Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Gender dan Seksualitas dalam Karya Sastra Perempuan Kerajaan Melayu Riau Lingga pada Abad ke-19 Nureza Dwi Anggraeni; Seftia Azrianti
JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) Vol 6, No 1 (2021): VOLUME 6 NUMBER 1 MARET 2021
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/jp-bsi.v6i1.2008

Abstract

Pada abad ke-19 di Kerajaan Melayu Riau Lingga, sastra berkembang pesat. Ini dibuktikan dengan karya sastra 137 dari 70 penulis. Di antaranya penulis perempuan, yakni Aisyah Sulaiman dan Khatijah Terung. Tulisan Aisyah Sulaiman bertajuk "Syair Khaddamudin" sarat akan pemikiran terkait gender, sedangkan Khatijah Terung membuat kitab Kamasutra Melayu berdasarkan sudut pandang perempuan berjudul "Perhimpunan Gunawan bagi Laki-Laki dan Perempuan". Mereka adalah perempuan Melayu Riau Lingga yang disebut sebagai sosok yang paling awal berbicara tentang gender dan seksualitas. Sejarah lokal di Indonesia belum memperkenalkan Aisyah Sulaiman dan Khatijah Terung, sehingga kehebatan pengarang dan kekhususan karya perempuan tersebut belum banyak diketahui. Peneliti menemukan persamaan pada kedua pengarang ini yakni memiliki hubungan antara kehidupan asli dengan karya sastra yang dibuat. Karya-karyanya sarat akan peran perempuan yang tak kalah penting dalam status sosial bahkan hingga urusan ranjang. Keterkaitan antara Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada karya sastra daerah khususnya sastra Melayu. Sesuai dengan penelitian kualitatif, hasil analisis data berupa kata-kata. Penelitian ini mengumpulkan data dengan dua cara yaitu teknik membaca dan wawancara.
KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN KETERANGAN PALSU Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Tri Artanto; Agus Riyanto
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4353

Abstract

Peran vital Notaris sebagai pembuat akta perjanjian secara tidak langsung juga merupakan saksi yang mengakui telah terjadi suatu perjanjian antara para pihak yang hadir di hadapannya dan membuat suatu perjanjian yang akhirnya ditetapkan menjadi suatu perjanjian tertulis berupa akta perjanjian. suatu akta sehingga menjadi kekuatan hukum dan berupa undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya.
PENGATURAN DAN PEMILIHAN BADAN HUKUM YANG TEPAT UNTUK MENGELOLA MASJID SEBAGAI TEMPAT IBADAH Agus Riyanto; Seftia Azrianti
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4972

Abstract

Pengaturan status badan hukum untuk tempat ibadah di Indonesia belum sempurna. Hingga saat ini, tempat ibadah yang memiliki status badan hukum hanyalah gereja dan pura. Tempat ibadah lainnya seperti masjid, belum secara otomatis memiliki status badan hukum. Status badan hukum untuk masjid sangat penting. Hal ini karena pemerintah mewajibkan status badan hukum sebagai syarat mendapat bantuan/hibah dari pemerintah. Kegiatan masjid lainnya seperti Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) mewajibkan status badan hukum masjid agar dapat mengeluarkan ijazah TPQ. Implikasinya, pengurus masjid harus mendaftarkan status badan hukum masjid untuk mempermudah berbagai keperluan administrasi. Artikel ini membahas bagaimana pengaturan dan pemilihan status badan hukum yang tepat khususnya untuk mengelola masjid dengan berbagai kegiatannya.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Didesa Gempol Pasuruan: Legal Education On The Importance Of Electronic Certificates As Proof Of Land Ownership In Gempol Village, Pasuruan Tuti Herningtyas; Lia Fadjriani; Seftia Azrianti; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9616

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakan Gempol Pasuruan tentang pentingnya sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan tanah. Dimana bukti kepemilikan tanah ini tidak lagi dalam bentuk sertifikat kertas hijau, namun dalam bentuk elektronik. Hal ini menjadikan kepemilikan tanah mempunyai aspek hukum yang penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah sengketa kepemilikan. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dasar hukum yang mengatur tentang tanah, terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia, Tim Pengabdian menemukan fenomena bahwa masyarakat belum mengetahui secara pasti bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah di ranah hukum perdata baik secara daring maupun luring. Berdasarkan hal tersebut Tim PKM memberikan penyuluhan hukum terkait pentingnya sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan tanah agar kepastian hukum terhadap sertifikat elektronik mempunyai dampak yang baik dimasyarakat untuk mencegah masalah yang timbul berkaitan dengan tanah. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta adanya komitmen dari aparatur kelurahan untuk terus mendukung sosialisasi hukum terkait pendaftaran tanah.
Implementasi Prinsip Diskresi dalam Tugas Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Muhammad Zulkifli; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 7, No 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v7i2.15178

Abstract

The enforcement of regulations against street vendors by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) often creates a dilemma between maintaining public order and protecting the livelihoods of informal-sector communities. This condition highlights the need to strengthen the capacity of Satpol PP personnel in exercising administrative discretion in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB). This community service program aimed to enhance the knowledge and practical capacity of Satpol PP personnel in Batam City to implement discretionary authority in a lawful, proportionate, accountable, and public-oriented manner. The program was conducted through problem identification based on document review and case studies of street vendor enforcement, followed by educational sessions, focus group discussions (FGDs), and mentoring activities to evaluate enforcement practices using five indicators of good governance: legality, conformity with the purpose of authority, administrative prudence, proportionality, and public benefit. The results showed that the participants had a better understanding of the legal basis for administrative discretion; however, several challenges remained, including inconsistent administrative documentation, inadequate justification of discretionary decisions, and limited integration between enforcement measures and street vendor empowerment programs. In addition, the discussions revealed that enforcement actions focusing solely on restoring public order had not yet produced sustainable compliance and continued to generate social tensions with informal-sector vendors. The program recommends strengthening AUPB-based standard operating procedures, improving administrative documentation, enhancing pre-enforcement communication, and integrating enforcement activities with more comprehensive street vendor management and empowerment programs to ensure that the exercise of administrative discretion becomes more accountable, humane, and socially just.
Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan: The Position of Children from Secret Marriages from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Law Ade Daharis; Alief Akbar Musaddad; Sandi Yoga Pradana; Nadzif Ali Asyari; Seftia Azrianti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.6971

Abstract

Sebagian masyarakat Indonesia masih melakukan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak diresmikan di lembaga negara. Salah satu konsekuensi dari pernikahan siri, status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan ini tidak jelas menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Artikel ini membahas posisi hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan silang dengan sudut pandang hukum negara dan hukum Islam (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Tujuan dari percakapan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri dan konsekuensi hukumnya.
Penerapan Metode Qiroati untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Anak-Anak Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik: Application of Qiroati Method to Improve the Ability to Read the Quran in Children of Cangkir Village, Driyorejo District, Gresik Regency Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai kemampuan anak membaca Al-Qur'an yang sangat vital bagi eksistensi manusia, khususnya dalam konteks globalisasi kontemporer. Semua individu menginginkan kemampuan membaca untuk memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu Al-Qur'an merupakan syarat yang harus dipenuhi dan dipupuk oleh setiap Muslim, khususnya anak muda, karena secara intrinsik terkait dengan ibadah seperti sholat, Haji,dan salat. Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk mengutamakan kemampuan membaca dalam pendidikan keislaman. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat penting untuk pengajaran di sekolah atau madrasah, memastikan bahwa para siswa menginternalisasi prinsip-prinsip mulianya dan melihat Al-Qur'an sebagai bacaan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teknik Qira'ati dapat digunakan secara efisien ketika pembelajaran dilakukan melalui lembaga yang dikenal dengan Taman Pendidian Al-Qur'an (TPQ). Melalui lembaga TPQ, mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti tahapan pembelajaran baik tradisional maupun individual secara terus menerus mulai dari kelas SD hingga kelas Al-Qur'an. Temuan menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari Al-Qur'an memungkinkan siswa untuk mencapai membaca dan menulis dengan lancar, tepat, dan akurat sesuai dengan prinsip Tajwid yang tepat dalam waktu singkat.
Pembatalan Merek Itikat Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis: Enforcement of the Law for Brand Cancellation Due to Bad Faith of the Applicant According To Law No. 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.9026

Abstract

Mengajukan pendaftaran merek dagang dengan itikad baik merupakan langkah awal dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. sejalan dengan Pasal 20 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016 yang menyatakan permohonan akan ditolak apabila diajukan oleh orang yang berniat jahat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi umum yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum positif Indonesia mendefinisikan itikad baik dan bagaimana itikad baik berkembang dari gagasan , agar dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang, khususnya merek dagang terkenal di Indonesia. Serta menjelaskan bagaimana pembatalan merek yang diajukan adanya indikasi itikat tidak baik dari si pemohon.
Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada Anak TK Darussalam Guna Peningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo: Effectiveness of the MBG (Free Nutritional Meal) Program for Darussalam Kindergarten Children to Improve the Quality of Teaching and Learning in Wedoro Village, Waru District, Sidoarjo Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.9027

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang efektivitas dan keberhasilan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan gizi dan nutrisi yang memadai bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya untuk mencegah malnutrisi dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM dan petani. Program MBG ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2025 untuk mengatasi isu-isu gizi pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan program MBG pada anak TK guna meningkatkan kualitas belajar mengajar di Desa Wedoro Sidoarjo. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Program ini memberikan dampak positif bagi siswa seperti peningkatan fokus dan semangat belajar, kehadiran yang lebih rajin, dan pengurangan uang jajan. Studi ini menyimpulkan bahwa MBG memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas, asalkan didukung oleh pengelolaan yang baik.
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam Lucky Imam Santoso; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.754

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tata kelola internal mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Penegakan pada level pemerintah daerah tidak memadai bila hanya dipahami sebagai intensitas operasi penertiban, melainkan harus dibaca sebagai kualitas tindakan pemerintahan yang sah secara prosedural, akuntabel, dan defensible sesuai prinsip legalitas serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Data dikumpulkan dari 101 aparatur Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan Perda. Pengujian model dilakukan menggunakan PLS SEM untuk mengestimasi pengaruh Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), dan Internal Control (IC) terhadap Effectiveness of Local Regulation Enforcement (EE). Hasil menunjukkan bahwa HRC berpengaruh positif dan signifikan terhadap EE (β=0.435; T=5.281; p=0.000), yang menandakan bahwa penguasaan aturan dan batas kewenangan, keterampilan teknis penertiban, komunikasi persuasif, serta kualitas pemecahan masalah dan diskresi berasosiasi dengan meningkatnya konsistensi tindakan, kepatuhan prosedur dan dokumentasi, ketepatan penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi penegakan. SOPQ tampil sebagai prediktor paling dominan terhadap EE (β=0.704; T=6.410; p=0.000), menegaskan bahwa SOP yang jelas, lengkap, konsisten, dan auditabel merupakan tuas utama untuk memastikan keseragaman tindakan dan akuntabilitas administratif. Sebaliknya, IC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EE (β=−0.181; T=2.741; p=0.006), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang lebih dirasakan sebagai pemeriksaan administratif dan pelaporan dibanding pengawasan korektif dapat mendorong kepatuhan semu, bukan perbaikan kualitas penegakan. Model menunjukkan daya jelaskan dan relevansi prediktif yang kuat, sehingga efektivitas penegakan Perda di Batam terutama ditentukan oleh kapasitas aparatur dan kualitas prosedur, dengan pengawasan internal perlu direorientasikan menjadi mekanisme korektif berbasis perbaikan berkelanjutan.