Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum

Pryo Sularso

Universitas PGRI Madiun

Author-ID : 3434071

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.

EFEKTIVITAS PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PULOSARI, KECAMATAN JAMBON, KABUPATEN PONOROGO) MASA JABATAN 2012 – 2017 Pono Pono; Pryo Sularso; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2012-2017 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta hasilnya yang sesuai dengan fungsi dan peran daripada Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu memusatkan perhatian pada masalah aktual fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Perolehan data pada penelitian ini melalui tehnik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan metode pengelolaan data dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mendapat temuan baru yang berupa simpulan dari peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data yang dianalisis yaitu data tentang perencanaan, dan pelaksanaan peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukanya dengan baik dalam pembanguan desa, yaitu bisa dilihat dari keefektivan BPD yang selalu memberikan masukan dan ide-ide dalam upaya pembangunan desa serta melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Ini terbukti dari sudah terealisasinya program-program pembangunan yang sudah di selesaikan dengan sesuai rencana. Semua pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap karena adanya kendala keterbatasan dana. Namun pada akhirnya masalah keterbatasan dana itu bisa diminimalisir dan bantuan-bantuan yang diperoleh desa seperti bantuan dana dari kabupaten, PNPM Mandiri, dan swadaya dari masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini yang dipimpin oleh Drs. Mansur dengan masa jabatan 2012-2017 bisa dikatakan telah menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan dengan cukup baik dan telah meningkatkan pembangunan di Desa Pulosari.

UPAYA MENUMBUHKAN RASA SOLIDARITAS KEBANGSAAN ANAK USIA DINI MELALUI PERMAINAN BAKIAK Ike Fari Fadila Sumual; Budiyono Budiyono; Pryo Sularso
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Tujuan penelitian ini yakni untuk melihat upaya menumbuhkan solidaritas kebangsaan anakusia dini melalui permainan bakiak. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Dengan subjek penelitian anak-anak yang tinggal di desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari wawancara, observasi. Sedangkan data skunder merupakan data yang dihasilkan dari dokumen. Instrumen yang digunakan yakni merupakan peneliti sendiri dan memakai tahapan obsrvasi dan lembar pedoman wawancara yang dimana pada lembar wawancara tersebut merupakan pedoman peneliti untuk mengetahui pendapat dari orang tua anak usia dini yang dilaksanakan di desa lembah kecamatan dolopo kabupaten madiun Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan permainan Bakiak pada Anak Usia Dini di desa lembah kecematan dolopo kabupaten madiun, dapat menumbuhkan rasa solidaritas kebangsaan pada diri Anak Usia Dini yang tercermin dari kemampuan anak usia dini dalam membangun kebersamaan, rasa simpati, rasa empati, kekompakan dan mewujudkan tujuan atau kepentingan bersama.

KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL WARGA DI SEKITAR PINTU TOL MADIUN TAHUN 2020 Wahyu Dwi Prakoso; Pryo Sularso; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v8i2.7714

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun sebelum adanya pembangunan jalan tol dan mengetahui dampak pembangunan jalan tol terhadap kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun sebelum adanya pembangunan jalan tol bisa dikatakan belum terpenuhi. Warga hanya mengandalkan hasil panen padi sebagai mata pencahariannya yang terkadang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kesejahteraan sosial akan sangat sulit di berbagai aspek. Dampak pembangunan jalan tol terhadap kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun sangat meningkat. Adanya pembangunan jalan tol yang mana pintu tolnya berada di wilayah Desa Bagi membuat warga sekitar berinisiatif untuk berjualan makanan sampai mainan sebagai tambahan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan. Dengan hal tersebut maka warga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara perlahan di semua aspek, mulai dari pendapatan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, wisata dan lainnya. Kondisi kesejahteran sosial warga di sekitar pintu tol Madiun kini menjadi terpenuhi serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya.

Individual Responsibility & Command Responsibility on Serious Human Rights Violation in Indonesia Amirudin Imam Nur; Hanafi Mursyid Wijanarko; Pryo Sularso
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v1i1.8768

The wave of reform in Indonesia that was rolling in the context of overthrowing the New Order was full of abuse of power, corruption, collusion, nepotism (KKN) and human rights violations. Application of the concept of a direct law enforcement system against the category of international crimes, which in the past emphasized the national justice jurisdiction (indirect enforcement system). Cases of human rights violations are very interesting, because the crimes that occur have a special condition which by experts call it a special form of political crime. The research method in this study is a normative juridical research method, which means that this research is sourced from library data. The legal issue in this research is How is the individual and command responsibilities in Serious Human Rights Violations in Indonesia. The results of this research show that Indonesia is currently under the spotlight internationally in connection with the indictment of gross human rights violations, especially in the issues of East Timor, Tanjung Priok and so on. The universal principle that it is impossible to treat gross human rights violations as "ordinary crimes" and the existence of a universal qualification regarding "crimes against humanity" requires the utilization of a special human rights court, which also contains several special criminal procedures. In accordance with the provisions of the International Criminal Code Statute (Art.l), cases which have been investigated and terminated by the country concerned will not be accepted for trial by the ICC (inadmissible). We have to show everyone that called "International Criminal Tribunal" really is complementary to the national courts

Co-Authors Amirudin Imam Nur Asri Agustiwi Bintang Ulya Kharisma Bintara Sura Priambada Budiyono Budiyono Hanafi Mursyid Wijanarko Ike Fari Fadila Sumual Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Pono Pono Siti Wulandari Wahyu Dwi Prakoso

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search