Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual pada Media Elektronik I Kadek Ari Cahya Dwipa; I Nyoman Putu Budiartha; Luh Putu Sudini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed. supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration. The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators. This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem. The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which supported by legal journals and books. Data collection techniques used are recording and sorting information. In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting. The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No. 32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.

Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang terhadap Kemanusiaan Fadil Muhammad; Luh Putu Sudini; I Nyoman Sujana
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

War is a condition in which one party subdues its opponent to fulfill his will, a physical or non-physical act between two or more human groups to dominate. The formulation of the problem of this research is how the role of International Criminal Law on law enforcement in war crimes against humanity and how the state responsibility in war crimes against humanity in International Criminal Law. This research method uses the type of normative legal research by doing the assessment based on legal materials of the literature and is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. War crimes and crimes against humanity are two types of international crimes that exist in twenty international criminal types designed by ILC (International Law Commission) to design the establishment of an international criminal tribunal. The conclusion of this study is the role of International Criminal Law in war crimes against humanity can be concluded that is contained in conventions contained in International Humanitarian Law contains only command or prohibition only but international criminal law have role in giving criminal sanction against violation of command or prohibition that and the state's responsibility in international criminal law can be an obligation to prosecute international criminal offenders encountered in various instruments of International Law. The form of state responsibility under the Rome Statute is that States Parties shall have two main obligations: States Parties shall bring each perpetrator of genocide, crimes against humanity, criminal acts of war and criminal acts of aggression before the courts and the participating States in imposing their jurisdiction in enforcement of International Criminal Law must cooperate fully in the enforcement of International Criminal Law.

Tanggung Jawab Keperdataan dalam Pengangkutan Udara atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan Febriana Samsi Legiman; Luh Putu Sudini; I Nyoman Sutama
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Aviation is a vehicle that is part of transportation that has the ability to move quickly in time, which is able to lift goods and people from one area to another using high capabilities, and requires high safety and security interests in order to help create distribution that is good. steady and smooth. This article aims to find out the civil liability for delays in flights that harming passengers and compensation provided by the carrier to passengers in the event of delay due to default. The type of research used in the writing of this law is normative research. The approach used is the approach of the Act. In practice, airlines are responsible for any losses suffered by passengers in the event of flight delays / delays in the performance of airline duties in accordance with the principle of responsibility based on the element of error. Forms of airline liability against loss suffered by passengers in the event of a flight delays / delay in the implementation of the duties of airlines in the form of burdened return ticket, food and beverage and move passengers to the next flight.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN WISATA BAHARI DI NUSA LEMBONGAN luh putu sudini
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.153.46-57

Laut merupakan sumber daya alam (sda) untuk pengganti sumber kehidupan umat manusia di darat, yang mana sumber kehidupan manusia di darat keberadaannya dewasa ini sudah semakin menipis.Selain itu, laut beserta lingkungannya selain merupakan sumber daya alam, juga bermanfaat sebagai pariwisata khususnya pariwisata berupa wisata bahari.Wisata bahari di Bali utamanya di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida sudah mengalami kemajuan pesat yang banyak didatangi oleh wisatawan nasional /domestic maupun internasional. Potensi utama wisata bahari yang dikelola di Desa Lembongan, yakni : snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk wisata diving, snorkeling, surfing, fishing dan island trekking. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan lindung, yang disebut sebagai Hutan Mangrove Nusa Lembongan. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik bersifat nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung hukum atau yuridis dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029.

EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN Luh Putu Sudini; Desak Gede Dwi Arini
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.402.141-148

ABSTRAK Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan. Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Penyelesaian Sengketa, Perusahaan. ABSTRACT Procedures for dispute resolution of national and international companies between legal entities and non-legal entities through BANI with the registration of a dispute resolution application at the BANI secretariat which includes a written arbitration clause stating the subject of dispute, name and place of residence of the parties and the place stay referees and if in the agreement the parties do not include the arbitration clause then the dispute arising between them can not be resolved through arbitration. The thing that must exist if the dispute can be resolved by arbitration is an arbitration clause stating all disputes arising from this agreement will be settled in the first and final level according to BANI procedure rules by the arbitration designated under the rule. And also the agreement or agreement of the parties to resolve the dispute through arbitration. The consequences of the law and the execution of the BANI ruling shall be the Party which is defeated in the dispute of the dispute shall execute the decision voluntarily within 30 (thirty) days after the request for execution is registered to the Clerk of the District Court, and the ruling may be executed by the clerk with the bailiff on the orders of the Chief Justice of the District Court and two witnesses can also be assisted by the police. As a result of the law of BANI's verdict if the defeated party refuses to enforce the verdict, the Head of District Court orders to seize the moving goods belonging to the defeated party. And the defeated party can not be held hostage against him, and the death of either party does not stop the consequences of an arbitration clause Keywords: Indonesian National Arbitration Board (BANI), Dispute Settlement, Company

INDIVIDUALIZATION OF RIGHTS ON PURA PROFIT LAND Cokorda Gede Ramaputra; I Made Suwitra; Luh Putu Sudini
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.1.746.47-51

This research aims is to analyze the validity of the transfer of land rights Pura profit in the perspective of legal certainty and protection of the law in the conservation of land Pura profit in Badung regency. This research is an empirical law study using primary data and secondary data. An Approach used in the form of the approach of legislation analysis, case and custom law. Based on the results of the research can be analyzed that the sale and purchase of land Pura profit executed after the fulfilled special terms and general terms according to the customary law and law of the country. The purpose is for the legal certainty and legal protection for both the buyer and the existence of the temple itself. Therefore, for Pura profit is expected to be innovatively able to manage temple income to be useful to support the activities of temple balance.

LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI Cokorda Gede Ramaputra; I Made Suwitra; Luh Putu Sudini
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 3 No. 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.3.1.2019.16-24

Pura memiliki tanah yang disebut dengan tanah Laba Pura atau tanah Pelaba Pura dan antara keduanya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan pada konsep pembagian wilayah Pura menurut hukum Hindu yang dikenal dengan konsep Tri Mandala. Berdasarkan konsep tersebut, maka tanah Laba Pura merupakan Kanista Mandala Pura, yaitu: wilayah Pura yang terletak diluar bangunan Pura. Menurut hukum adat tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang hanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Pura, misalnya untuk pembiayaan pelaksanaan upacara-upacara maupun pemeliharaan atau perbaikan bangunan Pura. Rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu: bagaimana sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan supaya adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pembeli maupun eksistensi Pura itu sendiri. Oleh karena itu bagi Pengempon Pura diharapkan secara inovatif dapat mengelola Laba Pura agar bermanfaat menunjang kegiatan keseimbangan Pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Masyarakat pada umumnya melihat tanah Laba Pura adalah tanah biasa seperti tanah pertanian lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat bebas memindah tangankan tanah Laba Pura. Perlindungan hukum terhadap tanah Laba Pura atau sering di sebut tanah Pelaba Pura adalah terkait dengan upaya-upaya pelestarian terhadap tanah-tanah adat yang dewasa ini perlu memperoleh perhatian dari pengempon Pura dan pemerintah. Sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum secara umum adalah sama dengan peralihan tanah hak milik. Namun peralihan tanah Laba Pura dijalankan setelah dipenuhi syarat khusus dan syarat umum hukum adat dan hukum Negara. Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum pelestarian terhadap tanah Laba Pura dapat dilakukan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah Laba Pura melalui pelaksanaan paruman pengempon pura guna memperoleh kata sepakat seluruh pengempon pura. Kata Kunci: Peralihan Hak, Tanah Laba Pura, Hukum Agraria Nasional

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search