Bima sujendra *
magister ilmu pemerintahan

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SAING RAMBI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS Ledo indo NIM. E1031141039; Yulius Yohanes *; Bima sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.254 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2566

Abstract

The writing of this thesis was based on the identification of a phenomenon tha occurs related to the Peformance of the Village Consultative Body in the administration of the Village Government in Saing Rambi Village Sambas Subdistrict Sambas Regency. This research is intended to describe and study and analyze the Performance of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its duties and functions in channeling the aspirations of the community, namely in making and drafting Village Regulations. This title of this thesis was appointed based on problems regarding the performance of the BPD which were considered less than opimal in channeling the aspirations of the community in making Village Regulations, because there were no Village Regulations made by the BPD other than the Code of Conduct for the BPD Itself. As well as the aspirations of rural communities that were not followed up by the BPD. This research used descriptive research with qualitative research methods. Data were collected using observation, interview and documentation techniques. The research was carried out at Saing Rambi Village Sambas Subdistrict, Sambas Regency. The indicators used to measure the performance of the BPD are Responsiveness, Responsibility and Accountability according to Moeheriono. The conclusion in this study is that the Village Consultative Body (BPD) has not been maximized in carrying out its duties and functions due to a lack of understanding of its tasks and functions as well as a lack of understanding in the mechanism of Village Regulation Formulation so that the BPD has not been maximized in channeling community aspirations in the form of Village Regulations. Keywords : BPD Performance, Village Regulations, Communiy Aspirations.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Rika Kurniawati NIM:E1032131043; Dwi Haryono *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.258 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i2.2556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip prinsip transparansi, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Kantor Kecamatan Sungai Raya yang belum maksimal, hal tersebut terungkap dari belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, Responsibilitas, Responsivitas, Keadilan, Akuntabilitas. Rendahnya kualitas pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdaganganterungkap dari sikap petugas terhadap keluhan penerima layanan, Pelayanan Kantor Kecamatan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. dan indikator kepedulian petugas pelayanan terhadap keluhan penerima layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan yaitu para pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang mengurus keperluan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Kecamatan Sungai Raya. Dalam dimensi Akuntabilitas rendahnya kualitas pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan terungkap dari indikator keandalan individu petugas pelayanan, indikator keandalan unit-unit pelayanan, dan indikator keandalan Kantor Kecamatan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan Perlu dilakukan berbagai upaya pengembangan manajemen birokrasi pelayanan publik yang transparan, profesional dan terfokus untuk menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi keluhan, kritikan dan kesulitan pihak penerima layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada pihak penerima layanan. Kata Kunci : Prinsip-Prinsip, Good Governance, transparansi, responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Quistya NIM E43011036; Tangdililing *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.447 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2567

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Camat dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gaya kepemimpinan menurut Pamudji (2005, 123) yaitu gaya kepemimpinan dibedakan menjadi gaya motivasi (motivational style), gaya kekuasaan (power style), dan gaya pengawasan (supervirory style)Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya motivasi dalam kepemimpinan Camat Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu dengan memberikan motivasi dan pengarahan dengan baik kepada bawahan/aparatnya dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Raya. Selain itu pegawai sudah lama bekerja di bidang tersebut, sehingga sudah dapat menyesuaikan diri dengan ritme kerja maupun orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Setiap petugas memang memiliki karakter masingmasing, tetapi dengan kedekatan tersebut menjadikan mereka dapat saling menyesuaikan diri. Camat Kecamatan Sungai Raya tidak menggunakan pendekatan gaya kekuasan dalam memimpin bawahan, Camat mengedepankan hubungan kerja kemanusiaan atau dengan istilah human relation.Gaya Kepemimpinan pengawasan Camat Kecamatan Sungai Raya belum melakukan pengawasan dengan baik kepada bawahannya. Sehingga hasil yang dicapai dalam penyelesaian penerbitan SIUP tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Camat, Surat Izin Usaha Perdagangan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA AIR TERJUN BERAWAN DI KABUPATEN BENGKAYANG JANUARDI DEKI NIM E1031151031; Isdairi *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i4.2558

Abstract

Januardi Deki: Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bengkayang. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam meningkatkan potensi pariwisata air terjun berawan di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini mengunakan Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang, Kasi Usaha Pariwisata, Bagian, Kepala Desa Sahan, Kepala Dusun Melayang, Ketua RT Setempat, Masyarakat Setempat, dan Wisatawan serta dengan analisis menggunakan teori Pitana dan Gayantri yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang masih belum optimal dalam melakukan perannya sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator. hal ini dapat dilihat dari pelatihan yang baru dilaksanakan sekali, pembentukan kelompok sadar wisata yang belum berjalan, fasilitasa fisik objek wisata masih belum ada serta belum adanya pihak swasta yang melakukan investasi dalam peningkatan potensi pariwisata air terjun berawan.Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Motivator, Fasilitator, Dinamisator THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN INCREASING THE POTENTIAL 0F BERAWAN WATERFALL TOURISM IN BENGKAYANG REGENCY ABSTRACK Januardi Deki: The Role of Local Governments in Increasing the Potential of "Berawan Waterfall Tourism in Bengkayang Regency. A thesis. Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak. The writing of this thesis was intended to analyse the roles of the Regional Government in Increasing the Tourism Potential of "Berawan" Waterfalls in Bengkayang Regency through the Department of Youth, Sports, and Tourism. This research employed descriptive research by using qualitative research methods. Furthermore, the data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The main subject in this study was the Head of Tourism and Marketing Destination Division at the Department of Youth, Sports, and Tourism in Bengkayang Regency. In addition, the subjects of this study were also the Head of Tourism Business, Head of Section, Head of Sahan Village, Head of Melayang Hamlet, Head of Local Neighbourhood, Local Community and Tourists. Researchers used the Pitana and Gayantri Theory analysis, namely motivators, facilitators and dynamists. The results showed that the role of the Regional Government in Bengkayang Regency through the Department of Youth, Sports and Tourism was considered not yet optimal in carrying out its role as a motivator, facilitator and dynamicator. This can be seen from the training which has only been held once and the establishment of a tourism awareness group that has not yet operated. Moreover, there is no physical tourism object as well as the private sector investing in increasing the tourism potential of "Berawan" Waterfall.Keywords: Role, Government, Motivator, Facilitator, Dynamic
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PUSAT DAMAI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU Waya Satya Nugraha NIM: E43011003; Sri Maryuni *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v9i2.2574

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi nya mengawasi kinerja Kepala Desa dan sebagai mitra Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Judul penelitian ini dipilih oleh peneliti karena BPD dinilai belum menjalankan fungsinya dengan maksimal yaitu sebagai pengawas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pusat Damai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data primer dan sekunder yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisa data serta diteruskan dengan pembuatan laporan hasil penelitian (Skripsi). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pusat Damai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa belum mampu dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki standar pedoman pengawasan, Kepala Desa tidak menyerahkan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa kesulitan mengevaluasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa dikarenakan tidak memiliki pedoman pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan pengkoreksian sebab laporan pertanggungjawaban yang belum selesai. Hasil penenelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek : Badan Permusyawaratan Desa Pusat Damai tidak memiliki pedoman pengawasan, kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pusat Damai terkait penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa, Saran untuk penelitian ini adalah kerjasama dan komunikasi perlu ditingkatkan baik itu antar sesama Aparatur Desa, agar terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pengawasan
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH RIZAL RIFAI NIM. E1031141006; Pudjianto *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.747 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2568

Abstract

Rizal Rifai, E1031141006: Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Skripsi Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Peran Kepala Desa dalam Pemeberdayaan Masyarakat Desa, dikarenakan masih banyaknya masayarakat yang putus sekolah dan buta huruf. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah supaya dapat mengatasi masalah yang ada pada didesa tersebut agar terdapat pemeberdayaan yang merata. Metodologi yang digunakan peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu mendiskripsikan masalah yang disertai dengan sejumlah teori. Hasil penelitian ini menggunakan teori peranan kepala desa dari Thoha bahwa dalam pengukuran peran kepala desa menggunakan 3 (tiga) teori yaitu peranan hubungan antarpribadi yang meliputi tentang unsur figur, penggerak, dan penghubung. Teori yang lain peran yang hubungan dengan informasi yang meliputi tentang unsur sebagai pemantau, pemberi informasi, dan sebagai juru bicara. Sedangkan teori yang terakir peran pembuatan keputusan yang meliputi tentang unsur peran wiraswasta, peran penyelesaian gangguan, peran pengalokasian sumber, dan peran negoisasi. Kata Kunci : Hubungan antarpribadi, Informasi, dan pembuatan Keputusan