Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum Samudra Keadilan Kosmik Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Soedirman Law Review
Abdul Aziz Nasihuddin
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Building Synergy To Develop Village Tourism Potential: Evidence From Banyumas District, Central Java Indonesia Pamuji, Kadar; Nasihuddin, Abdul Aziz; Ardanariswari, Riris; Supriyanto, Supriyanto; Rosyadi, Slamet
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2579

Abstract

An effort to develop village tourism potential is not a simple issue. This development requires careful planning and proper management. The purpose of this research is to formulate a synergy model that engages the village government and village consultative agency elements in the development of village tourism potential. This study takes Baturraden Sub-District, Banyumas Regency, as its research location. Baturraden Sub-District boasts a famous tourism destination, Baturraden Tourist Attraction, and 12 (twelve) villages with tourism potential in its surroundings. In this case, the village government (Pemdes) and Village Consultative Agency (BPD) play a vital role in building synergy to arrange a village tourism potential exploration policy. This legal research employs a qualitative approach, combined interview to collect the data, FGD, a document study, and observation. The research results find that BPD, which takes its role in village discussion, attempts to explore and develop village tourism potential by engaging all stakeholders. Keywords:synergy, village consultative agency, village government, village tourism
IMPLEMENTASI HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAERAH AbdulAziz Nasihuddin
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 3 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.3.248

Abstract

Legislation set two mechanisms of review or oversight of local regulations, the executive and ju-dicial review. Executive authority to oversee the review of local regulations is owned by the govern-ment (executive power), while the judicial review of the authority overseeing local regulation held by the Supreme Court (judicial power). Both of these mechanisms may lead to the cancellation rules of the regulation is contrary regional.Research districts/cities were canceled by the Minister of domestic affairs who then filed a judicial review to the Supreme Court and its effect on empower-ment regional. Approach used are normative and case studies. Secondary data to primary data.Data were collected by the research literature and several areas as places research. Result research shows that the implementation of the right of judicial review of Regulation Regency/negative effect on local empowerment. Key words: supervision, regulation rights judicial region, regional empowerment
Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas kadar pamuji; Riris Ardhanariswari; Abdul Aziz Nasihuddin; Supriyanto Supriyanto; Sukirman Sukirman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art6

Abstract

Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni pertama bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?, kedua bagaimanakah implikasi pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Metode penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sumpiuh, Banyumas dan Gumelar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk interaksi langsung melalui rembug desa di tingkat RT, maupun melalui unsur keterwakilan seperti BPD, PKK. Kedua, partisipasi masyarakat mengarah pada bentuk keterwakilan, maka disarankan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan di desa.
ROLE OF VILLAGE CONSULTATIVE BOARD (BPD) IN VILLAGE ADMINISTRATION OF JANGGOLAN VILLAGES (Study in Sub-District of Sumpiuh Banyumas Region) kadar Pamuji; Abdul Aziz Nasihuddin; Riris Ardhanariswari; Supriyanto Supriyanto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.1676

Abstract

Janggolan village is a village with limited locally generated revenue. In Sumpiuh sub-district there are 14 villages, 3 of which are the village of Janggolan. Village Fund Provision Policy in Law Number 6 Year 2014 on Villages affect on the performance of village apparatus and the quality of village community participation, while the Village Consultative Board (BPD) is expected to be an institution capable of playing role in village development. The problem is how the role of BPD in the implementation of Village Governance in the Janggolan village. The research was conducted by applying qualitative method with action research strategy. The results show that the Village Funds assisted the physical village development and work scheme but did not change the people attitude. BPD makes use of rembug warga (deliberation), selapanan (a traditional ceremony to commemorate a 35-day-old baby), and village meetings to accommodate aspirations and control the village. Yet they do not solve the village problems. The role of BPD in Janggolan village more focused on the absorption of people's aspirations. The internal constraints are low quality of members of BPD while the external constraints that BPD has not effectively performed. Keywords : deliberation, governance, societal participation. 
DESAIN KETATANEGARAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG BERSIH, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.746

Abstract

Pemilihan kepala daerah langsung ternyata tak kunjung menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah secara otomatis. Pemilihan kepala daerah secara langsung justeru memicu masalah-masalah baru yang pelik seperti: pertama, munculnya sengketa horizontal di tingkat lokal dan kedua banyak anggaran yang dibuang percuma tanpa jaminan terpilihnya pemimpin yang komitmen kepada rakyat. UUD 1945 maupun UU No.32/2004 telah mengakui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Bupati – UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4) adalah Pemilihan Umum. Untuk menjamin dan memastikan suatu pemilu yang demokratis, selain diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga diperlukan pemisahan yang tegas antara rezim hukum pemilu dengan rezim hukum pemerintahan. Pemisahan ini penting agar proses pemilu dan proses pemerintahan tidak saling mempengaruhi, sehingga hasil pemilu maupun kebijakan pemerintahan mencerminkan proses demokrasi yang murni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana digariskan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat . Oleh karena itu diperlukan desain ketatanegaraan untuk menjamin pemilikada yang bersih, demokratis dan bermartabat. Kata Kunci: Desain Ketatanegaraan dan Pemilikada. .
NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.736

Abstract

Sejak tahun 2001PemerintahPusat (MenteriDalamNegeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perdadi seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah barubagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis .Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda
NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.806

Abstract

Sejak tahun 2001 Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perda di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena di dalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda
A Juridical Study on The Role of Waste Bank in Domestic Waste Management in Banyumas Regency Kadar Pamuji; Abdul Aziz Nasihuddin; Sukirman Sukirman; Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih; Siti Muflichah; Noor Asyik; Aditya Riza Darmawan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3126

Abstract

Community based waste management (PSBM) is a waste management approach based on community’s needs and demand and is planned, carried out (if possible), controlled and evaluated jointly by the community. An increase in population is always followed with increasing volume of waste, which requires change in the waste management especially from the old paradigm (collect – transport – dispose of) to the new paradigm of 3R concept (reduce, reuse, recycle). The 3R waste management pattern is implemented through waste bank empowerment by involving all elements of the community. Law Number 18 Year 2008 on Waste Management and Regulation of the Minister of Environment Number 13 Year 2021 on the Guidelines on Reduce, Reuse and Recycle Implementation through Waste Bank has opened the opportunity for public participation in waste management. All this times the Government of Banyumas Regency has applied waste management technical policies several times, but there is no express legal policy about the existence of Waste Bank. The Government of Banyumas Regency currently still prioritizes big scale waste management through a hangar system. The potential of Waste Bank as one waste conscious group and as an alternative whose role can be optimized especially in community-based waste reduction management has not got attention.Keywords: Role, Waste Bank, Domestic Waste.
Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Industri Rokok Menggunakan Konsep 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair) Yuni Dwi Setyaningsih; Endang Hilmi; Roy Andreas; Edy Suyanto; Abdul Aziz Nasihuddin
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 21, No 1 (2023): January 2023
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.21.1.200-209

Abstract

Industrial waste is considered to have a higher economic value. The cigarette industry is a large industry that involves thousands of workers, so it is necessary to carry out good waste/garbage management so as not to pollute the surrounding environment. The Ministry of National Development Planning/BAPPENAS in collaboration with United Nations Development Program (UNDP) and supported by the Government of Denmark, launched a new concept on the development of a Circular Economy in Indonesia. The circular economy encourages a business model oriented to Reduce, Reuse, Recycle, Recovery and Repair (5R). The implementation of 5R concept approach can reduce the consumption of new materials by up to 30% in 2035 and 50% in 2050. This study aims to find out how to implement a sustainable waste management strategy using the 5R concept in the Cigarette Industry. The data were collected by means of observation and interviews with cigarette factory PT. X, The Department of Housing and Settlements and Environment Kebumen Regency and academics. The method used is descriptive analysis quantitative, and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of this study show that during 2020, the average amount of waste generated in the cigarette factory of PT. X 1405.21 kg/month with the composition of waste in January 2021 consisting of 5.3% of category A waste; 5.5% category B; 51.3% category C; 1% category D; 36.5% category E; and 0.5% category F. Waste management in the cigarette factory of PT. X is broadly in accordance with Presidential Regulation No. 97 of 2017 regarding Indonesian National Strategy Policy on Managing Domestic Waste and Domestic Waste Equivalents. The suggested main alternative strategy is by using good/raw material in accordance with the procedure.
Fulfilling Communal Rights through the Implementation of the Second Principle of Pancasila towards the Regulation on Agrarian Reform Kartika Winkar Setya; Abdul Aziz Nasihuddin; Izawati Wook
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.7867

Abstract

Fulfilling communal rights to customary lands has still become an unresolved polemic. As a country adhering to Pancasila ideology, all laws and regulations should embody in Pancasila, including regulation on Agrarian Reform. This research aimed to figure out the reduction of values found in the 2nd principle of Pancasila against the Presidential Regulation Number 86 Year 2018 concerning Agrarian Reform in the context of fulfilling communal rights of indigenous peoples to customary lands. The research used a normative-juridical method with both statutory and analytical approaches. This research specifically examined and analyzed the reduction of values in the second principles of Pancasila toward the regulation of agrarian reform in Indonesia. The data sources were in the form of secondary data to obtain objective research results including primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through documents and literatures. The collected data were then qualitatively analyzed and presented in the forms of narrative text. By implementing the second principle of Pancasila, the communal rights to customary lands are fulfilled in Agrarian Reform and become the basis to strengthen the position of indigenous peoples in national legal system.
Co-Authors Aditya Riza Darmawan Agung Laksono Ardanariswari, Riris Bintang Parashtheo Dedi Purwanto, Dedi Dewi Chusna Indriasari Dody Nur Andriyan Endang Hilmi Fina Nurul Farida Hidayat Halilintar, Ilham Saputra HARIYANTO HARIYANTO Hidayat, Fina Nurul Farida Imam Asmarudin Izawati Wook kadar pamuji kadar Pamuji Kadar Pamuji Kadar Pamuji Kadar Pamuji Kadar Pamuji Kartika Winkar Setya Kartono Kartono Kartono, Kartono Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih Moh. Husein Sastranegara Muhammad Fauzan Nixon Randy Sinaga Noor Asyik Nunna, Bhanu Prakash Riri Trinanda Riris Ardhanariswari Roy Andreas Salsabil, Hilda Halnum Shodikin, King Amil Hamzah Al Hakim Siti Kunarti Siti Muflichah Slamet Rosyadi Sri Hartini Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Tenggar Miftakhul Akbar Tobirin Tobirin Weda Kupita Windy Amalia Nabila Putri Yuni Dwi Setyaningsih