Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH LAYANAN DIREKTORAT KEBUDAYAAN KEMENDIKBUD TERHADAP KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG KEBUDAYAAN DALAM PEMERTAHANAN BANGSA INDONESIA Soleh Soleh
ASPIRASI Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v8i2.27

Abstract

Indonesia merupakan negara kaya keanekagaman budaya yang menjadi puncak kebudayaan Nasional.Puncak-puncak kebudayaan ini perlu dijaga demi keutuhan bangsa melalui upaya pemertahanan bangsa.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk meningkatkan kinerjaprogram dan kebijakan kebudayaan. Salah satunya adalah dengan peningkatan layanan prima (serviceexcellent) dan layanan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan (Kepala Sekolah/Guru/Siswa, Pengelola Cagar Budaya, Pengelola Museum, Komunitas Budaya, Komunitas Seni, KomunitasFilm, Keraton, Pengurus Organisasi Kepercayaan, Komunitas Adat, Sanggar Seni, dan Pemuka Adat).Berdasarkan pendapat dari para pemangku kepentingan; kualitas pelayanan/program kebudayaanKemendikbud akan berpengaruh secara langsung kepada kepuasan para pihak pemangku kepentinganbaik yang secara langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkanmanfaat, dan mendorong kinerja pemangku kepentingan dalam berkegiatan berkebudayaan yangakhirnya mempengaruhi terciptanya Ketahanan Budaya Bangsa. Namun upaya Pemerintah saja(baca:Direktorat Kebudayaan Kemendikbud) dalam rangka pemertahanan bangsa tidak akan cukup,perlu membangun kebersamaan dan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder lain khususnyapemangku kepentingan bidang kebudayaan. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan kondisi aktual danfaktual layanan Direktorat Kebudayaan terhadap Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan melaluimetode deskriptif dengan indepth interview. Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang bisadibangun oleh Pemerintah dan Pemangku Kepentingan sebagai upaya Pemertahanan Bangsa.
Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Perilaku Organisasi Wiji Febriyani Rizkiyah; Silahudin Silahudin; Soleh Soleh; Akhmad Basuni
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2671

Abstract

Abstrak Artikel ini mengelaborasi peran etika dan tanggung jawab sosial dalam membentuk perilaku organisasi yang bermartabat dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teori perilaku organisasi, studi kasus global dan lokal, serta refleksi filosofis, tulisan ini menegaskan bahwa etika bukan sekadar norma kepatuhan, melainkan orientasi eksistensial organisasi terhadap nilai dan martabat manusia. Tanggung jawab sosial dipahami sebagai komitmen organisasi terhadap keberlanjutan sosial dan pengakuan terhadap komunitas yang dilayaninya. Studi kasus seperti Enron, Uber, Theranos, dan BP Oil Spill dikaitkan dengan relevansi praktik organisasi di Indonesia, termasuk sektor publik dan BUMN. Pendekatan filosofis dari Emmanuel Levinas dan Ki Hadjar Dewantara memperkaya pemaknaan etika sebagai relasi dan pengakuan terhadap yang-lain. Artikel ini menyerukan arah baru perilaku organisasi yang berjiwa sosial, berorientasi nilai, dan mampu menjadi ruang pembentukan harapan kolektif. Kata kunci : etika organisasi, tanggung jawab sosial, perilaku organisasi, tata kelola yang penuh welas asih, studi kasus, filsafat etika.   Abstract This article elaborates on the role of ethics and social responsibility in shaping dignified and sustainable organizational behavior. By integrating organizational behavior theories, global and local case studies, and philosophical reflections, the paper argues that ethics is not merely a compliance norm but an existential orientation of organizations toward human values and dignity. Social responsibility is understood as a commitment to social sustainability and recognition of the communities served. Case studies such as Enron, Uber, Theranos, and the BP Oil Spill are linked to organizational practices in Indonesia, including the public sector and state-owned enterprises. Philosophical perspectives from Emmanuel Levinas and Ki Hadjar Dewantara enrich the meaning of ethics as relational recognition of the Other. This article calls for a new direction in organizational behavior that is socially oriented, value-driven, and capable of becoming a space for collective hope formation. Keywords: organizational ethics, social responsibility, organizational behavior, compassionate governance, case studies, ethical philosophy.