Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Surakarta Law and Society Journal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Justicia Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Justicia Journal
Bintara Sura Priambada
Universitas Surakarta
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

Abstract

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME ILLEGAL CONTENT Elisa Putri Oktaviana; Bintara Sura Priambada
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/rn.v6i2.114

Abstract

Bentuk tindak pidana cybercrime Illegal Contents diklasifikasikan pada situs bermuatan negatif, termasuk kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang mengandung kata - kata kasar dan tidak etis. Illegal Contents Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana cybercrime Illegal Content dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) serta dengan upaya represif (penal), namun belum secara efektive dapat menanggulangi tindak pidana cybercrime Illegal Content dikarenakan berbagai hal diantaranya; alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus cybercrime masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya, dan pelaku yang kerap menghilangkan barang bukti.
PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME Mohammad Zainul Arifin; Sumarwoto; Bintara Sura Priambada
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Justicia Journal
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.682 KB) | DOI: 10.32492/justicia.v11i1.655

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme. Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
The Implementation of Rehabilitation for Drug Using Police Members (Case Study in the Blora Police Legal Area) Indah Purnama Dewi; Asri Agustiwi; Bintara Sura Priambada
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.586 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i4.506

Abstract

In general, the Indonesian people and the international community are today confronted with a very concerning scenario as a result of the widespread unlawful usage of numerous sorts of narcotics. Narcotics misuse is employed not just by the general populace, but also by the police. As we all know, the police have a critical role in combating and eliminating drug usage in society. The legal system that applies in Indonesia as a state of law certainly upholds equality before the law and the government for every citizen, not to mention perpetrators of criminal acts committed by law enforcement officers themselves, in this case members of the Indonesian police, who must go through a legal process in accordance with the applicable legal rules if proven legally and convincingly to commit a crime. The investigation of police officers is governed by the rules of the general criminal procedure legislation and Law Number 2 of 2002 regulating the Indonesian National Police. Thus, it is expected that the vision and mission of determining criminal sanctions can be realized, namely creating a deterrent effect for all those who have violated the rules of criminal acts regardless of the person who committed the crime, and this is expected to be a means of enforcing criminal law by the police. The issue at hand is the introduction of rehabilitation programs for active members of the National Police (Case Study in the Legal Area of the Blora Resort Police). This study employs normative legal research. The normative research approach is strongly tied to library research because it will require secondary data from the library
PROTECTION OF OUTSOURCING WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION Ristyawan Aji Nugroho; Bintara Sura Priambada; S. Andi Sutrasno
Surakarta Law and Society Journal VOL. 5 NO. 1 AUGUST 2022
Publisher : Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32019/slsj.v5i1.951

Abstract

The purpose of this article is to find out the legal protection for outsourcing workers according to the provisions of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The type of research used is empirical legal research. Associated with the type of empirical legal research, the data used in the form of primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews while secondary data were obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study can be concluded that legal protection efforts against outsourcing workers/labor must be carried out maximally and more specifically, considering that in the practice of outsourcing there is a triangular employment relationship involving the employer (principal), the employer (vendor) and the worker/laborer. Under these conditions, outsourcing workers/laborers are very vulnerable to exploitation and inhumane acts, either because of their status as non-permanent (contracted) workers/laborers or because of the treatment of entrepreneurs who tend to act like capitalists who seek profit from their hard work. The vendor's business is to employ workers/laborers for the benefit of the principal, while the vendors themselves benefit from the difference between the wages/services provided by the principal to the vendor and the wages paid by the vendor to the workers/laborers. This practice has been analyzed by Marx, who said that workers are alienated (exiled) from work, because once the worker/laborer is in an outsourcing situation, the worker will work based on the purpose of the vendor who pays and pays wages, and they (the worker/labor) it will be exploited for the benefit of the vendor and principal. Keywords: legal protection, outsourcing workers, Job Creation Act.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALUSAN SERTFIKAT TANAH Bintara Sura Priambada
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 10: Maret 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i10.5193

Abstract

Penguasaan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut. Penguasaan pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan hukum. Tindak pemalsuan surat adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga dalam doktrin disebut quasti falsum atau pemalsuan yag bersifat semu. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan tindak pidana. sebab tindak pidana baru bermakna jika ada pertanggung jawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu
Process of Investigation of Military Members who Complete Crimes of Domestic Violence in the Military Environment Bintara Sura Priambada; S Andi Sutrasno; Dania Rama Pratiwi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 2 No. 7 (2022): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1950.378 KB) | DOI: 10.59188/eduvest.v2i7.526

Abstract

Domestic violence perpetrated by members of the military or the Indonesian National Armed Forces. Cases of criminal acts of domestic violence allegedly committed by unscrupulous TNI-AD soldiers at Denpom IV/5 Diponegoro Semarang are cases with a priority scale. Military Police Investigators are obliged to immediately conduct investigations into criminal cases of crimes of domestic violence since knowing or receiving reports of the occurrence of the case, this happens because, in addition to criminal acts of domestic violence are cases that are easy to prove, it is also intended that the case be completed quickly. so that it is hoped that the perpetrator can immediately serve his sentence and return to his family immediately as one of the objectives of the birth of the Law on the Elimination of Domestic Violence as stated in Article 4 letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, namely maintaining the integrity of the harmonious and prosperous household. The function of the Military Police agency, in this case Pomdam IV/Diponegoro, in the process of resolving criminal cases allegedly committed by TNI-AD personnel is only limited to the investigation stage. Procedures carried out in carrying out investigations include reports, complaints, being caught red-handed, submission/delegation from superiors with the right to punish (Ankum)/officers submitting cases (Papera).
PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME Mohammad Zainul Arifin; Sumarwoto; Bintara Sura Priambada
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme. Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak  dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP UNSUR PASAL 81 ayat (2) : PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Isnan Istianur Arkadia; Herwin Sulistyowati; Bintara Sura Priambada
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12101

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama apakah alat-alat bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai Pasal 183 jo. 193 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal yaitu Suatu penelitian yang bersumber dadi undang-undang atau peraturan hokum yangh berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan No.110/Pid.Sus/2017/PN.SKT kurang sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP pertimbangan hakim mengesampingkan penasihat hukum.
Co-Authors Asri Agustiwi Bintang Ulya Kharisma Dania Rama Pratiwi Elisa Putri Oktaviana Herwin Sulistyowati Indah Purnama Dewi Isnan Istianur Arkadia Mohammad Zainul Arifin Pryo Sularso Ristyawan Aji Nugroho Siti Wulandari Sumarwoto Sumarwoto