Articles
<![CDATA[INTERNALISASI AGILE ORGANIZATIONS DALAM PENYEDERHANAAN ESELONISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Pitono, Andi]]>;
<![CDATA[Kartiwi, Kartiwi]]>;
<![CDATA[Baidhowah, Adfin Rochmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1508
<![CDATA[growing in Indonesia. Strategic steps for the possibility of internalizing the values of the five trademarks of agile organizations in downsizing bureaucracy to improve government performance at the Institut Pemerintahan Dalam Negeri can be carried out, through mapping the Institut Pemerintahan Dalam Negeri organizational structure containing echelon 3 and echelon 4 positions, changing the organizational structure of IPDN which is simplified, implementing economic incentives and job appraisal requirements, implementing one data, conducting job analysis, workload analysis, and job mapping, implementing flexible financial and human resource management, and preparing for a transition period.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Andi Pitono]]>;
<![CDATA[Ahmad Averus]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.299 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.11677
<![CDATA[Rumah sakit sebagai salah satu elemen penting dalam pelayanan publik di bidang kesehatan. Adanya dorongan kemandirian dan persaingan mengakibatkan pelayanan kesehatan ini semakin terasa mahal bagi masyarakat, tidak terkecuali pelayanan rawat inap yang belum memenuhi harapan. Kondisi ini bila terus terjadi dapat berakibat pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang semakin melorot disebabkan oleh keberadaan rumah sakit yang seyogianya menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan khususnya rawat inap tapi justru menjadi bagian dari permasalahan pelayanan kesehatan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit umum. Adapun teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian, sedangkan teori kinerja dikutip dari Prawirosentono, dan teori pelayanan yang disampaikan oleh Sabarguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, serta analisis korelasi productmoment, determinasi dan koefisien korelasi untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja perawat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan pimpinan rumah sakit berpengaruh terhadap kinerja perawat, namun kinerja perawat kurang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan rawat inap, ini karenakan para perawat masih mengerjakan tugas lain diluar tugas utama mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan administrasi di rumah sakit khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengaruhnya terhadap kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan rawat inap yang terbaik kepada para pasien. ]]>
<![CDATA[PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Ahmad Averus]]>;
<![CDATA[Andi Pitono]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.861 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5738
<![CDATA[Adanya kegiatan pertambangan batu berdampak pada kualitas lingkungan hidup.Karena itu, Pemerintah Daerah Kota Palu mengeluarkan kebijakan yang mengatur kegiatanpertambangan batu. Namun dalam implementasi kebijakan belum optimal. Penelitian inimengacu pada model implementasi kebijakan menurut Smith yang memiliki empat komponenyaitu idealised policy, target groups, implementing organization, dan environmental factor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni pengambilan data melalui kuesioner,observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh darikuesioner penelitian kemudian dianalisis secara statistik structural equation modeling (SEM).Pada pembahasan hasil penelitian berdasarkan atas data kuesioner sekaligus data pendukungkuesioner yaitu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun unit analisis dalampenelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral KotaPalu. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan secara signifikanberpengaruh terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat diartikanbahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan pertambangan memiliki peran yang sangatpenting untuk mencapai efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu ProvinsiSulawesi Tengah.]]>
<![CDATA[Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Andi Pitono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.2.2.p.%p
<![CDATA[A principle is base, guidance or something that considered as truth; that become thinking purposeand principles of guidance. Principles of Government come to be general principles as base and rule inconducting appropriate government, therefore the governmental conduct can be polite, fair and honor, freefrom cruelty, rule violation, abuse action of authority and too authoritative action. According to ConstitutionNo 32 in 2004, it states that in conducting governmental affairs, Government rules by itself or gives away apart of the affairs to its elements or subsidiary in district or gives it to regional government and/or villagegovernment. In line with conducting governmental affairs as regional authority, the regional carries outautonomy widely in order to rule and accomplish governmental problems on its own based on autonomy and“tugas pembantuan”.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KINERJA MANAJEMEN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DAN MEWUJUDKAN KERUKUNANAN UMAT BERAGAMA DI KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Slamet Suwanto]]>;
<![CDATA[Ngadisah]]>;
<![CDATA[Nurliah Nurdin]]>;
<![CDATA[Andi Pitono]]>
<![CDATA[ PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[GoAcademica Research dan Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/japp.v3i2.78
<![CDATA[This study aims to reveal the search for the ideal method for optimizing the performance management of the South Tangerang Religious Harmony Forum (FKUB) in an effort to resolve conflicts and create inter-religious harmony in South Tangerang City. This research is qualitative with a descriptive approach. Purposive technique is used in determining the research subject. The results of this study indicate that the Tangsel FKUB has not implemented organizational management so that its role and performance in the society of South Tangerang are not optimal and optimal. Its presence is not widely known and its benefits have not been widely felt by the community. The researchers created the ESILINARY TRAS model as steps to optimize performance management that must be taken.]]>
<![CDATA[DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Andi Pitono]]>;
<![CDATA[Kartiwi Kartiwi]]>
<![CDATA[ J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 6, No. 1, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[ipdn ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/j-3p.v6i1.1534
<![CDATA[ABSTRACT The study aims to analyze the impact of the Village Fund policy that has been implemented in Indonesia since 2015 on a community welfare. The Village Fund Study was conducted in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java Province. This research design is a qualitative descriptive study. This research finds that the Village Fund policy is to pave the way for improving community welfare if it is managed in a transparent, accurate, reliable and organized manner. The meaning of the findings of this study leads to two things. First, a structural and legal mechanism is needed to ensure that communities are actively involved in the formulation of village fund policies, and that their voices are prioritized in village development planning. Second, good village financial management is as a first step towards increasing welfare. Keywords: Village Fund; Public welfare; Development Planning.]]>
<![CDATA[INOVASI DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL: INKLUSIVITAS KESEJAHTEERAAN DAN KESETARAAN GENDER ]]>
<![CDATA[Kartiwi Kartiwi]]>;
<![CDATA[Andi Pitono]]>;
<![CDATA[Arwanto Arwanto]]>;
<![CDATA[Adfin Rochmad Baidhowah]]>
<![CDATA[ J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 7, No. 1, Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[ipdn ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/j-3p.v7i1.2219
<![CDATA[Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency has high natural tourism potential which is driven by the innovation ability of its citizens in managing this potential. This study aims to analyze how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing innovation in the tourism sector and how innovation in tourism in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is able to encourage inclusiveness of welfare and gender equality. To do this, this research uses qualitative methods by conducting interviews and quantitative methods by conducting perception surveys to stakeholders. The results of this study indicate that development and innovation have been carried out by Nglanggeran village which have an impact on improving the welfare of the villagers. The initiation of this innovation comes from the ideas and ideas of community members. However, in its execution there is the participation of various stakeholders. Innovation in Nglanggeran village has a positive impact on people's income, especially for those whose livelihoods are related to tourism management and their MSMEs. However, for residents who do not work in this field, they still feel the benefits, one of which is the improvement of facilities or access to their village. In addition, female residents have the same opportunity to provide their views and opinions in the formulation of the tourism village activity program. In addition, capacity building for women is also well implemented. Keywords: Development and Village Innovation, Prosperity, Gender Equality]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) GUNA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU ]]>
<![CDATA[1. Elvira Septiany Latuconsina, 2. Sadu Wasistiono, 3. Andi Pitono]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (519.606 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i2.197
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Latar belakang dalam penelitian ini berawal dari adanya kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Derah Provinsi Maluku, dan bagaimana kinerja ASN setelah pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), serta untuk mengetahui dan menganalisis model seperti apa yang mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang merupakan unsur penunjang kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap peningkatan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum berjalan efektif sesuai aturan yang ada. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Maluku khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan disesuaikan pada indikator penilaian kinerja ASN. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada maka pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENATAAN JABATAN STRUKTURAL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[1. Heriks Javerson Basna, 2. Khasan Effendy, 3. Andi Pitono]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (749.496 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.207
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perangkat dalam Penataan Jabatan Struktural serta faktor-faktor yang dihadapi baik pendukung maupun penghambat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan jabatan struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat secara keseluruhan sudah memenuhi komposisi jabatan sesuai dengan kelembagaan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Akan tetapi jabatan struktural yang diisi oleh pejabat belum semua memenuhi kualitas dilihat dari aspek keterampilan dalam memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan serta pangkat atau golongan dan pengetahuan atau latar belakang pendidikan. Selanjutnya untuk faktor utama internal sudah didukung oleh kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan untuk faktor utama eksternal masih dipengaruhi oleh unsur kepentingan politik dalam penataan jabatan, keterbatasan sumber-sumber baik sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, acuan deskripsi analisis jabatan yang masih dalam proses pembenahan sesuai perubahan nomenklatur kelembagaan dan jabatan yang baru berdasarkan perubahan Peraturan Bupati 07 Tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Maybrat No. 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Serta kondisi permasalahan mendasar Kabupaten Maybrat sendiri, terkait dengan permasalahan peletakan ibu kota kabupaten yang baru saja diselesaikan secara hukum dan budaya oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Pemerintah Pusat melalui Tim Rekonsiliasi.]]>
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017) ]]>
<![CDATA[1. Bayu Eka Lesmana, 2. Muh Ilham, 3. Andi Pitono]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (763.354 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i4.221
<![CDATA[Dalam memperbaharui sistem pemerintahan serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah, salah satu implikasi dari keluarnya kebijakan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ada permasalahan pada proses formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 dengan tidak melaksanakan prinsip anggran berbasis kinerja secara optimal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari Halim tentang prinsip anggaran berbasis kinerja. Adapun ukurannya adalah tranasparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Studi penyusunan APBD di Pemerintah Tasikmalaya Tahun Anggran 2017) yang diukur berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran kurang baik dilihat dari penyajian informasi yang kurang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Disiplin anggaran sudah cukup baik karena dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Keadilan anggaran yang belum cukup baik dilihat dari pembangunan yang tidak semua masyarakat secara merata menikmati proses pembangunan dan pelayanan. Efektif dan efisien pada perumusan APBD Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari rencana/agenda setting belum efektif dalam pencapaian kinerjanya. Disusun dengan pendekatan kinerja belum maksimal, mengingat pola hubungan yang dibangun lebih kepada pola hubungan kerja sama dan akomodasi.]]>
