Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog Cabang Sanggau di Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Saminem, Saminem
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12473

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog Cabang Sanggau di Kabupaten Sekadau tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori George C. Edward III. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah Perum Bulog Cabang Sanggau, SKPD terkait serta pihak-pihak terkait lainnya dimana responden yang dipilih ditetapkan dengan teknik purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPHP sudah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, meskipun masih ada pelangaran yang dilakukan oleh beberapa RPK selaku mitra bulog dalam menyalurkan beras SPHP ke konsumen akhir. Stabilitas pasokan dan harga beras cenderung aman dan stabil meskipun harga beras yang beredar di pasar masih diatas harga eceran tertinggi yang ditetapka oleh pemerintah. Faktor lain yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan SPHP diantaranya adalah dalam hal komunikasi, dimana transmisi informasi yang kurang baik dari RPK dan masyarakat serta kurangnya intensitas pelaporan dari Perum Bulog Cabang Sanggau ke SKPD terkait. Kurangnya SDM dan anggaran juga berpengaruh pada keberhasilan kebijakan SPHP di Kabupaten Sekadau. Berdasarkan temuan dan masalah tersebut peneliti menyarankan untuk meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait, meningkatkan komunikasi antar implementor kebijakan dan masyarakat serta mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan SPHP di Kabupaten Sekadau.