Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Gender dan Seksualitas dalam Karya Sastra Perempuan Kerajaan Melayu Riau Lingga pada Abad ke-19 Nureza Dwi Anggraeni; Seftia Azrianti
JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) Vol 6, No 1 (2021): VOLUME 6 NUMBER 1 MARET 2021
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/jp-bsi.v6i1.2008

Abstract

Pada abad ke-19 di Kerajaan Melayu Riau Lingga, sastra berkembang pesat. Ini dibuktikan dengan karya sastra 137 dari 70 penulis. Di antaranya penulis perempuan, yakni Aisyah Sulaiman dan Khatijah Terung. Tulisan Aisyah Sulaiman bertajuk "Syair Khaddamudin" sarat akan pemikiran terkait gender, sedangkan Khatijah Terung membuat kitab Kamasutra Melayu berdasarkan sudut pandang perempuan berjudul "Perhimpunan Gunawan bagi Laki-Laki dan Perempuan". Mereka adalah perempuan Melayu Riau Lingga yang disebut sebagai sosok yang paling awal berbicara tentang gender dan seksualitas. Sejarah lokal di Indonesia belum memperkenalkan Aisyah Sulaiman dan Khatijah Terung, sehingga kehebatan pengarang dan kekhususan karya perempuan tersebut belum banyak diketahui. Peneliti menemukan persamaan pada kedua pengarang ini yakni memiliki hubungan antara kehidupan asli dengan karya sastra yang dibuat. Karya-karyanya sarat akan peran perempuan yang tak kalah penting dalam status sosial bahkan hingga urusan ranjang. Keterkaitan antara Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada karya sastra daerah khususnya sastra Melayu. Sesuai dengan penelitian kualitatif, hasil analisis data berupa kata-kata. Penelitian ini mengumpulkan data dengan dua cara yaitu teknik membaca dan wawancara.
KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN KETERANGAN PALSU Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Tri Artanto; Agus Riyanto
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4353

Abstract

Peran vital Notaris sebagai pembuat akta perjanjian secara tidak langsung juga merupakan saksi yang mengakui telah terjadi suatu perjanjian antara para pihak yang hadir di hadapannya dan membuat suatu perjanjian yang akhirnya ditetapkan menjadi suatu perjanjian tertulis berupa akta perjanjian. suatu akta sehingga menjadi kekuatan hukum dan berupa undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya.
PENGATURAN DAN PEMILIHAN BADAN HUKUM YANG TEPAT UNTUK MENGELOLA MASJID SEBAGAI TEMPAT IBADAH Agus Riyanto; Seftia Azrianti
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4972

Abstract

Pengaturan status badan hukum untuk tempat ibadah di Indonesia belum sempurna. Hingga saat ini, tempat ibadah yang memiliki status badan hukum hanyalah gereja dan pura. Tempat ibadah lainnya seperti masjid, belum secara otomatis memiliki status badan hukum. Status badan hukum untuk masjid sangat penting. Hal ini karena pemerintah mewajibkan status badan hukum sebagai syarat mendapat bantuan/hibah dari pemerintah. Kegiatan masjid lainnya seperti Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) mewajibkan status badan hukum masjid agar dapat mengeluarkan ijazah TPQ. Implikasinya, pengurus masjid harus mendaftarkan status badan hukum masjid untuk mempermudah berbagai keperluan administrasi. Artikel ini membahas bagaimana pengaturan dan pemilihan status badan hukum yang tepat khususnya untuk mengelola masjid dengan berbagai kegiatannya.