Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014 Korompot, Riska; Poputra, Agus T.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 841- 950
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.884 KB) | DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.7612

Abstract

Anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Tahap penyusunan anggaran adalah tahapan pertama dari proses penganggaran. Pada tahapan ini, biasanya rencana anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksanakan anggaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dan data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian diperoleh DPPKAD kota kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu menyajikan proses penyusunan APBD dalam bentuk Siklus Anggaran Daerah dengan meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pegawainya. Kata kunci: analisis, penyusunan, anggaran
PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DALAM MENETAPKAN HARGA JUAL PADA UD. MARTABAK MAS NARTO DI MANADO Pricilia, Pricilia; Sondakh, Jullie J.; Poputra, Agus T.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 966 - 1089
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.048 KB) | DOI: 10.35794/emba.2.2.2014.4488

Abstract

Biaya produksi harus dicatat dengan baik dan dihitung dengan benar sehingga dapat menghasilkan harga pokok produk yang tepat. Dengan demikian perusahaan dapat menetapkan harga jual yang kompetitif, yang dapat mengoptimalkan laba sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam menetapkan harga jual martabak sudah sesuai dengan perhitungan akuntansi biaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan metode full costing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan perhitungan (HPP) dilakukan dengan menggunakan intuisi atau naluri dari pimpinan perusahaan. Hasil akhirnya bahwa HPP menurut perusahaan UD. Martabak Mas Narto lebih tinggi dari pada HPP yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan akuntansi biaya. Sebaiknya pimpinan menganalisis kembali berapa seharusnya harga jual yang sesuai dengan permintaan masyarakat pada umumnya, dan untuk menentukan kelayakan harga jual perusahaan dapat meminimalisir kerugian karena calon pembeli tidak berpindah. Kata kunci: harga pokok produksi, harga
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN SISTEM KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG Saerang, Shintia D. R.; Poputra, Agus T.; Tirayoh, Victorina Z.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2286
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (997.169 KB) | DOI: 10.35794/emba.v5i2.16531

Abstract

Abstrak. Pajak Sarang Burung Walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Namun sangat di sayangkan, hingga akhir tahun 2014 ternyata penerapan pemungutan pajak terhadap sarang burung walet belum terealisasi dengan cukup baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemungutan pajak Sarang Burung Walet berdasarkan system ketetapan pajak sudah efektif dan melihat berapa persen kontribusinya terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD). Objek Penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung. Metode penelitan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2014 tidak efektif yaitu sebesar Rp 5.300.000,- dari target pajak sarang burung walet sebesar Rp 10.000.000,- (53%), sedangkan realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2015 sudah cukup efektif yaitu sebesar Rp 4.100.000,- dari target pajak sarang burung walet sebesar Rp 5.000.000,- (82%). Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 0.0064 % dari total penerimaan PAD sedangkan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0.00439 % dari total penerimaan PAD. Kata kunci: Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Sugeha, Aldiansyah; Poputra, Agus T.; Wokas, Heince
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 474- 591
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.902 KB) | DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.7191

Abstract

Penyelenggaraan anggaran merupakan hal yang sangat penting di dalam melaksanakan proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan profesi Bendahara yang bertugas untuk menerima, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah atau kuasa pengguna anggaran. Untuk mengatur pelaksanaan tugas dari bendahara tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Peraturan inilah yang dijadikan pedoman oleh bendahara Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembukuan dan laporan pertanggungjawaban bendahara dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih sering terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kesalahan pencatatatan, dan juga kesalahan prosedur. Kepala dinas DPPKAD sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di SKPD, dan perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan formal atau non formal. Kata kunci: penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, bendahara
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA Rompas, Riani; Ilat, Ventje; Poputra, Agus T.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 3 (2014): Jurnal EMBA, HAL 727 - 852
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.539 KB) | DOI: 10.35794/emba.2.3.2014.5665

Abstract

Skandal penyelewengan jabatan yang terjadi di perusahaan mendorong peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek corporate governance suatu perusahaan, baik oleh investor maupun pemerintah melalui penyusunan peraturan atau standar corporate governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate governance pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 BEI tahun 2011, dan 2012. Sebanyak 16 perusahaan digunakan sebagai sampel penelitian. Terdapat 103 item pengungkapan untuk mendeteksi luas pengungkapan corporate governance. Metode penelitian asosiatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate governance. Perusahaan sebaiknya meningkatkan komposisi komite audit independen dan tingkat profitabilitas. Karena komite audit independen yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dapat memantau pengelolaan sebuah perusahaan.   Kata kunci: laporan tahunan, corporate governance, pengungkapan corporate governance
Skills of Regional Head Leadership on Community Satisfaction in the Field of Health and Education in the Islands District in North Sulawesi Supit, Toni; Saerang, David. P.E.; Tewal, Bernhard; Lengkong, Victor .P.K.; Poputra, Agus T.
Journal of The Community Development in Asia Vol 2, No 1 (2019): January 2019
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v2i1.350

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of the Regional Head Leadership Skills variable (X), on Community Satisfaction (Y3) with the intervening variable is Professionalism of State Civil Service (Y1), and Service Quality (Y2) in health and education in island districts in North Sulawesi. The results of the study show that: (1) the skills of regional head leadership have a positive and significant influence on the professionalism of the state civil apparatus that provides public services in the health and education fields; (2) the leadership skills of regional heads have a positive and significant influence on the quality of public services in the health and education fields, both directly and through the professionalism of the state civil apparatus; (3) the skills of regional head leadership provide a positive and significant influence on community satisfaction regarding health and education services, both directly and through the professionalism of the state civil apparatus and the quality of public services; (4) the professionalism of the state civil apparatus has a positive and significant influence on the quality of services; (5) the professionalism of the state civil apparatus has a positive and significant influence on community satisfaction, both directly and through the quality of services; and (6) the quality of services in the health and education fields has a positive and significant effect on community satisfaction. Keywords: Regional Leadership Skills, Community Satisfaction, Professionalism of State Civil Apparatus, Service Quality, Community Satisfaction, Islands Regency, North Sulawesi.
Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara: Studi kasus pelaksanaan pembangunan wisata Mangrove Kantale, Vira A.; Poputra, Agus T.; Wokas, Heince R. N.
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/rapi.392

Abstract

This study aims to analyze the accountability of village fund management in supporting community empowerment, with a specific focus on the development of mangrove tourism in Darunu Village, Wori District, North Minahasa Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, documentation, and direct observation of financial management processes from planning to reporting stages. The findings indicate that the village government has implemented accountability principles, including transparency, integrity, responsibility, fairness, balance, clarity, and consistency in managing village funds. These principles ensure that the use of funds can be accounted for both to the community and to relevant authorities, ultimately supporting sustainable tourism development and increasing local economic benefits for the surrounding community. This research contributes to the literature on public sector accounting and good governance at the village level by highlighting best practices in financial accountability and community participation.