Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles dalam Membangun Usaha Mikro Kecil (UMK) Mulyana Mulyana; Agung Nurrahman; Abdurohim Abdurohim
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 1 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v1i2.2001

Abstract

The low role of the Cileles Village Government in assisting UMK actors in running their business is the focus of the problems raised in community service activities. The purpose of community service activities is to strengthen the role of the Village Government in Cileles Village in building MSEs in Cileles Village. The methods in community service activities (PKM) include the use of socialization methods, delivery of materials and open dialogue with the Cileles Village Government, members of the Village Consultative Body (BPD), RT/RW leaders, and the UMK community actors in Cileles Village. The results of the service activities are:1) there are outputs in the form of strengthening the role of the Cileles Village Government as a regulator and issuing a draft of the Cileles Village Regulation on the “Cileles Sejahtera” Village UMK Management Clinic; 2) as a dynamist, there is an open dialogue between IPDN academics and the community regardingMSE issues; 3) as a facilitator, the output is the compilation of an inventory of the types of training and their benefits that can be carried out by the Cileles Village Government in collaboration with academics and business people; 4) as a catalyst in building UMK in Cileles Village is the delivery of business informationby IPDN academics to UMK actors in delivering the material that has been done. The conclusion of the PKM activity is that the Cileles Village Government and the community of UMK actors welcome and provide a positive response regarding the establishment of a UMK management clinic in Cileles Village, as a forum for UMK actors to consult and innovate, as well as a forum for the Village Government to strengthen its role in assisting business implementation. UMK actors in Cileles Village in the long term.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Albert Hernando Santoso; Mulyana Mulyana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3356

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan yang termasuk kategori belum optimal, karena dari total 443.243 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih, hanya sebanyak 266.536 orang menggunakan hak pilihnya atau hanya 59%. . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Mas’oed dan Mac Andrew. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan, yaitu 1) Faktor politik, dimana masyarakat kecewa karena dibatasi oleh calon tunggal dan berasumsi terpilihnya Kepala Daerah tidak akan berdampak bagi mereka, Faktor Pandemi covid-18 yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilakada, dan 3) Faktor Sosialisasi, kurangnya inovasi KPU Kota Balikpapan dalam kegiatan sosialisasi dimasa pandemi. Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengubah pola pikir dan menambah kepercayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi terutama dalam memilih. Memaksimalkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya kegiatan Pilkada. Pemerintah juga disarankan untuk berinovasi terutama dimasa pandemi ini dengan cara menambah program-program dalam melakukan sosialisasi Pilkada melalui media sosial/online dimasa yang akan datang. Kata kunci; Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, PILKADA.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Mulyana, Mulyana; Wusqo, Urwatil
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 8, No. 2, November 2023
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v8i2.3725

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Hal yang melatarbelakangi penelitian adalah jumlah penyandang disabilitas cenderung meningkat sejak tahun 2017 hingga 2021 dan Dinas Sosial telah melakukan pembinaan serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan peraturan daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pimpinan sebagai pelaksana kebijakan sudah baik, hal ini ditandai dengan adanya komitmen dan dorongan dari pimpinan agar kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terselenggara tepat sasaran. Hal ini yang menjadi penguat dari implementasi tersebut adalah adanya ruang kerjasama yang dibuka oleh pemerintah terhadap pihak eksternal yang memiliki perhatian kepada penyandang disabilitas sehingga berkontribusi positif dalam proses pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Kesimpulannya, implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sudah terselenggara dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keenam dimensi, hanya satu dimensi yang belum memadai yaitu pada dimensi sumber daya menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan adanya keterbatasan sarana praarana khususnya terkait dengan kepemilikan gedung pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Sementara itu Dinas Sosial masih menghadapi permasalahan atau kendala berupa masih adanya masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dan enggan membuka diri untuk dibina dan diberdayakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
COMMUNITY EMPOWERMENT BY THE TOURISM OFFICE IN THE DEVELOPMENT OF SADE TOURISM VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE Azzura, Anastasya Nur; Mulyana, Mulyana
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 6, No. 1, Februari 2024
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v6i1.4098

Abstract

West Nusa Tenggara Province has a lot of tourism potential and attracts tourists. This research aims to describe and analyze community empowerment in the development of Sade Tourism Village in Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency. The research method uses qualitative and data collection techniques, such as interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use reduction, data presentation, and research conclusions. The informants were determined using a purposive sampling technique. Researchers used the operationalization of community empowerment from Mardikanto & Soebianto (2013). The results show that the human development dimension needs to be more specific, and human resource development is not provided for people living around Sade Village. The business development dimension shows that community participation is very high in maintaining infrastructure and keeping Sade Tourism Village beautiful. At the same time, in terms of promotion, some still need to understand the importance of promotional activities. The environmental development dimension shows that the people of Sade Village are very concerned about the cleanliness and comfort of the environment for tourists. The institutional development dimension indicates that Pokdarwis supports community empowerment activities in Sade Village. In conclusion, community empowerment carried out by the Central Lombok Regency Tourism and Culture Office in developing the Sade Tourism Village has been carried out quite well. Keywords: Tourism Village, Community Empowerment, Tourism Village Development.
The Effect of Ease of Doing Business Indicators on Investment Interest: Empirical Evidence in DKI Jakarta Province Martua, Aleknaek; Sayuti; Mulyana; Ginting, Irka Tia
Monas: Jurnal Inovasi Aparatur Vol. 5 No. 2 (2023): November
Publisher : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54849/monas.v5i2.172

Abstract

The development of a region is essentially inseparable from investment. Investment in general can help a region to encourage the economic growth needed to process the economic potential in the region. Until 2021, EoDB indicators need to be improved in supporting the investment climate. Until now, the EoDB is still considered a valuable reference for countries that want to measure the level of risk and cost of doing business. Provinsi DKI Jakarta in its current condition seeks to increase its investment amid the issue of moving the national capital. This research focuses on looking at the relationship between EoDB and investment interest in addition to other economic factors. The analysis method used in this study is to use PLS-SEM on a research sample of 150 entrepreneurs with medium and large business categories. This study proves empirically that the Ease of Doing Business Indicator in Provinsi DKI Jakarta has a significant influence on investment interest in Provinsi DKI Jakarta in addition to the Economic Factors used in the simultaneous equation model. In the Ease of Doing Business variable (X1), all indicators can significantly explain the Ease of Doing Business Indicator. A one unit increase in the ease of doing business indicator will potentially increase investment interest by 74.6% in Provinsi DKI Jakarta, ceteris paribus. The five indicators that explain the Ease of Doing Business Variable the most and their coefficients include Getting Electricity (0.806), Trading Across Border (0.761), Protecting Minority Investors (0.743), Getting Credit (0.728), and Registering Property (0.724).
Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Mulyana, Mulyana; Al Habib, Muhammad
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4087

Abstract

Dana desa dinilai dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang ada di Desa Tambusai Batang Dui perlu dikaji efektivitas penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, ditemukan bahwa adanya penganggaran yang dilakukan telah melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perangkat desa; pada dimensi tingkat kepuasan yang diperoleh, ditemukan bahwa masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu masyarakat yang sudah merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan masyarakat yang belum merasakan dampaknya; pada dimensi produk kreatif, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui menjalin kerjasama dengan generasi muda yang ada di desa; pada dimensi intensitas yang akan dicapai, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui telah menyusun program yang berkelanjutan dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa secara luas. Kesimpulannya, efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tambusai Batang Dui termasuk dalam kategori cukup efektif. Kata Kunci : Efektivitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PEMBERDAYAAN PETANI IKAN PATIN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU Faridzi, Muhammad Adel; Mulyana, Mulyana
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4842

Abstract

ABSTRAK. Desa Koto Mesjid merupakan pusat kawasan perikanan budidaya ikan patin yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiada Rumah Tanpa Kolam menjadi motto desa ini. Namun, dengan segala potensi perikanan budidaya ikan patin yang ada masih belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap petani ikan patin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Koto Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan petani ikan patin yang dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani ikan patin. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada petani ikan patin. Kolaborasi antarpetani dalam kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para petani. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan kemampuan para petani, kesulitan memperoleh bahan baku pakan ikan, cuaca yang sulit diprediksi serta keterbatasan fasilitas budidaya yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif untuk mencapai peningkatan pendapatan masyarakat. Kata kunci: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan