Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan Law Development Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Ahmad Muliadi
Universitas Jayabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertanggung Jawaban Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Penerapan Perjanjian Sewa Pesawat Martha Emylia Taurisia; Fauzie Yusuf Hasibuan; Ahmad Muliadi
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Postgraduate of Jayabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jnk.v3i2.159

Abstract

The practice of aircraft lessor company with aircraft lessee company may allow “default” because one party does not fulfill its obligations properly and correctly in accordance with the contents of the aircraft lease agreement the. The method used in this research is normative juridical research supported by empirical juridical research. The data used are secondary data composed of primary law, secondary law materials and materials law tertier. In addition the primary data is also used as the supporter of the legal materials of secondary data. For the data analysis was done with a qualitative analysis of the juridical method. The results showed that PT. Air Born Indonesia’s responsibility to lease aircraft in aircraft lease agreement lease agreement air transportation can be categorized as a reciprocal or bilateral agreement. In this case PT Air Born Indonesia as the holder does not fulfill the obligations as agreed in the agreement for not paying the De Havilland Canada DHC-6/300 Twin Otter MSN 518 PK-BAF registration fee corresponding to the amount rent with a specified time, changing the aircraft without the knowledge of Unity Group Ltd, operating the aircraft not in accordance with the agreement, then it is said to have made a default.
Alternative Dispute Resolution in the Context of Customary Law Issues in Indonesia Ahmad Muliadi; Yuliasara Isnaeni
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.902-917

Abstract

The Baduy community is well known for its strong adherence to customary law, which governs all aspects of life, including dispute resolution. The process is typically carried out through deliberation that prioritizes peace (silih hampura) and is led by customary leaders such as the Pu’un and Jaro. This study aims to examine alternative mechanisms for resolving customary law disputes among the Baduy people in Lebak Regency, Banten Province, with a focus on the forms of alternative dispute resolution and the challenges faced in the modern era. The research employs normative juridical and empirical juridical methods, with the study conducted in Lebak Regencys. Data were obtained through literature studies and interviews with customary leaders and members of the Baduy community. The results indicate that dispute resolution within Baduy customary law is restorative in nature, emphasizing the restoration of social relations over punitive measures. However, various challenges affect the effectiveness of this dispute resolution system, including the limited jurisdiction of customary law that does not extend to external parties, lack of understanding of customary law among state officials, the erosion of adherence among the younger generation due to modernization, suboptimal legal protection from the state, and the limited capacity of customary institutions themselves. If customary efforts fail to resolve disputes, cases are then handed over to national law as an ultimum remedium. This study recommends strengthening the synergy between customary law and national law through practical formal recognition, enhancing the capacity of customary institutions, and fostering intergenerational education to ensure the sustainability of customary-based dispute resolution while maintaining legitimacy within the framework of national law.
Kepastian Hukum terhadap Kreditor (Lessor) dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Liberty Jonas Aruan; Gatut Hendrotriwidodo; Ahmad Muliadi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan eksekusi oleh kreditor atau lessor terhadap objek jaminan fidusia serta kepastian hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor tidak dapat lagi dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kreditor tetap memiliki kewenangan eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai syarat konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Apabila terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditor dapat melakukan eksekusi secara langsung. Namun, apabila terdapat keberatan dari debitur, eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditor tetap terjamin, tetapi pelaksanaannya berubah dari eksekusi sepihak menjadi eksekusi yang berbasis prosedur hukum, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan hak para pihak.
Kepastian Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perlindungan Hak Kreditor Pasca Wanprestasi Debitor Parulian Siregar; Gatut Hendrotriwidodo; Ahmad Muliadi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum pelaksanaan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perlindungan hak kreditor pasca wanprestasi debitor. Homologasi dalam PKPU merupakan pengesahan pengadilan terhadap rencana perdamaian yang telah disetujui oleh debitor dan kreditor, sehingga perjanjian perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan homologasi dalam PKPU dan bagaimana kepastian hukum bagi kreditor apabila debitor wanprestasi terhadap perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan homologasi dalam PKPU dilakukan melalui tahapan pengajuan rencana perdamaian, verifikasi tagihan, rapat kreditor, pemungutan suara, dan pengesahan oleh Pengadilan Niaga. Putusan homologasi memberikan kekuatan mengikat terhadap perdamaian yang telah disetujui dan menjadi dasar hukum bagi debitor untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditor. Apabila debitor wanprestasi terhadap isi perdamaian yang telah dihomologasi, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Jika pembatalan dikabulkan, debitor harus dinyatakan pailit sehingga penyelesaian utang dilanjutkan melalui mekanisme kepailitan.
Co-Authors Fauzie Yusuf Hasibuan Gatut Hendrotriwidodo Liberty Jonas Aruan Martha Emylia Taurisia Parulian Siregar Yuliasara Isnaeni