Bima Sujendra
Fisip Untan

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Sasqia E1031151057 Bella Hidayati; Agus Eka; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.234 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i4.2685

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi di antaranya yaitu  kurangnya koordinasi, kreativitas yang rendah, kemampuan aparatur yang rendah, ketidaktelitian aparatur, adanya praktik percaloan (biro jasa), perbedaan/ diskriminasi pelayanan, kurang disiplin, dan rendahnya responsivitas. Beberapa bentuk patologi birokrasi tersebut dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur, pelanggaran terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional dan situasi internal dalam berbagai instansi pemerintahan. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan pelatihan intensif terkait pentingnya moral dan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai aparat negara; perlunya inovasi-inovasi baru, baik dalam rangka peningkatan pengawasan maupun dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui peningkatan pemanfaatan Electronic Goverment yaitu dengan membuat website instansi; dan diperlukannya pemahaman yang tepat mengenai paradigma birokrasi yang ideal sebagai tolak ukur efektivitas kegiatan yang dilakukan serta diperlukannya teknik untuk mengatasi masalah patologi birokrasi tersebut melalui Total Quality Management (TQM). Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan The writing this undergraduate thesis aims to identify, analyze and determine the factors that cause bureaucratic pathology in population administration services at the Office of Population and Civil Registry of Melawi Regency. This stidy uses descriptive research with qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The subjects in this study were determined through purposive sampling and accidental sampling techniques. The results of research and data analysis conducted by the researcher show that there are a number of forms of bureaucratic pathology in public services at the Office of Population and Civil Registry of Melawi Regency such as lack of coordination, low creativity, low ability of the officials, inaccuracy, service discrimination, lack of discipline, and low responsiveness. Some forms of bureaucratic pathology are affected by four factors, namely, perceptions and managerial style of the officials in the bureaucratic environment, low knowledge and skills of the officials, violations of legal norms and legislation, dysfunctional behavior of bureaucrats and internal situations in various government agencies. Suggestions from this research are, among others: the need for intensive training related to the importance of morals and understanding of duties and responsibilities as state officials; the need for new innovations, both in terms of improving supervision to improve services and to facilitate the public in accessing public services through increasing the use of Electronic Government, namely by creating websites; and the need for a proper understanding of the ideal bureaucratic paradigm as a measure of the effectiveness of activities carried out to make it happen, as well as the need for affective techniques to overcome the problem of bureaucratic pathology through Total Quality Management (TQM). Keywords: Bureaucratic Pathology, Public Service, Population Administration
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAP KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU Florensius E1032131004 Ari Syaputra; Ira Patriani; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.055 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i2.2688

Abstract

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pendapatan Asli Desa (PAD), yaitu dalam mempertebal rasa tanggung jawab, Mendidik, dan Mencegah penyimpangan Di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman (2001, 161) mengenai langkah-langkah proses pengawasan Menurut yaitu: 1) Menetapkan Standar Pengawasan, 2) Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, 3) Tindakan Koreksi. Hasil penelitian menunjukkan standar pelaksanaan pengawasan alokasi dana desa tahun 2018 yang digunakan BPD Desa Tanap adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 yaitu melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi kerja pemerintah desa. faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh anggota BPD dalam pelaksanaan ADD diantaranya adalah kemampuan dan pengetahuan anggota BPD, dimana kemampuan anggota BPD yang ada di Desa Tanap masih sangat minim terutama bidang pengawasan. kesimpulan penelitian adalah  BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau  masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah desa yang telah dilakukan. Saran untuk kedepannya perlu adanya mekanisme pengawasan yang jelas dilakukan oleh BPD ketika dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa.  
KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018 Hendra E.1032131018 Wahyudi; Ida Rochmawati; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.044 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i3.2681

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis Koordinasi BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2007:88), yaitu Kesatuan tindakan, Komunikasi dan Pembagian kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kesatuan tindakan dalam koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan belum efektifnya Komunikasi dan Pembagian kerja,  dan  upaya yang dilakukan oleh BPBD belum dapat mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap tahun pada saat  musim kemarau. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor kesengaaan dan faktor alam, melum mampu ditangani dengan baik oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya. Pembagian tugas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan telah di atur dalam  Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan belum berjalan secara efektif, karena instansi belum berhasil berperan, masalah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masalah yang komplek yang harus ditangani bersama. Rekomendasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada pemerintah semata. Untuk mencapai tujuan kebijakan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus sama-sama menjalankan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dijalankan berjalan dengan efektif. Kata kunci : Koordinasi, BPBD, Penanggulangan Bencana, Kabupaten Kubu Raya.
PERAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PONTIANAK DALAM MENANGANI KASUS ILEGAL TKI DI PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Desianus E1031141028 Bernando; Agus Eka; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.608 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i4.2684

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa peran dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak Dalam Menangani Kasus Ilegal TKI di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan BP3TKI Pontianak dalam mengawasi calon TKI yang berkeja keluar negeri serta belum sesuainya pelaksanaan dengan prosedur perekrutan dan penempatan TKI di luar negeri. Dalam upaya untuk mengetahui peran dari BP3TKI Pontianak dalam menangani kasus Ilegal TKI yang melintasi jalur Entikong penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah oleh Labolo dalam Bukunya memahami ilmu pemerintahan, Teorinya yaitu peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Penulis menggunakan teori peran pemerintah dikarenakan BP3TKI Pontianak adalah lembaga pemerintah non departemen yang membantu pemerintah dalam menangani kasus Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, BP3TK adalah perpanjangan Tangan dari BNP2TKI yang berada di pusat ibukota dan BP3TKI bekerja di wilayah provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya daya dukung pemerintah melalui BP3TKI dalam mencegah TKI Ilegal yang akan bekerja keluar negeri, masih banyak terdapat TKI yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang resmi, hal ini terlihat dari banyaknya TKI yang di pulangkan ke Indonesia karena dokumen yang tidak lengkap. Di sisi lain juga masih lemahnya pengawasan pada perbatasan entikong yang membuat calon TKI illegal bebas untuk melewati kawasan perbatasan ke Malaysia dengan alasan pelesiran dan menggunakan paspor pelancong. BP3TKI Pontianak seharusnya dapat memberi solusi untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bekerja keluar negeri dengan prosedur yang tepat serta harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, imigrasi dan masyarakat sekitar untuk mengawasi dan meminimalisir TKI nakal yang bekerja ke luar negeri menggunakan paspor tidak resmi serta adanya edukasi pada masyarakat agar semakin memahami agar tidak terjadi masalah ketika bekerja keluar negeri. Kata Kunci    : Peran Pemerintah, Tki Ilegal, BP3TKI. The research aims to analyse the role of placement and protection service center for Indonesia migrant workers (BP3TKI) of Pontianak in handling illegal cases of Indonesia migrant workers (TKI) at entikong border in west Kalimantan by using qualitative and descriptive approaches. Research problems include the lack of supervision from Pontianak BP3TKI in supervising TKI candidates who work abroad and inappropriate implementation to the procedures for recruiting and placing TKI aboard. In efforts to find out the role of Pontianak BP3TKI in handling illegal cases of migrant Indonesia workers (TKI) who pass entikong border, the writer uses the role of government theory by labolo in his book entitled understanding governance (memahami ilmu Pemerintahan). His theory consists of th role of government as regulator, dynamist, and facilitator. The writer uses the role of government theory because Pontianak BP3TKI is a non-departmental government agency that assists the government in handling cases of Indonesia migrant workers who work aboard. BP3TKI is the extension of BNP2TKI which is in the center of capital city and BP3TKI operates preventing illegal TKI who will work aboard as there are still many workers that work aboard without afficial documents. It is evidenced by the number of deported TKi due to incomplete documents. On the other hand, there is a lack of suvevision at entikong border which enables tourist passport. BP3TKI is supposed to provide solutions to the community so people will understand how to work aboard with correct procedures and that they have to cooperate with related institutes such as the police, immigration, and local community to supervise and minimize illegal workers who work aboard by using unofficial documents. In addition, a education for the community is needed for better understanding so there will be no prolems when working aboard. Keywords: The role of government, Illegal TKI, BP3TKI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI Wahyuni Wahyuni; Arifin Arifin; Bima Sujendra
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter & Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) yang terdiri dari: 1). Ukuran dan tujuan kebijakan, kesimpulan dari variabel ini ialah ukurannya sudah sesuai dilevel warga namun belum sesuai dengan tujuan karena masih terdapat penebangan hutan liar di kawasan konservasi 2). Sumber daya, kesimpulan dari variabel ini ialah sumber daya manusianya masih kurang dan perlu penambahan tenaga khususnya pengawasan dilapangan 3). Karakteristik agen pelaksana, kesimpulan dari variabel ini ialah selaku implementor sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, namun belum bisa dikatakan maksimal, karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti isi dari kebijakan serta sanki-sanki yang terdapat dalam kebijakan tersebut 4). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, kesimpulan dari variabel ini ialah komunikasi antar agen pelaksana masih sangat buruk karena kejelasan dari peraturan daerah itu sendiri tidak ada penunjukan secara spesifik instansi mana yang harus menjalankan kebijakan itu 5). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, kesimpulan dari variabel ini ialah faktor ekonomi sangat berpengaruh karena sebagian besar masalah penebangan liar yang terjadi dipicu oleh tingkat ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mendorong oknum untuk melakukan tindakan yang sangat merugikan tersebut. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kabupaten Konservasi