Garuda - Garba Rujukan Digital

Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya Patrick Corputty
JURNAL BELO Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum, kampanye adalah suatu cara untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi. Kampanye pada era modern telah merambah mengikuti kemajuan teknologi. Media sosial menjadi salah satu wujud perkembangan tersebut, sekarang banya calon wakil rakyat yang berkampanye melalui media sosial, kampanye yang dilakukan cendeung melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan, batasan yang dimaksudkan ialah masa tenang, kampanye yang dilakukan melalui media sosial tidak lagi menghiraukan masa tenang, padahal Undang-Undang secara tegas telah menetapkan ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran termasuk melakukan kampanye pada masa tenang.

Penerapan Asas Ultimium Remedium Pada Pelanggaran Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Patrick Corputty
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page157-158

Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah wujud dari Kekuasaan ditangan rakyat namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terjadi pelanggaran pemilu baik bersifat pidana, administratif maupun kode etik, namun dalam prakteknya masih banyak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tujuan penulisan ini untuk menemukan pengunaan pidana sebagai upaya terakhir dalam proses pelangaran Pemilu. Metode yuridis normatif. Ultimium Remedium, penggunaan pidana sebagai upaya terakhir dalam proses penegakan hukum, sangat penting dalam proses Demokrasi di Indonesia, karena hukum pidana dipakai sebagai penjaga marwah hukum.

Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana) Patrick Corputty; Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa; Julianus Edwin Latupeirissa
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page113-121

Victim precipitation was originally a criminological theory and was later developed into victimology which explains that in victimization (criminal acts), the victim can be a contributing factor in the victimization. The aim is to analyze the model of criminal imposition by considering victim precipitation. This research is a sociolegal research. The results obtained by Victim precipitation as a judge's consideration in imposing a crime are used in several general criminal cases.

MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI PULAU SERAM Patrick Corputty; Astuti Nur Fadillah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1788

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak seringkali menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Perempuan dan anak sebagai suatu kelompok dalam masyarakat harus terjamin hak-hak yang dimilikinya secara asasi dalam hukum yang kuat dan konsisten. segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat memberikan dampak pada kehidupan mereka oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat sehingga dapat membantu mereka untuk hidup tenang dan bebas dari segala perlakukan kekerasan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bagi perempuan dan anak dipulau seram. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif dengan berkurangnya tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak dalam keluarga

PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DESA RAMBATU DALAM UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING Patrick Corputty; Anna Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2927

Berbicara tentang kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (illegal loging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional. Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya praktek pembalakan liar, yang perlu menjadi upaya prioritas sehingga menjadikan upaya pemberantasan pembalakan liar sebagai bentuk upaya represif. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bersama masyarkat Desa Rambatu. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif serta dapat mencegah terjadinya illegal logging dengan cara diperlukan upaya penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta memberikan efek jera kepada para pelaku illegal logging, dan juga diperlukan peran semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan hutan dengan menjalankan fungsi masing-masing secara gotong royong.

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 ERWIN UBWARIN; PATRICK CORPUTTY
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v9i1.1043

The handling of non-natural disasters Covid-19 must be carried out quickly and appropriately, but the threat of capital punishment threatens, especially for policymakers, but on the other hand with such a large handling fund, of course, it raises the potential for acts of corruption. The purpose of this paper is to formulate the responsibility of a criminal act in a criminal act, the state is in a state of disaster Covid-19. The method used is juridical normative, the source of primary, secondary, and legal legal materials, the results of research conducted that criminal acts in the event of a disaster for the safety and welfare of many people cannot be held liable for criminal liability, and in article 27 paragraph 2 Government Regulation Substituting the Law Number 1 of 2020 is intended for policymakers not to commit acts against the law, with good intentions and in accordance with statutory regulations. The intention of good faith is that it does not fulfill the element of being against material law. Although the Constitutional Court Decision has overturned the nature of violating material law, the Supreme Court continues to apply the nature of violating material law both from negative and positive functions. Keywords: Criminal Acts, Disasters, Covid-19

Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan Patrick Corputty
JURNAL BELO Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol8issue1page85-101

Korupsi yang terus melanda Indonesia pada umumnya dan Provinsi Maluku pada khususnya, bukan lagi merupakan masalah hukum semata akan tetapi sudah menjadi masalah sosial-budaya, ekonomi, bahkan masalah kemanusiaan. Provinsi Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan juga ikut mengalami dampak perbuatan korupsi selama ini, di mana hampir sebagian para pejabat baik di daerah kabupaten/kota maupun propinsi terlibat sebagai pelaku bersama-sama dengan pihak swasta. Kasus korupsi terhadap pengelolaan dana desa cukup signifikan, bahkan tersebar diberbagai kabupaten/kota, umumnya modus operandi didominasi oleh penyalahgunaan wewenang dengan cara mengalokasikan dana untuk kegiatan lain sementara pertanggungjawaban disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja Desa. Tujuannya adalah untuk menganalisis polarisasi tindak pidana korupsi dana desa di wilayah kepulauan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil yang diperoleh adalah pola korupsi merupakan sebuah model perilaku yang dilakukan dengan akal bulus untuk menutupi perbuatan keserahakan guna mencari keuntungan diri sendiri datau orang lain. Pola-pola korupsi ini lebih berisikan tentang motif dan modus operandi tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian korupsi dana desa dan alokasi dana desa oleh oknum kepala desa, bendahara dan perangkat desa lainnya yang memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada di dalam pengelolaan dana desa disamping masih lemahnya pengawasan terhadap aparat pemerintah; untuk itu berdasarkan penulisan ini maka didapatkan 14 pola korupsi di Provinsi Maluku.

PENYULUHAN HUKUM BAGI REMAJA GPM EDEN TENTANG PENYEBARAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL Patrick Corputty; Anna Maria Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8645

Penyebaran berita bohong atau Hoax saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Fenomena hoax terjadi di era teknologi saat ini, dimana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam jenis informasi di berbagai media. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya yang menyebabkan banyak hal positif maupun negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang di akses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan hukum kepada remaja GPM Eden tentang penyebaran hoax melalui media sosial. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya remaja GPM Eden dalam menyikapi informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial.

Penyuluhan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Jemaat Gereja Suli Astuti Nur Fadillah Mahmud; Patrick Corputty
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.2279

ABSTRAK Latar Belakang: Kekerasan dalam lingkungan keluarga adalah masalah sosial yang seringkali dijumpai di Indonesia. Tulisan ini menganalisis kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada anak, serta individu lain di dalam rumah tangga. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ruang lingkup tentang kekerasan inipun semakin luas, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Tujuan Pengabdian: Tujuan utama dari pengabdian yang dilakukan adalah memberikan pandangan serta pamahaman kepada warga Jemaat GPM suli terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Agar warga jemaat dapat mengindentifikasi dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Metode Pengabdian: Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum bagi warga Jemaat GPM Suli yang mana setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil/Temuan Pengabdian: Dalam kehidupan warga Jemaat GPM Suli masih ditemui tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Teristimewa kekerasan psikis, hal ini seringkali timbul akibat komunikasi yang tidak dibangun dengan baik. Kekerasan psikis sering terjadi bukan hanya kepada anak dan perempuan namun hal ini sering terjadi sebaliknya kepada seorang suami.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search