Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Belo Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Jacob Hattu
Universitas Pattimura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Jacob Hattu
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.866 KB) | DOI: 10.30598/belovol6issue1page11-31

Abstract

Pengambilan jenasah virus corona secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun atauran pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan jenasah virus corona tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
Perlindungan Anak Yang Menjadi Pemakai Narkotika Dengan Rehabilitasi Kesehatan Jacob Hattu; Astuti Nur Fadillah
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page195-207

Abstract

Penggunaan Narkotika oleh anak berdampak pada perkembangan dirinya, apalagi sampai mengalami ketergantungan, untuk itu anak yang menggunakan Narkotika. Tujuan penulisan ini untuk menemukan bentuk perlindungan hukum dengan pemberiaan rehabilitasi kesahatan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Narkotika. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Anak adalah aset bangsa, karena aset bangsa maka anak harus dilindungi hak-haknya baik dalam perlindungan sosial maupun perlindungan hukum, anak yang sudah menjadi pemakai atau pecandu harus harus diberikan rehabilitasi, wajib diberikan rehabilitasi, namun dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb, anak ditempatkan bukan pada lembaga rehabilitasi, untuk itu harus dilakukan upaya hukum atas putusan tersebut agar hakim Pengadilan Tinggi dapat menetapkan dalam amar putusan agar kedua anak pelaku tindak pidana narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.
Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara Anna Maria Salamor; Jacob Hattu; Juanrico A. S. Titahelu; Elias Zadrack Leasa
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page213-223

Abstract

Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam kejahatan terhadap harta kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifkasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik Negara.
BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI PADA WARGA BINAAN LAPAS KLAS II A AMBON Erwin Ubwarin; Jacob Hattu; Wilshen Leatemia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.267 KB) | DOI: 10.31004/cdj.v1i2.706

Abstract

Salah satu tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, kami memakai metode jigsaw untuk melakukan metode pembelajaraan agar peserta lebih muda memahami materi yang kami sampaikan, awalnya kami membagikan 3 (tiga) kali kuesioner pada saat sebelum kegiatan penyuluhan setelah kegiatan penyuluhan dan pada selesai kegiatan role play oleh tim yang mempersentasikan materinnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dimulai dari pencegahan. Kami berharap setelah para warga binaan ini keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, mereka bisa menjadi agent of change untuk membawah perubahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di masyarakat luas karena telah paham tentang pentingnya budaya hukum anti korupsi
SOSIALISASI KORUPSI DAN DANA DESA DI DESA TAWIRI MALUKU TENGAH Erwin Ubwarin; Jacob Hattu; Yanti Amelia Lewerissa; Wilshen Leatemia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2977

Abstract

Salah satu komponen tridharma perguruan tinggi adalah pegabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang dana desa dan korupsi, metode yang dipakai dengan Tahapan Pertama : Kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Negeri Tawiri. Tahapan Kedua : Kami mengelola data awal tersebut kemudian disajikan nantinya dalam sosialisasi.Tahapan Ketiga : Kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun masyarakat yang hadir Tahap Keempat : Kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan. Hasilnya masyarakat sudah paham tentang peran masyarakat dalam mengawal dana desa, dan akibat hukum yang timbul jika aparat desa melakukan pembangunan atau alokasi dana desa yang tidak sesuai peruntukannya.
PENGENALAN ANTI KORUPSI KEPADA MASYRAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA UWETH SERAM BAGIAN BARAT Jacob Hattu; Juanrico A. S. Titahelu; Elias Z Leasa; Anna Maria Salamor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8527

Abstract

Masalah korupsi atau biasa dikenal dengan tipikor, merupakan sebuah kejahatan atau sebuah tindak pidana melawan dan juga melanggar hukum yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun koorporasi yang mana tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dari suatu negara ataupun juga perekonomian di suatu negara. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah korupsi seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih positif. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi pengenalan anti korupsi kepada masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif daalam menanggulangi tindak pidana korupdi di desa uweth.
PENYULUHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016 DI KALANGAN PARA PELAJAR SMP. NEGERI 1 KAIRATU BARAT (“BIJAK MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL “) Jacob Hattu; Astuti Nur Fadillah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12525

Abstract

Abstrak Teknologi dan informasi berkemang sangat cepat hal ini memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang dan waktu, baik itu untuk tujuan pengetahuan, berbisnis, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian dan hoaks. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada para pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat. Penyuluhan hukum ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pelanggaran UU ITE. Masyarakat pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Kata Kunci :Penyuluhan, UU ITE, Bijak, Medsos. Abstract Technology and information develop very quickly this makes it easier for people to communicate without borders, space and time, both for the purpose of knowledge, doing business, and to exchange information without hindrance and make it easier for people to support activities and daily routines. In addition, this expression of freedom of opinion must hold ethics so as not to be entangled in criminal law cases in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions (ITE). Because this ITE Law will easily criminalize cases of defamation, insults and hate speech and hoaxes. In community service, the method to be used is through extension activities. The basic thing that is offered to help solve the problem is through counseling activities to students of SMP Negeri 1 Kairatu Barat. This legal education is to provide an understanding of how to use social media wisely so that there is no abuse that leads to violations of the ITE Law. People who use social media or social media should be wiser in using social media to express freedom of opinion so as not to be entangled in criminal cases. Keywords: Counseling, ITE Law, Social Media.
Co-Authors Anna Maria Salamor Astuti Nur Fadillah Astuti Nur Fadillah Elias Z Leasa Elias Zadrack Leasa Erwin Ubwarin Juanrico A. S. Titahelu Lewerissa, Yanti Amelia Wilshen Leatemia