Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Bina Hukum Lingkungan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Bina Hukum Lingkungan Soedirman Law Review
Kadar Pamuji
Faculty Of Law, Universitas Jenderal Soedirman
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN PENYU: STUDI KASUS TERHADAP UPAYA KONSERVASI DI PANTAI KEMBAR KEBUMEN Kartono, Kartono; Pamuji, Kadar; Nasihuddin, Abdul Azis; Hartini, Sri; Yuliantinigsih, Aryuni; Fatah, Muhammad Hamdan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.141

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah habitat enam jenis penyu dari tujuh penyu yang ada di dunia. Mereka dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta terdaftar dalam satwa yang masuk daftar merah di IUCN. Salah satu tempat yang banyak menjadi tempat peneluran penyu adalah di Pantai Selatan Jawa Tengah, khususnya Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam upaya konservasi penyu di kawasan Pantai Kembar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan dengan pendekatan hukum. Penelitian dilakukan di kelompok konservasi penyu Pantai Kembar, Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai data utama, serta dilakukan wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penyu sebagai satwa liar yang dilindungi sudah tinggi. Namun, faktor sosial budaya dan ekonomi masih memberikan pengaruh terhadap upaya konservasi penyu. Kendala dalam konservasi penyu bersifat multi aspek, diantaranya sosial budaya yang bertentangan dengan konservasi terutama pada tradisi melarung laut, belum optimalnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat setempat, dan belum tersedianya instrumen hukum yang spesifik di daerah sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan konservasi penyu. Kata kunci: kesadaran hukum, konservasi, penyu ABSTRACTIndonesia is the habitat of six types of turtles out of the seven turtles in the world. They are protected by Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and is listed as an animal on the IUCN red list. One of the places where many turtles nest is on the South Coast of Central Java, especially Kembar Beach, Kebumen Regency. This article aims to analyze the community's legal awareness in turtle conservation efforts in the Kembar Beach area, Puring District, Kebumen Regency. This research is exploratory qualitative research with a legal approach. The research was conducted at the Kembar Beach turtle conservation group, Kebumen. Data collection was carried out using questionnaires as the main data, as well as interviews and observations. The research results show that public legal awareness of turtles as protected wild animals is high. However, socio-cultural and economic factors still have an influence on turtle conservation efforts. Constraints in sea turtle conservation are multi-faceted, including socio-culture that conflicts with conservation, especially in the tradition of sea turtle throwing, not optimal legal knowledge of the local community, and the unavailability of specific legal instruments in the Region as technical guidelines in the management of sea turtle conservation.Keywords: legal awareness, conservation, turtles.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN PENYU: STUDI KASUS TERHADAP UPAYA KONSERVASI DI PANTAI KEMBAR KEBUMEN Kartono, Kartono; Pamuji, Kadar; Nasihuddin, Abdul Azis; Hartini, Sri; Yuliantinigsih, Aryuni; Fatah, Muhammad Hamdan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.141

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah habitat enam jenis penyu dari tujuh penyu yang ada di dunia. Mereka dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta terdaftar dalam satwa yang masuk daftar merah di IUCN. Salah satu tempat yang banyak menjadi tempat peneluran penyu adalah di Pantai Selatan Jawa Tengah, khususnya Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam upaya konservasi penyu di kawasan Pantai Kembar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan dengan pendekatan hukum. Penelitian dilakukan di kelompok konservasi penyu Pantai Kembar, Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai data utama, serta dilakukan wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penyu sebagai satwa liar yang dilindungi sudah tinggi. Namun, faktor sosial budaya dan ekonomi masih memberikan pengaruh terhadap upaya konservasi penyu. Kendala dalam konservasi penyu bersifat multi aspek, diantaranya sosial budaya yang bertentangan dengan konservasi terutama pada tradisi melarung laut, belum optimalnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat setempat, dan belum tersedianya instrumen hukum yang spesifik di daerah sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan konservasi penyu. Kata kunci: kesadaran hukum, konservasi, penyu ABSTRACTIndonesia is the habitat of six types of turtles out of the seven turtles in the world. They are protected by Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and is listed as an animal on the IUCN red list. One of the places where many turtles nest is on the South Coast of Central Java, especially Kembar Beach, Kebumen Regency. This article aims to analyze the community's legal awareness in turtle conservation efforts in the Kembar Beach area, Puring District, Kebumen Regency. This research is exploratory qualitative research with a legal approach. The research was conducted at the Kembar Beach turtle conservation group, Kebumen. Data collection was carried out using questionnaires as the main data, as well as interviews and observations. The research results show that public legal awareness of turtles as protected wild animals is high. However, socio-cultural and economic factors still have an influence on turtle conservation efforts. Constraints in sea turtle conservation are multi-faceted, including socio-culture that conflicts with conservation, especially in the tradition of sea turtle throwing, not optimal legal knowledge of the local community, and the unavailability of specific legal instruments in the Region as technical guidelines in the management of sea turtle conservation.Keywords: legal awareness, conservation, turtles.
Collaborative Governance in Tackling Prostitution in Pemalang Regency Tobirin Tobirin; Abdul Aziz Nasihuddin; Kadar Pamuji
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3302

Abstract

This article is driven by the complexity of handling prostitution, from economic issues, conflicts of interest, poor communication coordination, to the absence of collaboration between stakeholders. This study aimed to analyze the implementation and obstacles of collaborative governance in dealing with prostitution in Pemalang Regency. A social-juridical research methodology through the  combination of doctrinal-normative legal research and social as well as social science approaches was selected for this study, while data collection were obtained through focus group discussions and secondary data. The study results showed that the implementation of collaborative governance in handling prostitution in Pemalang Regency has not been optimal, with ineffective communication identified between stakeholders. In addition, the barriers to the collaborative process include conflicts of interest in the handling of prostitution issues that give rise to differing perceptions among the health service providers, security forces, and religious leaders; ineffective institutional design; and the reliance to the deparment in charge of handling public order. The lack of shared commitment to address prostitution issue in a planned and measurable manner in adherence to local regulations remains a challenge to be resolved.Keywords: barriers, collaborative, handling, prostitution.
Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kota Banjar Patroman Hidayat, Fina Nurul Farida; Nasihuddin, Abdul Aziz; Pamuji, Kadar
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.24

Abstract

Pelayanan publik merupakan tujuan dari negara hukum dalam meciptakan kesejahteraan negara karena dari pelayanan publik perizinan diselenggarakan. Skripsi ini membahas tentang peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian perizinan berusaha di Kota Banjar Patroman. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu mengenai pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS, maupun kendala yang dihadapi dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan peranan dinas sebagai penyelenggara pelayanan perizinan berusaha berada di bidang administrasi dalam pemenuhan komitmen izin sampai nanti saat izin usaha yang diterbitkan tersebut berlaku efektif. Pelaku usaha yang melakukan permohonan perizinan dihadapkan dengan kendala pada pemenuhan komitmen izin.Kata Kunci: Peranan, Dinas, Perizinan, Sistem, OSS
IMPLIKASI KEBIJAKAN “PENDAERAHAN” PENGELOLAAN PBB SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pamuji, Kadar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.1.84

Abstract

Local tax policies according to local tax laws and new levies which gives breadth to the local taxation authority is done by expanding the tax base. Giving to the local taxation authority have been duly carried out to confirm the alignments to the process of democratization. The problem is "how is the legal implications of the Land and Building Tax management of rural and urban sector after the enactment of Law no. 28 of 2009 on regional taxes and Retribution" To know the legal implications, the study begins first by performing comparative Land and Building Tax  arrangement according to the Law. 12 of 1985 by Act no. 28 of 2009 on regional taxes and Retribution. The results of the study concluded that the policy of the Land and Building Tax management of rural and urban sectors is authorized for the district/city, which has implications on the necessity for coordination, transfer of assets, preparation of executive human resources, technology, device setup, institutional arrangements, legal instruments (regulations and declaring) as well as other supporting facilities and infrastructure. Key words: Legal Implication, Policy, Land and Building Tax Management 
Peran Desa Sebagai Basis Migrasi Aman dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ardhanariswari, Riris; Pamuji, Kadar; P., Oktafiani Catur
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v17i1.538

Abstract

The lack of knowledge possessed by Indonesian labor abroad gives rise to some vulnerability. An urgent problem to solve is the formulation of village regu-lations on the protection of the Pamijen Village workforce in order for Indonesian workers from Pamijen Village to be protected for safe migration and to ensure that abandoned families can educate abandoned children well. This research uses a qualitative approach because it has advantages in constructing social reality, cultural meaning, focusing on interactive processes and events. The authors discussed with Pamijen Village Government to get inputs related to improving the capacity of the village apparatus through training on the formulation of Village Regulations on the Protection of Indonesian Workers and then conducting public hearing activities through focus group discussions. The results of the research conducted in Pamijen Village, Sokaraja Sub-district resulted in an agreement to draft the Pamijen Village Rule of Re-gulation on the Protection of Prospective Indonesian Workers/ Indonesian Migrant Workers and Their FamiliesKeywords: Village, Protection, Indonesian Worker
Understanding the Legal Politics of Regional Tax Regulations: Navigating Regional Autonomy in Post-Tax Reform in Indonesia Pamuji, Kadar; Dharmawan, Aditya Riza; Kartono, Kartono; Masum, Ahmad
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 2 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v8i2.12341

Abstract

This research addresses the urgent changes following the repeal of Law no. 28 of 2009, which governed Regional Taxes and Regional Levies, as incorporated into the Financial Relations between the Central Government and Local Governments Law (Law No. 1 of 2022). The repeal brings forth significant consequences, particularly affecting the authority of regional governments to shape their tax policies. To understand these impacts, we delve into the evolution of regional tax regulations in Indonesia. The legal landscape surrounding regional tax law under the HKPD Law presents a fascinating area of study. Our aim is to explore the legal politics that influence local tax management within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study employs a normative juridical approach, utilizing various data collection methods, including interviews, focus group discussions (FGDs), and document analysis. Throughout the research, data processing and analysis occur continually as new information emerges. Our findings indicate a notable shift in legal politics surrounding local tax management in Indonesia. Current regional tax policies are increasingly designed to enhance local revenue, supporting regional autonomy while aligning with the central government’s fiscal harmonization goals. This approach aims to optimize public services and ensure the sustainability of fiscal framework.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Dharmawan, Aditya Riza Fatah, Muhammad Hamdan Hidayat, Fina Nurul Farida Kartono, Kartono Masum, Ahmad Nasihuddin, Abdul Azis P., Oktafiani Catur Riris Ardhanariswari Sri Hartini Tobirin Tobirin Yuliantinigsih, Aryuni