Kartiwi Kartiwi
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Andi Pitono; Kartiwi Kartiwi
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 6, No. 1, Juni 2021
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v6i1.1534

Abstract

ABSTRACT The study aims to analyze the impact of the Village Fund policy that has been implemented in Indonesia since 2015 on a community welfare. The Village Fund Study was conducted in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java Province. This research design is a qualitative descriptive study. This research finds that the Village Fund policy is to pave the way for improving community welfare if it is managed in a transparent, accurate, reliable and organized manner. The meaning of the findings of this study leads to two things. First, a structural and legal mechanism is needed to ensure that communities are actively involved in the formulation of village fund policies, and that their voices are prioritized in village development planning. Second, good village financial management is as a first step towards increasing welfare. Keywords: Village Fund; Public welfare; Development Planning.
INOVASI DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL: INKLUSIVITAS KESEJAHTEERAAN DAN KESETARAAN GENDER Kartiwi Kartiwi; Andi Pitono; Arwanto Arwanto; Adfin Rochmad Baidhowah
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 7, No. 1, Juni 2022
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v7i1.2219

Abstract

Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency has high natural tourism potential which is driven by the innovation ability of its citizens in managing this potential. This study aims to analyze how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing innovation in the tourism sector and how innovation in tourism in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is able to encourage inclusiveness of welfare and gender equality. To do this, this research uses qualitative methods by conducting interviews and quantitative methods by conducting perception surveys to stakeholders. The results of this study indicate that development and innovation have been carried out by Nglanggeran village which have an impact on improving the welfare of the villagers. The initiation of this innovation comes from the ideas and ideas of community members. However, in its execution there is the participation of various stakeholders. Innovation in Nglanggeran village has a positive impact on people's income, especially for those whose livelihoods are related to tourism management and their MSMEs. However, for residents who do not work in this field, they still feel the benefits, one of which is the improvement of facilities or access to their village. In addition, female residents have the same opportunity to provide their views and opinions in the formulation of the tourism village activity program. In addition, capacity building for women is also well implemented. Keywords: Development and Village Innovation, Prosperity, Gender Equality
Derajat Desentralisasi Asimetrik Provinsi Nanggroeh Aceh Darussalam Agus Harahap; Muhadam Labolo; Andi Pitono; Kartiwi Kartiwi
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 18 No 2 (2025): Volume 18 Nomor 2: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis derajat desentralisasi asimetrik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang berfokus di Provinsi Nanggroeh Aceh Darussalam. Provinsi Aceh dipilih dengan pertimbangan meningkatnya dinamika politik pasca perpanjangan alokasi penjabat gubernur tahun kedua. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum desentralisasi asimetrik di Aceh berjalan sesuai dengan agenda yang telah disepakati dan menunjukkan kecenderungan semakin menguat, meskipun belum seluruh aspek mendukung secara optimal. Kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh pada prinsipnya telah dijalankan, namun masih menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan aturan pelaksana dengan undang-undang induk. Pendelegasian fungsi pemerintahan telah berlangsung, walaupun sejumlah kewenangan strategis, seperti penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia pascakonflik, belum terealisasi secara memadai. Kontrol pemerintah pusat relatif lebih longgar, tetapi pada tataran teknis pengawasan yang berbasis standar kementerian teknis membatasi ruang kreativitas Pemerintah Aceh. Otoritas pengambilan keputusan keuangan daerah sebagian besar berada di tangan Pemerintah Aceh, dengan pengecualian pada sektor hidrokarbon dan sumber daya mineral yang dikelola secara bersama. Inisiatif kebijakan yang bersifat bottom-up, peran partai politik lokal, serta perluasan cakupan pelayanan publik menunjukkan karakter desentralisasi asimetrik yang relatif tinggi. Namun demikian, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih signifikan akibat penarikan sejumlah kewenangan melalui regulasi nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan ad hoc nonpermanen untuk mengevaluasi dan menuntaskan agenda desentralisasi asimetrik yang belum terselesaikan, khususnya terkait penyelarasan regulasi, penyelesaian agenda HAM, dan pemberian diskresi pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan kekhususan Aceh.