<![CDATA[Criminal law reform through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a categorized fine system to replace the fixed-amount system, which is less adaptable to economic developments. This study aims to analyze the implementation of categorized criminal fines, their legal implications for sentencing practices, and their relevance to achieving legal certainty and proportionality. The study employs normative legal research with a statutory approach, supported by primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the categorized fine system provides a more systematic, objective, and proportionate sentencing framework while allowing adjustments to changing economic conditions. It also has the potential to reduce sentencing disparities and promote the harmonization of sectoral regulations, including the Narcotics Law. Therefore, the categorized fine system constitutes an instrument of criminal law reform that supports legal certainty, justice, utility, and effective law enforcement. ABSTRAKPerubahan kebijakan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda sebagai pengganti sistem nominal tetap yang kurang adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi, implikasi yuridisnya terhadap praktik pemidanaan, serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum dan proporsionalitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kategorisasi memberikan standar pemidanaan yang lebih sistematis, objektif, dan proporsional, serta mendukung penyesuaian denda terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sistem ini juga berpotensi mengurangi disparitas pemidanaan dan mendorong harmonisasi peraturan sektoral, termasuk Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, sistem kategorisasi merupakan instrumen pembaruan hukum pidana yang mendukung kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum.]]>
