Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum De Juncto Delicti: Journal of Law
Hevi Dwi Oktaviani
Universitas Singaperbangsa Karawang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SISTEM OTONOMI DAERAH Muhammad Fajar; Hevi Dwi Oktaviani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.267 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1813-1818

Abstract

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat (sentral) kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengelola, memberdayakan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya masing - masing. Pemberlakuan UU otonomi daerah yang mulai berjalan dengan semestinya mulai berdampak kepada pembangunan daerah - daerah di indonesia yang perlahan mulai tubuh ke arah yang lebih baik mulai dari efisiensi sistem birokrasi di daerah - daerah hingga pengelolaan dapur di daerah menjadi tanggung jawab daerah masing - masing.Namun terlepas dari banyaknya keuntungan ataupun kelebihan yang bisa dirasakan oleh masyarakat indonesia, terdapat juga sebuah kekurangan dari sistem otonomi daerah ini sendiri yang bisa menjadikan sebuah batu ganjalan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintah di indonesia. Terlepas dari itu, ada faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem otonomi daerah di indonesia baik itu faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi sebuah nilai positif ataupun negatif dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah itu sendiri.
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PETINGGI HARIAN KEDAULATAN RAKYAT SOEMADI M WONOHITO DALAM PERSPEKTIF PIDANA Hevi Dwi Oktaviani; Rio Ramadhan Hutasuhut; Muhamad Tanto Mulyana
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.5470

Abstract

Semakin berkembangnya dunia, semakin modern. Banyak sekali hal-hal yang berkembang seperti alat-alat yang bisa membuat komunikasi dalam jarak yang sangat jauh dapat diciptakan untuk saat ini dan sangat mudah memperolehnya. Elektronik-elektronik memudahkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti belanja, komunikasi, bermain game dengan teman dalam jarak yang jauh, transfer uang, membaca berita via online, bahkan sampai pada tahap dimana seseorang bisa bertatap muka dalam radius yang sangat jauh. Tetapi selain kemudahan tentu saja banyak sekali orang yang menyalahgunakan hal ini. Seperti contoh pasti yang sangat fatal yakni disalahgunakannya sebuah berita. Ada sallah satu kasus di indonesia yang cukup panjang sebuah proses dimana pencemaran nama baik berdampak sangat buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar, apalagi jika pencemaran nama baiknya menyangkut karir yang sangat tinggi dan di pandang oleh banyak masyarakat
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Hevi Dwi Oktaviani; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i2.5828

Abstract

ABSTRAK Perselisihan partai politik rentan terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sehingga tidak jarang menimbulkan dualisme kepengurusan. Akibat dari perselisihan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik secara nasional karena partai politik memiliki peranan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik diawali melalui mahkamah partai, selanjutnya jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusannya maka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik maka partai politik cenderung tidak akan maksimal untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal itu juga akan berdampak pada menurunya elektabilitas partai politik Kata Kunci : Perselisihan, Kepengurusan, Partai Politik. ABSTRACT Political party disputes are vulnerable due to power struggles so it is not uncommon to cause dualism of stewardship. The consequences of such disputes can have an impact on political stability nationally because political parties have a very important role in the state system. There are several legal mechanisms that can be used to resolve disputes over the management of political parties, among others, through political party courts, public courts and state administrative courts. The research methods used in this research are normative juridical with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. In this study, researchers used the source of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and high-quality legal materials. The mechanism of resolving disputes over the management of political parties begins through the party court, then if the parties are dissatisfied with the results of the ruling then they can make legal efforts to the general court and the state administrative court. The impact of disputes over the management of political parties, political parties tend not to be maximal to carry out their goals and functions. It will also have an impact on the declining electability of political parties. Keywords: Disputes, Stewardship, Political Parties.  
SOSIALISASI PARALEGAL DALAM PENDIDIKAN BERKARAKTER GUNA MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra; Rani Apriani; Hevi Dwi Oktaviani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 4 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i4.1599-1607

Abstract

Pendidikan karakter memiliki makna untuk memberikan ilmu dan nilai karakter kepada orang lain untuk menciptakan individu yang memiliki etika dan moral. Walaupun sudah banyak masyarakat yang berpendidikan tetap konflik akan terus muncul di tengah-tengah kehidupan. Untuk menyelesaikan berbagai macam konflik tersebut diperlukan beberapa peran dari berbagai pihak salah satunya dari paralegal. Apabila didefiniskan paralegal adalah sesorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan baik di pengadilan maupun non pengadilan. Untuk dapat menjadi paralegal disyaratkan harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Ilmu dan pengetahuan tersebut diperoleh dari pendidikan formal/non formal maupun dari pelatihan. Ketika paralegal sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum maka diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan terselesainya berbagai jenis konflik. Melalui pengabdian ini, diharapkan paralegal dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat spesifiknya di lingkup desa dan mewujudkan desa sadar hukum. Apabila tujuan itu tercapai maka akan tercipta ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat.
REGULATION OF POLITICAL PARTIES IN LEGISLATIVE AND PRESIDENTIAL ELECTIONS IN CONSTITUTIONS IN VARIOUS COUNTRIES Hevi Dwi Oktaviani
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7268

Abstract

Political parties are organizations that exist as a consequence of a democratic state that is closely related to general elections. Indonesia will hold simultaneous elections in a few years, of course, studies and references are needed that can help perfect the regulation of political parties and elections. The study can be carried out using the constitutional comparison method because most countries regulate the provisions of political parties and elections in the constitution, for example in Indonesia it is regulated in the 1945 Constitution. The purpose of this study is to determine the arrangement of political parties in elections based on the constitution in each country. The results of the research are expected to be used as an academic reference regarding the regulation of political parties and elections in Indonesia. The research method used is normative legal research by utilizing primary and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively. The author uses the constitutions of 42 countries in the world. The results of the study show that political parties are still institutions that are trusted as parties that have the right to submit candidates for legislative and presidential candidates in many countries. There are still more countries that give political parties the exclusive right to nominate such candidates than countries that allow independent candidates.
SOSIALISASI PARALEGAL DALAM PENDIDIKAN BERKARAKTER GUNA MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra; Rani Apriani; Hevi Dwi Oktaviani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 4 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i4.1599-1607

Abstract

Pendidikan karakter memiliki makna untuk memberikan ilmu dan nilai karakter kepada orang lain untuk menciptakan individu yang memiliki etika dan moral. Walaupun sudah banyak masyarakat yang berpendidikan tetap konflik akan terus muncul di tengah-tengah kehidupan. Untuk menyelesaikan berbagai macam konflik tersebut diperlukan beberapa peran dari berbagai pihak salah satunya dari paralegal. Apabila didefiniskan paralegal adalah sesorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan baik di pengadilan maupun non pengadilan. Untuk dapat menjadi paralegal disyaratkan harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Ilmu dan pengetahuan tersebut diperoleh dari pendidikan formal/non formal maupun dari pelatihan. Ketika paralegal sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum maka diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan terselesainya berbagai jenis konflik. Melalui pengabdian ini, diharapkan paralegal dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat spesifiknya di lingkup desa dan mewujudkan desa sadar hukum. Apabila tujuan itu tercapai maka akan tercipta ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat.
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SISTEM OTONOMI DAERAH Muhammad Fajar; Hevi Dwi Oktaviani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1813-1818

Abstract

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat (sentral) kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengelola, memberdayakan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya masing - masing. Pemberlakuan UU otonomi daerah yang mulai berjalan dengan semestinya mulai berdampak kepada pembangunan daerah - daerah di indonesia yang perlahan mulai tubuh ke arah yang lebih baik mulai dari efisiensi sistem birokrasi di daerah - daerah hingga pengelolaan dapur di daerah menjadi tanggung jawab daerah masing - masing.Namun terlepas dari banyaknya keuntungan ataupun kelebihan yang bisa dirasakan oleh masyarakat indonesia, terdapat juga sebuah kekurangan dari sistem otonomi daerah ini sendiri yang bisa menjadikan sebuah batu ganjalan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintah di indonesia. Terlepas dari itu, ada faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem otonomi daerah di indonesia baik itu faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi sebuah nilai positif ataupun negatif dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah itu sendiri.
Co-Authors Aryo Fadlian Muhamad Tanto Mulyana Muhammad Fajar Pamungkas Satya Putra Rani Apriani Rio Ramadhan Hutasuhut