Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Mustikarini, Indriyana Dwi
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i2.59

Abstract

Abstract— This paper aims to describe the Building of Legal Political Science between Social Sciences and Legal Studies in Indonesia. This research focuses on the study of the legal, political science of other social sciences. The method used in this research is normative juridical. This method examines the applicable laws and regulations as well as theoretical from a variety of literature, relating to the politics of law in the formation of legislation. The results of this study indicate the relationship between law and political science that law is determined by politics, so the law is formed based on expectations or what should be (das sollen). Instead of politics determined by law, the law was formed by agreement of the political elite / actual reality (das sein). While law and politics are interdependent, the law is developed based on what should be and actual reality (das Sollen-Sein). Keywords—: legal politics; legal science; political science.
THE PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE AND HUMAN’S RIGHT PROTECTION FOR CITIZENS IN ERADICATION OF CORRUPTION IN INDONESIA Indriyana Dwi Mustikarini
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are 550 corruption cases in Indonesia until 25th of February 2016. This number is increasing by the years. This research is meant to find the principal of natural justice and humans’ right protection in corruption eradication. This study is a legal study with statute and conceptual approach. The application of the Act no 31, 1999 related to Humans’ Right and The Act No 28, 1999 related to a clean and corruption, collusion and nepotism free of State Implementation. The collocation of the Act No 31/1999 were influenced by the reformation spirits with respect toward humans right (HAM) whether it is related to deviated action done by bureaucracy apparatus in the form of corruption, has caused the lower society to suffer in this country. This State Implementation action has caused the violation of Human’s Right in economy, social as well as culture as stated in the Act no 31, 1999 and 1945 Constitution. The Act no 28, 1999 related to a clean and corruption, collusion and nepotism free State Implementation stated that the implementation of the principle of natural justice are law assurance, orderly state implementation, public interest, openness, proposisionalism, professionalism, and accountability foundation will be one way to give protection of justice for the citizens toward the state implementation action. The implementation of a principal of natural justice and the maintenance of Human’s right is also a way to eradicate corruption crime in Indonesia. This paper recommends firstly to the government to be consistent to implement the principal of natural justice based on the Act no 28, 1999 related to a clean and corruption, collusion, and nepotism-free state implementation. Secondly, the maintenance of the Act No 31, 1999 related to Human’s Right as a step to eradicate corruption Keywords: The Principle of Natural Justice, Human’s Right, Corruption
IMPLEMENTASI HKI PADA PRODUK UNGGULAN IKM SEKTOR MAKANAN DI KOTA MADIUN UNTUK BERSAING DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Farida Styaningrum; Indriyana Dwi Mustikarini
PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): PROMOSI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/ja.v5i2.1210

Abstract

Intellectual Property Rights (IPRs) on excellent product of Small and Medium Industry (SMI) food sector in Madiun can encourage business development and provide a competitive advantage when entering in ASEAN or AEC free trade. This research aims to determine the implementation of IPRs by Industry Sector, Department of Manpower of Madiun on excellent product of SMI food sector, perception of SMI food sector perpetrator to IPRs, and obstacles faced in the implementation of IPRs on excellent product of food sector in Madiun to compete in AEC. The approach method used is qualitative descriptive. The results showed that the Industry Sector, Manpower Office of Madiun in implementing IPRs on excellent product of SMI food sector in Madiun to compete in AEC less effectively. SMI in the food sector in Madiun assume that IPRs is not so important to compete in the MEA. The obstacles faced in the implementation of IPRs on excellent product of SMI food sector in Madiun to compete in AEC: SMI data of incomplete food sector, limited number of SMI food sector in registration of IPRs, socialization of IPRs less effective, lack of understanding of perpetrator SMI on IPRs, and the lack of appreciation of SME actors against IPRs, lack of understanding of SMI actors concerning IPR, and lack of appreciation of SME actors against IPR
PENDIDIKAN KARAKTER ANAK MELALUI SENI BATIK Lusi Mahliana; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.73 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v1i2.1102

Abstract

Pendidikan di Indonesia selama ini masih menekankan pemahaman ilmu pengetahuandan mengesampingkan nilai-nilai yang sebenarnya wajib disampaikan untukmembentuk karakter. Proses pembelajaran yang berlangsung dikelas membuatpenyampaian pelajaran dan penanaman nilai sulit dilakukan, dan peserta didik merasabosan, kurangnya minat dalam mengikuti pelajaran. Maka dari itu saya mencoba untukmemberikan alternatif inovasi pendidikan dengan media seni batik untuk membentukkarakter anak.Peranan seni batik untuk membentuk karakter positif melalui pengelolaan perubahanproses belajar mengajar tidak hanya berlangsung didalam kelas yang hanya tertuju padapenyampaian materi saja. Media seni batik diharapkan dapat menjadi inspirasi olehguru-guru di Indonesia sebagai inovasi pendidikan dalam membentuk karakter pesertadidik.
EFEKTIVITAS PERAN DAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA PULOSARI, KECAMATAN JAMBON, KABUPATEN PONOROGO) MASA JABATAN 2012 – 2017 Pono Pono; Pryo Sularso; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.408 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v5i2.1645

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2012-2017 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta hasilnya yang sesuai dengan fungsi dan peran daripada Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu memusatkan perhatian pada masalah aktual fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Perolehan data pada penelitian ini melalui tehnik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan metode pengelolaan data dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mendapat temuan baru yang berupa simpulan dari peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data yang dianalisis yaitu data tentang perencanaan, dan pelaksanaan peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukanya dengan baik dalam pembanguan desa, yaitu bisa dilihat dari keefektivan BPD yang selalu memberikan masukan dan ide-ide dalam upaya pembangunan desa serta melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Ini terbukti dari sudah terealisasinya program-program pembangunan yang sudah di selesaikan dengan sesuai rencana. Semua pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap karena adanya kendala keterbatasan dana. Namun pada akhirnya masalah keterbatasan dana itu bisa diminimalisir dan bantuan-bantuan yang diperoleh desa seperti bantuan dana dari kabupaten, PNPM Mandiri, dan swadaya dari masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini yang dipimpin oleh Drs. Mansur dengan masa jabatan 2012-2017 bisa dikatakan telah menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan dengan cukup baik dan telah meningkatkan pembangunan di Desa Pulosari. 
ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Nurma Mustika Hasna; Nurhadji Nugraha; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.247 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v7i2.5917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji mengenai dampak pemberian PKH dan dampak pemberian pelatihan Family Development Sessioni(FDS) secara online bagi penerima PKH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Karanganyar yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif dan melakukan triangulasi untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH memberikan dampak positif dan negatif berupa meningkatnya taraf pendidikan, partisipasi sekolah, dan meningkatkan kualitas kesehatan. Selain itu pemberian materi secara online dapat dilakukan dengan langkah berikut mempersiapkan materi, sosialisasi, pembuatan grup, sharing materi, dikusi, dan kuis.
Pengaruh penggunaan media berbasis video pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar PPKn di masa pandemi Zulfa Miftahul Azizah; Budiyono Budiyono; Indriyana Dwi Mustikarini; Yohanes Widyastanto; Teja Insyaf Sukariyadi
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v9i2.12027

Abstract

Berdasarkan hasil observasi di SMP IT Subulul Huda kembangsawit Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, diketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran dimasa pandemic covid-19 saat ini guru menggunakan media video pembelajaran agar lebih memudahkan siswa memahami materi ditengah keterbatasan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP IT Subulul Huda yang berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 20 siswa kelas VII A dan 20 siswa kelas VII B. penentuan pengambilan smpel dalam penelitian ini menggunakan Teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket/kuesioner yang diberikan kepada siswa. Serta Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat dan uji hipotesis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas VII SMP IT Subulul Huda Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2020/2021, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar PKN siswa kelas VII SMP IT Subulul Huda Kabupaten Madiun. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji coba α = 5% ????ℎ???????????????????? (8,911)  ???????????????????????? (1,686).
KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL WARGA DI SEKITAR PINTU TOL MADIUN TAHUN 2020 Wahyu Dwi Prakoso; Pryo Sularso; Indriyana Dwi Mustikarini
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v8i2.7714

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun sebelum adanya pembangunan jalan tol dan mengetahui dampak pembangunan jalan tol terhadap kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun sebelum adanya pembangunan jalan tol bisa dikatakan belum terpenuhi. Warga hanya mengandalkan hasil panen padi sebagai mata pencahariannya yang terkadang tidak menentu sehingga dalam memenuhi kesejahteraan sosial akan sangat sulit di berbagai aspek. Dampak pembangunan jalan tol terhadap kesejahteraan sosial warga di sekitar pintu tol Madiun sangat meningkat. Adanya pembangunan jalan tol yang mana pintu tolnya berada di wilayah Desa Bagi membuat warga sekitar berinisiatif untuk berjualan makanan sampai mainan sebagai tambahan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan. Dengan hal tersebut maka warga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara perlahan di semua aspek, mulai dari pendapatan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, wisata dan lainnya. Kondisi kesejahteran sosial warga di sekitar pintu tol Madiun kini menjadi terpenuhi serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya.
Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Indriyana Dwi Mustikarini
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i2.59

Abstract

Abstract— This paper aims to describe the Building of Legal Political Science between Social Sciences and Legal Studies in Indonesia. This research focuses on the study of the legal, political science of other social sciences. The method used in this research is normative juridical. This method examines the applicable laws and regulations as well as theoretical from a variety of literature, relating to the politics of law in the formation of legislation. The results of this study indicate the relationship between law and political science that law is determined by politics, so the law is formed based on expectations or what should be (das sollen). Instead of politics determined by law, the law was formed by agreement of the political elite / actual reality (das sein). While law and politics are interdependent, the law is developed based on what should be and actual reality (das Sollen-Sein). Keywords—: legal politics; legal science; political science.
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Indriyana Dwi Mustikarini
Perspektif Hukum VOLUME 16 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v16i1.44

Abstract

Countries as member of the ASEAN established economic community to provide easy entry and exit of goods from the Southeast Asia countries. It aims to creating fail economic growth in Southeast Asia, improving living standards and reducing the poverty. This situation had an impact on the existence of intellectual property rights, primarily trade secrets to be protected because the trade secrets do not legally require registration. The research method uses a legal research. The legal research is a process of finding the laws, legal principles and the legal doctrines in order to answer the legal issues. The approach that is used in the legal research is statute approach. The results of the research are that legal protection of trade secrets toward the ASEAN economic community covers producing methods, processing methods, selling methods, or other information on technology and/or business that has added values but the public do not know. Property rights can be obtained without registration. The legal protection of trade secrets is regulated in TRIPS and Act No. 30 of 2000. However, regulation of property rights on the trade secret rights is still not available, so there is legal uncertainty.