Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Penelitian Di Wilayah Perbatasan Ri-Timor Leste Districk Oecussie) Marthen Patiung; Wilfridus Taus
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.581 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i1.3448

Abstract

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data penelitian yaitu; Informan, Dokumen. Teknik pengumpulan data; Wawancara, Dokumen dan Dokumentasi, penelitian ini menggunakan analisa Milles dan Huberman. Hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa: Dampak positif diketahui melalui, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan, demikian juga dapat mengakibatkan hubungan relasional antara kedua negara; Indonesia dan Timor Leste, dan juga aktifitas pasar perbatasan, ada masyarakat yang melakukan sistem pertukaran uang (many changers), karena masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi dengan masyarakat Timor Leste pastinya harus menggunakan mata uang dolar, demikian juga sebaliknya warga Timor Leste harus berbelanja menggunakan mata uang Rupiah. Pertukaran uang (money changer) diketahui bahwa penentuan harga tukar tidak ada penentuan harga secara pasti dari pemerintah daerah, sehingga setiap orang sebagai pebisnis money changer menentukan harga tukar uangnya tersendiri.
Analisis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dengan Districk Oecussie Negara Republic Democratik Timor Leste (NRDTL) Wilfridus taus; Anita Lassa; Nikolaus Uskono; Maria Yovita Luti
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.771 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i1.3458

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal besar berupa investasi yang akan digunakan untuk memperkuat usaha kecil menengah masyarakat di daerah perbatasan. Selain investasi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Tujuan penelitiannya untuk Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dengan Districk Oecussie Negara Republic Democratik Timor Leste (NRDTL). Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder.  Hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan beberapa point, diantaranya; Upaya masyarakat Bikomi Utara untuk berwirausahaa perlu di dukung dan ditingkatkan sebab pendapatan masyarakat selalu, pola perencanaan pembangunan di bidang ekonomi di perbatasan belum menjadi prioritas, dan pola atau cara dan jenis usaha yang telah dilakukan sebelumnya telah dialihkan ke jenis usaha sembako sebab jenis usaha ini dianggap lebih mempercepat perputaran ekonomi.
Villages And Coronavirus Disease (A Study on The Policies Taken by The Government of Tainsala Village in Handling And Preventing COVID-19) Nikolaus Uskono; Hendrikus Hironimus Botha; Wilfridus Taus
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v12i2.29754

Abstract

This paper aims at finding out what policies are implemented by the government of Tainsala Village in handling and preventing COVID-19. In this study, the researchers applied the qualitative method with a descriptive analysis approach based on the facts found in the field. Furthermore, concerning the employed data analysis technique, the researchers used three main components proposed by Miles & Haberman: data reduction, data presentation, and conclusions. Results showed that the government of Tainsala Village in handling and preventing COVID-19 have implemented several policies in the form of programs/activities, namely making COVID-19 posts at the entrance and exit of the village, providing quarantine locations, procuring and distributing face masks, hand sanitizer, & hand soap, and collaborating with the Health Office of North Central Timor Regency to disseminate information about COVID-19. The policies implemented have taken into account the participation aspects of the various existing stakeholders. Another finding is the use of local wisdom to accelerate herd immunity among the people of Tainsala Village.
Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kinerja di Desa Salu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Wilfridus Taus; Emanuel Naif
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kinerja Di Desa Salu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, Tujuan kegiatan ini adalah; Memberikan pelatihan kepada aparat Desa dan masyarakat, dengan menggunakan metode: Ceramah dan praktik pelaporan dana desa. Untuk memecahkan masalah administrasi dana desa dilakukan pendampingan dengan pendekatan individual dan klasikal. Proses simulasi pelatihan menghasilkan dokumen Rancangan Rencana Keuangan Desa berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-Desa, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dokumen evaluasi, atau dengan kata lain, semua yang telah dihasilkan sesuai dengan sajian materi yakni: (1) Perencanaan anggaran, (2) Pelaksanaan anggaran. (3) Dokumen evaluasi, 4) Aparat mampu menghasilkan buku rancangan pelaporan pertanggungjawaban keuangan termasuk buku kas penerimaan dan buku kas pengeluaran desa. Hambatannya adalah akibat keterbatasan waktu sehingga tidak semua materi disampaikan secara detil. Manfaat yang diperoleh adalah dapat menyusun dokumen administrasi keuangan desa dengan kualitas yang baik dan sesuai standar pengelolaan.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA Minggus Dominggus Seran; Wilfridus Taus; Nikolaus Uskono
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 7 No. 3 (2025): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v7i3.10454

Abstract

This study examines coordination practices within the Weliman District Government in carrying out governmental functions. A descriptive qualitative approach was employed using observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The findings show that internal coordination is conducted through routine weekly and monthly meetings and official circulars, generally aligned with annual plans and established agendas. However, coordination effectiveness is constrained by weak cross-unit communication that leads to miscommunication, as well as limited human resources in terms of both quantity and capacity. External coordination functions to convey government directions to the community, supporting mutual understanding and encouraging public cooperation in line with district objectives. Horizontal coordination is implemented through regular meetings, coordination forums, and cross-sector communication involving task division, information exchange, and joint decision-making. Nevertheless, limited commitment and responsiveness from some stakeholders, along with constraints in time, budget, and energy, hinder optimal outcomes. Vertical coordination plays a strategic role in ensuring effective governance and security at the sub-district level, yet its implementation remains suboptimal. Strengthening inter-agency collaboration, establishing consistent communication forums, improving data and information support, and fostering shared commitment among leaders and law enforcement agencies are essential to enhance coordination and public service delivery.