dengan tampilan Pearson, dari tampilan hasil dapat diketahui data sebagai berikut: hasil menunjukkan nilai yang menunjukkan nilai koefisien (r) antara manajemen risiko dengan K3 adalah 0,811,dengan tingkat signifikasi 0,00. Nilai arus ini jika dikonversikan dengan tabel interpretasi yang dipastikan Pearson menunjukkan tingkat yang sangat kuat dan signifikan antara variabel kedua yang diteliti, karena tingkat signifikanasinya sebesar 0,00 α (5%). Selanjutnya untuk melihat apakah variabel manajemen risiko dengan model regresi yang dapat dipakai untuk memprediksi K3 perusahaan tambang, dapat dilihat pada output F Hitung adalah sebesar 57,838 dengan signifikasi sebesar 0,00, α (5%), maka dengan model regresi ini, faktor risiko dapat digunakan untuk memprediksi K3 perusahaan tambang.

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Ryan Anggria Pratama; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDAMPINGAN SOCIO-ECOLOGICAL MARKET ECONOMY KEPADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BINTAN Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 4 No 1 (2021): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v4i1.3901

Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.

Transformasi Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Sludge Oil untuk Pencapaian Blue Economy di Bintan Ryan Anggria Pratama; Dhani Akbar
Bahasa Indonesia Vol 1 No 3 (2020): JAPS Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v1i3.32

The strategic role of the Riau Islands as world trade traffic and a center of activity in the Riau Islands Province can be reached from Singapore with a distance of approximately 1 - 2 hours by sea transportation which has a bad impact, one of which is the pollution of sludge oil waste that often occurs in waters. Bintan since the 1960s and threatening Bintan waters. This study used a qualitative research method with a case study of Sludge oil in Bintan. The data was collected by means of document analysis, site analysis and other methods that produce descriptive data. The Operational Unit for the response to the oil spill must consist of representatives from the Ministry of Transportation, Ministry of Environment, BASARNAS, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Health, Ministry of Forestry, Ministry of Finance, Ministry of Law and Human Rights, TNI- AL, POLRI, BPMIGAS, BPHMIGAS, Governors, Regents / Mayors, part of which includes the sea and Oil and Gas Companies. The efforts made by the government have not been optimal enough and there is a need to move from the old way to the new way, including every actor, be it Government Actors or non-government actors. This makes it easier for the government to formulate and even implement countermeasures that ensure that the same violations do not happen again. Given that these violations can harm the state, society, and even nature.

Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Sayed Fauzan Riyadi; Ryan Anggria Pratama
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.

Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Ryan Anggria Pratama
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.077 KB)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

DESA TANGGUH COVID-19: MELAKUKAN PROTEKSI SOSIAL DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PENGUJAN KABUPATEN BINTAN Novi Winarti; Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri; Ryan Anggria Pratama; Ardi Putra; Dewi Ayu Saputri
Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Vol 2 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung

The existence of Corona Virus Diseases (Covid-19) has paralyzed various sectors of life, including the economic life of the community. Pengujan Village is one of the affected areas. During the covid-19 pandemic, the strength that comes from the community itself in the form of social capital is indispensable, but so far social capital in the form of community participation has been neglected. Social capital in the form of community participation is strengthened in order to realize social protection. Therefore, community service activities are carried out to the Pengujan Village community in carrying out social protection based on community participation. Community service activities are carried out through several stages, namely interviews and socialization. After the community service activities are carried out, the Pengujan Village community has the ability to improve the understanding and perspective of the Pengujan village community in exploring and utilizing existing social capital. The social capital explored is solidarity, network building and community participation. In the end, with good social capital, social protection slowly begins to take shape. Well-formed social protection then makes the Pengujan village a formidable village in the face of covid-19

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search