Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam Akbar, Dhani; Indrawan, Indrawan
Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1062.625 KB) | DOI: 10.31629/selat.v5i2.467

Abstract

Human trafficking can be classified as one of the worst forms of abuse experienced by human history. Number of the case, regional to international levels, show an increasing trend. Therefore, Indonesia as a part of the world community whose citizens are one of the most victims of human trafficking, seeks to enforce the law and maintain the role as a form of preventive action against the outbreak of Human Trafficking. Local government which is directly contacted with the issue of human trafficking should have strategy to solve the problem. The concept of sustainability fulfillment of security, roles and functions of continuous supervision by local governments is an integral part of the Indonesian constitution, the weakness of the role and supervision of strategy of local government, will increase the problem of social and law. Therefore, there must be joint efforts with other countries. Thus, inter-governmental cooperation, inter-NGO, mass organizations and individuals which are well developed and the synchronization of policy become imperative. Whereas for eradication measures a repressive effort is conducted through coordination among law enforcers which are part of integrated criminal justice system. This is in order to the realization of law enforcement.
Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017 akbar, dhani
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (928.068 KB)

Abstract

Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakankunci keberhasilan Pembangunan Desa.Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sangatlah sulit, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa, karena sebagai pemimpin didalam masyarakat Desa, Kepala Desa hendaknya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Mempengaruhi masyarakat ini bisa dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruhterhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Adapun hasil perhitungan untuk hipotesa tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan angka kolerasi 0,499.Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah “Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”.
Manajemen Risiko Perusahaan Tambang di Wilayah Kabupaten Karimun Riau: Sebuah Review Implementasi Standar Internasional Ardi Putra; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama; Derlina Siregar
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): EQUILIBRIUM JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.918 KB) | DOI: 10.26618/equilibrium.v9i2.4239

Abstract

Manajemen risiko perusahaan adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, direksi, jajaran manajemen, dan karyawan perusahaan untuk melakukan proses manajemen risiko dimulai dari menganalisis, organisasi, risiko-risiko yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Proses pengelolaan dan penanganan risiko ini dilaksanakan dalam batasan risiko (risk appetide) yang dapat ditanggung perusahaan. Dengan melakukan ini, maka dapat diperoleh jaminan atas keyakinan yang wajar atas Pencapaian total sasaran perusahaan. Untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel Manajemen Risiko dengan K3 dilakukan dengan tampilan Pearson, dari tampilan hasil dapat diketahui data sebagai berikut: hasil menunjukkan nilai yang menunjukkan nilai koefisien (r) antara manajemen risiko dengan K3 adalah 0,811,dengan tingkat signifikasi 0,00. Nilai arus ini jika dikonversikan dengan tabel interpretasi yang dipastikan Pearson menunjukkan tingkat yang sangat kuat dan signifikan antara variabel kedua yang diteliti, karena tingkat signifikanasinya sebesar 0,00 α (5%). Selanjutnya untuk melihat apakah variabel manajemen risiko dengan model regresi yang dapat dipakai untuk memprediksi K3 perusahaan tambang, dapat dilihat pada output F Hitung adalah sebesar 57,838 dengan signifikasi sebesar 0,00, α (5%), maka dengan model regresi ini, faktor risiko dapat digunakan untuk memprediksi K3 perusahaan tambang.
Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau Cindy Andini; Dhani Akbar
Indonesian Journal of Tourism and Leisure Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Lasigo Akademia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijtl.v1i2.102

Abstract

One of the products of technological disruption which is currently becoming the prima donna in order to facilitate the public is an online transportation application. Payment is also made easy, namely using e Money. Until now, tourists in Batam have started relying on this application because it is considered easy and safe. This study uses descriptive qualitative methods that aim to explain the existing problems by providing answers to the problems raised. Descriptive qualitative research is a study in which the writer explains the phenomenon that is adapted to the concept and theory as supporting material for proof of writing. Even though it makes it easy and absorbs a lot of workforce, the fact that online transportation is still a controversy has caused chaos and unrest. What policies should be implemented? and how can Industry 4.0 increase competitiveness in this strategic area? The government as a regulator needs to make policies to organize the movement of this transportation so that the conducive situation desired by tourists can be realized.
Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Asing Di Kota Batam 2017-2019 Edison Edison; Dhani Akbar
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tourism is often seen as an economic engine of foreign exchange exchange for economic development for a country, including Indonesia. However, in principle tourism has a broader spectrum of development for a country. Most of the tourists in Batam tourism especially come from Singapore and Malaysia to enjoy tourism by shopping. For this reason, it is the government's seriousness to develop the tourism industry, as a supporter of the community's economy. The condition of Batam City is comfortable and safe in investing in Batam City, investors are interested in investing in the business they are interested in. In order to make it easier for investors to obtain licenses and non-licensed investments in carrying out business activities to produce goods or services through ownership of domestic and foreign capital. The government has issued rules and regulations regarding services in sector investment. The tourism sector has the potential to create employment and business opportunities and to increase and equalize the incomes of people and the region.
SOSIALISASI PERGURUAN TINGGI DI DAERAH PERBATASAN TERHADAP SISWA SMA N 1 PULAU LAUT, KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Mahadiansar Mahadiansar; Dhani Akbar; Mulyadi Mulyadi
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 2 No 1 (2019): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v2i1.1736

Abstract

Sosialisasi pendidikan tinggi perlu dilakukan ke daerah yang sulit untuk menjangkau akses informasi tentang perguruan tinggi dalam memberikan gambaran umum terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang nantinya setelah lulus melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan di SMA N 01 Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Provinsi Kepulauan Riau. Pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan dan informasi mengenai peranan dalam pendidikan tinggi. Sosialisasi dari tim pengabdian Universitas Maritim Raja Ali Haji mendapatkan respon yang positif oleh siswa kelas XI SMA N 1 Pulau Laut berjumlah kan 45 siswa kelas XII yang mengikuti agenda sosialisasi tersebut. Hasil dari pengabdian tim menemukan bahwa siswa SMA N 01 Pulau Laut belum pernah mendapatkan akses yang menyeluruh tentang informasi pendidikan tinggi.
PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDAMPINGAN SOCIO-ECOLOGICAL MARKET ECONOMY KEPADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BINTAN Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 4 No 1 (2021): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v4i1.3901

Abstract

Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGOPTIMALAN WISATA BINTAN MANGROVE Dhani Akbar; Khairul Ikhsan
Metacommunication: Journal of Communication Studies Vol 4, No 1 (2019): Maret
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.849 KB) | DOI: 10.20527/mc.v4i1.6358

Abstract

ABSTRACT                 Public-private partnership in globalization is utilized as an arena for investment competition in the interests of elites to gain power. Cooperation between private sector and smart community provides benefits to the community through pro-public-mangrove-tourism program. Therefore, it can improve the competitiveness of coastal communities in a sustainable manner. The research explores the optimization of mangrove tourism potential in coastal areas. The object of this research is Public-Private Partnership with a focus on cooperation between the Bintan Resort Company (PT) and Tourism-Awareness Groups (Pokdarwis) in Bintan Mangrove Tourism Optimization by conducting research in Bintan Mangrove, Bintan Regency. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The type of partnership carried out by BRC with the community is Additional, Management and Ownership (Add, Operate and Tansfer-AOT. Agreements that have been designed and agreed to go according to shared commitments and principles, the principle used in this partnership is the principle of empowering where community groups have little potential for their abilities, however, they are hindered by limited capital, marketing and technology, and these weaknesses must be recognized and changed by the empowerment program from the private sector so that the community can play a role and contribute widely in the process of implementing Bintan Mangrove tourism The partnership between PT Bintan Resort Cakrawala and the Tourism Awareness Group in the Public-Private Partnership approach is a partnership between the private sector and the community which uses collaborative dynamics partnership design which is more oriented to community empowerment as a solution for innovation development, creativity for this creative tourism industry.Keywords:  private, tourism, mangrove, collaborative  ABSTRAK Public-private partnership di era globalisasi ini dimanfaatkan sebagai arena pertarungan investasi kepentingan para elit untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks ini adalah kerjasama yang dilakukan private sector dengan smart community memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program-program wisata mangrove yang pro-publik sehingga dapat meningkatkan daya saing masyarakat pesisir secara berkelanjutan.. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengoptimalan potensi wisata mangrove di daerah pesisir. Objek penelitian ini adalah praktek public-private partnership dengan fokus kepada kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengoptimalan wisata Bintan Mangrove dengan  melakukan penelitian di Bintan Mangrove, Kabupaten Bintan. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe kemitraan yang dilakukan BRC bersama masyarakat adalah Tambahan, Kelola dan Alih Milik (Add, Operate and Transfer-AOT. Kesepakatan yang telah dirancang dan dsepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, maka  prinsip yang digunakan dalam kemitraan ini adalah prinsip pemberdayaan (empowering) dimana kelompok masyarakat tidak sedikit memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun, terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan dari pihak swasta sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses pelaksanaan wisata Bintan Mangrove. Kemitraan antara PT Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dalam pendekatan public-private partnership yaitu kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dimana menggunakan desain kemitraan collaborative dynamics dimana lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk pengembangan inovasi, kreativitas untuk industri wisata kreatif iniKata Kunci: privat, wisata, mangrove, kolaboratif.
Analysis of Community Perceptions of Social Welfare in Batam City After the 2019 Presidential Election Yudhitia Yudhitia; Dhani Akbar; Mahadiansar Mahadiansar
International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) 2020: Volume 1 Issue 1
Publisher : Indonesian Academy of Social and Religious Research (IASRR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53639/ijssr.v1i1.5

Abstract

Social welfare has been a part of the impact of population growth centers in overcoming poverty levels in Indonesia. Community perception is needed as an effort to revive that social welfare is an inseparable part of daily life and is very important in the effort of the government's role in overcoming the disparities that occur given the unstable economic growth in each year. This research was conducted with the aim to analyze people's perceptions of social welfare that occurs in the Batam city community. The method used is survey research in each district in Batam City with descriptive methods that are perceptual sharing of ten categories of assessment, data collected through the distribution of interview questionnaires, observations and supported by secondary data. The focus of this research is on community perceptions of social welfare in Batam City with descriptive qualitative data analysis used to approach that used an average score of interpretation of 0.6 with a scale of 1-4. The results of the analysis show that the indicator of the perception of the people of Batam on social welfare does not have a big impact by the people who only agree to perceive that; (P7) Government programs on social welfare that are right on target felt by the community and (P8) Empowerment of local wisdom / MSMEs that are right on target felt by the community.
PERAN NEGARA DALAM MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL DI PERBATASAN: STUDI PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI KOTA BATAM Josua Wiliam Tambun; Dhani Akbar; Mohammad Riza Widyarsa
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.79-93

Abstract

            Batam sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan dengan negara luar. Batam bukan hanya sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, namun Batam sendiri juga adalah daerah yang menetapkan sistem Kawasan Bebas (Free Trade Zone). Kawasan bebas itu merupakan sebuah sistem kebijakan otorita suatu daerah untuk mempermudah jalur perdagangan di kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada di Indonesia yang didalamnya berisi terjadinya proses penggudangan barang, kegiatan manufaktur serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan/perpajakan. TOCs adalah kejahatan lintas Negara yang dilakukan secara terstruktur. Pada penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitain kualitatif sendiri merupakan penelitian yang memberikan penekanan pada pendalaman pemahaman sebuah permasalahan. Dengan diciptakannya produk Mikroregionalisme dan Mikroregionalisasi, yang mana suatu produk negara yang dibarengi dengan aktor non negara pasti ada faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya ketimpangan.