Rulida Yuniarsih *
Magister Ilmu Pemerintahan

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG Ilfi Nur Diana NIM. E1031141029; Hj. Ida Rochmawati *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.75 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i4.2561

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendekripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Singkawang Utara, meliputi fungsi informatif, fungsi regulatif dan fungsi integratif, yang mana dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan diantaranya fungsi informatif, fungsi regulatif dan fungsi integratif belum dilaksanakan dengan semestinya. Informasi yang diperoleh belum merata, belum tepat waktu dan kurang jelas, sehingga beberapa tugas belum dilaksanakan oleh petugas PATEN. Petugas PATEN juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PATEN. Selain itu tidak ada saluran komunikasi formal seperti buletin atau newsletter serta laporan perkembangan/kemajuan yang juga merupakan salah satu tugas front office. Sebelum PATEN dilaksanakan seharusnya diadakan rapat khusus untuk petugas PATEN, dalam rapat tersebut Camat dapat menjelaskan dan memberi arahan mengenai pelaksanaan PATEN, kemudian SK yang berisi tugas front office dan operator dapat dibagikan kepada masing-masing petugas. Kantor Camat Singkawang Utara juga perlu memiliki saluran komunikasi seperti laporan/kemajuan atau buletin, sehingga dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi, untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang belum maksimal. Kata kunci : Fungsi Informatif, Fungsi Regulatif, Fungsi Integrati ABSTRACT The aim of this thesis writing is to describe and analyze the implementation of the government comunication function in the Sub-District Integrated Administrative Service (PATEN) in the North Singkawang Sub-District Office, which includes informative, regulative and integrative function, which in its implementation is still not optimal. This reseach was conducted using a descriptive method and a qualitative approach, as well as data collection techniques usinng observation, interview and documentation. The result of this study show that the implementation of government communication function including informative functions, regulative function and integrative function have not been properly implemented. The information obtain has yet to be evenly distributed, timely and clear. Therefore, some of the tasks have not been carried out by PATEN officers. The PATEN officers are also not aware of the regulation that apply and used as a reference in the implementation of PATEN. In addition, there are no formal communication channels such as bulletins or newsletters and development / progress reports, which are also part of the front office task. Before a PATEN is held, a special meeting should be held for PATEN officers. In the meeting, the Sub-District Head can explain and give direction regarding the implementation of PATEN, then a decree containing the front office and operator can be distributed to each officer. The North Singkawang Sub-District office also needs to have communication channels such as reports / progress or bulletins, so that it can be an effective medium for distributing information, findinng out about the development and evaluate the implementation of PATEN that is not yet optimal. Keywords: Informative Funcion, Regulative Fumction, Integrative Function
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEBING BATU KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS Perianto NIM E1031151030; Yulius Yohanes *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.911 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i1.2569

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Renana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Tahun 2018 dengan berlandaskan Perataturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pengawasan yang terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses Penelitian dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (pre-survey), pembuatan rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data-data skunder dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau dokumentasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu harus sesuai pedoman Permendagri yaitu dengan membuat tata tertib pengawasan baik langsung maupun tidak langsung atau yang di Permendagri No. 110 Tahun 2016 disebut dengan Monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu secara langsung masih belum optimal & hanya mengandalkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) pada saat musyawarah dan laporan-laporan lainnya.Kata-kata Kunci : BPD, Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung. THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN SUPERVISING THE WORK PLAN OF THE GOVERNMENT OF TEBING BATU VILLAGE, SEBAWI SUB-DISTRICT OF SAMBAS REGENCY Abstract The writing of this thesis was intended to describe and analyze the implementation of the oversight function by the Village Consultative Body (or BPD) of Tebing Batu Village, Sebawi sub-district of Sambas Regency, on the Village Government’s work plan in 2018 based on the Regulation of Minister of Home Affairs (or Permendagri) No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD). The title of this Thesis was bassed on problem in direct and indirect Supervision. This descriptive qualitative study was conducted with four research steps, such as preliminary research (Pre-survey), making research plans (Research Proposals), secondary data collection, and primary data which were then analyzed on the same day after collecting data in the field (interview or documentation), and after that making a research report (Thesis). The Suggestions gerenated from this research are that the implementation of supervision by BPD of Tebing Batu Village should be in accordance with the permendagri in conclution, the direct supervision conducted by BPD of Tebing Batu is still lacking. Not to mention, it only relies on indirect supervision which was carried out by the end of the annual report by the Village government. Consequently, the implementation of supervision is still not optimal.Keywords : BPD, Direct Supervision, Indirect Supervision.
KEPEMIMPINAN CAMAT DI KANTOR CAMAT PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK KHALIFA DEWITA MAS NIM. E1031141050; Yulius Yohanes *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.739 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i4.2559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat dalam menjalankan kepemimpinannya yang dapat membentuk iklim disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas tanpa melakukan pelanggaran. Penulisan Skripsi ini juga bertujuan untuk mencari solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi Camat dalam menjalankan kepemimpinannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Peran menurut Hendry Mintzberg yang mana terdapat tiga peran yang mesti ada ketika seorang pemimpin menjalankan kepemimpinanya agar dapat membuat dan mengendalikan segala komponen sehingga pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilalui dengan mudah, yakni : Peran hubungan antar perorangan, Peran informal dan Peran pembuat keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran camat dalam melaksanakan kepemimpinannya belum dapat mengatasi tindakan-tindakan pelanggaran terhadap disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Pontianak Utara. Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah telah diperoleh, saran dari penulis, Camat sebagai pemimpin harus peka serta lebih respon terhadap apa yang dilakukan oleh anggotanya dalam hal positif terlebih pada hal yang bersifat negatif. Camat di harapkan mampu membangun lingkungan kerja yang baik dalam hal disiplin terutama dari segi pelaksana atau penggerak. Kata Kunci : Peran Camat, Aparatur Sipil Negara, Disiplin ABSTRACT This study aims to determine the role of the Camat in carrying out his leadership which can shape the climate of employee discipline in carrying out tasks without committing violations. This thesis writing also aims to find solutions and solutions to problems faced by Camat in carrying out their leadership. This research is a type of qualitative research using descriptive methods. In an effort to solve the problems encountered in this study, the author uses Role Theory according to Hendry Mintzberg, where there are three roles that must exist when a leader runs his leadership in order to make and control all components so that the achievement of predetermined goals can be easily passed, namely : The role of relationships between individuals, informal roles and the role of decision makers. The results of this study indicate that the role of the subdistrict head in carrying out his leadership has not been able to overcome the violations of discipline carried out by the State Civil Apparatus in the North Pontianak District Office. In connection with the results of the research that has been obtained, advice from the author, the Camat as a leader must be sensitive and more responsive to what is done by its members in positive matters especially on negative matters. The subdistrict head is expected to be able to build a good working environment in terms of discipline, especially in terms of the implementer or mobilizer. Keywords: Role of Camat, State Civil Apparatus, Discipline
KOORDINASI PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PERMATA KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA Teguh nurhayanto NIM. E1031141024; Joko Triyono *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.515 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i2.2575

Abstract

Penulisan ini di latar belakangi oleh belum optimalnya koordinasi Kepala Desa dan Camat, serta adanya keluhan pembangunan di desa. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana Koordinasi Eksternal Bersifat Diagonal dalam Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitan ini yaitu Menganalisis koordinasi Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, Mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Metedologi yang digunakan penelitian ini adalah kenis penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan masalah yang di sertai dengan sejumlah teori. Teknik pengumpulan data yang di gunakan ada 3 yaitu obsevasi dilakukan dengan cara mengamati objek dan subjek penelitian, wawancara yaitu dilakukan dengan menanyakan pertanyaan kepada narasumber, dan dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengambil gambar sesuai dengan yang di teliti, dan memfotocopi data yang diberikan oleh narasumber. Keabsahan data yag digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggunakan teori Handayaningrat bahwa indikator koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalu 5 indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, kontuinitas perencanaan. Kata kunci : Koordinasi, pembangunan, dan Desa
KINERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA SINGKAWANG SYILA OKTAVIANTI NIM. E1031141052; Agus Eka *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.525 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i1.2573

Abstract

Syila Oktavianti, E1031141052: Kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Singkawang. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi akan adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan Kinerja Pelayanan Komisi Penanggulangan AIDS yang belum optimal terhadap masyarakat yang ingin melakukan tes VCT atau HIV/AIDS di Kota Singkawang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanaa kinerja pelayanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tehadap virus HIV/AIDS. Peneliti menggunakan teori John Miner (dalam Sudarmanto) yang menggunakan 4 (empat) indikator atau tolak ukur dalam suatu kinerja yaitu: 1) Kualitas yaitu Dimensi untuk menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dimiliki oleh KPA Kota Singkawang secara khusus kualitas kerja,2) Kuantitas merupakan jumlah atau banyaknya pekerjaan yang dihasilkan pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan,3) Penggunaan waktu bearti banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan.4) yaitu merupakan suatu bentuk komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja karyawan di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang sudah cukup baik dalam pelayanan tes VCT atau tes HIV/AIDS, namun masih kurang rutin sosialisasi, sehingga masih ada masyarakat yang belum sesuai yang berkunjung dengan yang melakukan tes, keterlambatan hasil tes dikarenakan sistem ilmiah yang masih menggunakan metode lama.Saran dari penelitian ini yaitu sosialisasi yang dilaksanakan harus lebih efektif lagi,jika perlu sosialisasi 3 bulan sekali yang bekerjasama dengan RT/RW setempat. Untuk masyarakat luas yang ada di Kota Singkawang, seharusnyaa tidak segan dan tidak malu untuk melakukan tes HIV/AIDS. Kata Kunci: Kinerja, HIV/AIDS, Pelayanan