Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Inovasi Penelitian LEGAL BRIEF Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pariwisata
Asri Agustiwi
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 Asri Agustiwi; Reky Nurviana
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.199 KB) | DOI: 10.52429/rn.v5i1.17

Abstract

Ruang lingkup dari artikel ini pada pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak serius yang dirasakan oleh banyak negara lain di dunia. Dampak tersebut salah satunya dirasakan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon pandemi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan secara cepat untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Diantara kebijakan pemerintah tersebut, terdapat keputusan untuk memberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentunya dengan berbagai syarat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka atau penelitian normatif karena berkaitan dengan kebijakan atau peraturan. Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana di tengan Pandemi Covid-19 dinilai sebagai langkah preventif dalam mencegah penularan Covid-19 di dalam Lapas. Karena memang penularan Covid-19 terjadi antara manusia ke manusia, maka dengan melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (overcapacity), menjadi kekhawatiran akan menjadi tempat penularan Covid-19. Namun seiring dengan kebijakan tersebut, muncul beberapa problematika salah satunya seperti narapidana yang dibebaskan kembali melakukan kejahatan dan harus masuk penjara lagi. Hal tersebut menggambarkan penting untuk memilah dan betul-betul menilai narapidana yang pantas dibebaskan.
POLEMIK REVISI UNDANG-UNDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH (UU MD3) BAGI EKSISTENSI INDONESIA BER-DEMOKRASI Asri Agustiwi; Rudatyo Rudatyo; Reky Nurviana
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.257 KB) | DOI: 10.52429/rn.v6i1.90

Abstract

Tujuan dari makalah ini yaitu dapat berguna untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai Revisi Undang-Undang MD3 bagi Kebebasan Ber-Demokrasi yang tentunya sebagai dasar dari system pemerintahan negara Indonesia, dimana banyak perdebatan terkait revisi Undang-undang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif dimana teori-teori dan Peraturan Perundang-undangan serta Jurnal penelitian terkait. Hasil pembahasan didapat bahwa Menyuarakan Aspirasi, dimana untuk dilihat kronologi pembentukan Undang-Undang MD3, substansi yang terdapat relevansi Undang-undang tersebut dengan penegakan demokrasi, bahwa ada banyak perubahan dengan berbagai alasan, karena kita adalah negara hukum dan negara demokrasi maka dengan kebebasan beraspirasi tentunya tidak lepas dari sistem kenegaraan setiap amanat rakyat kepada Negara maupun pemerintahan akan diwakilkan pada sebuah lembaga perwakilan.
AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

Abstract

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI Asri Agustiwi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 1: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.444 KB) | DOI: 10.53625/jpm.v1i1.1041

Abstract

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di era Industri 4.0, dimana era yang dituntut dengan vitur teknologi berbasis on line dan gadged, maka daerah-daerah positifnya mempermudah melakukan harmonisasi Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lokal daerah itu sendiri untuk diperbaharui dengan Perda-Perda yang berciri khas Lokal daerah. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi Pembetukan Peraturan Daerah Bermuatan Lokal Daerah Dalam Era Industri 4.0 di Balai Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Belum semua daerah memiliki Perda tentang Pengarusutamaan Gender, tetapi sudah beberapa daerah membantuk Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dimana peran wanita sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan baik dalam bidang politik, maupun ekonomi di sama kedudukanya dengan laki-laki.
The Implementation of Rehabilitation for Drug Using Police Members (Case Study in the Blora Police Legal Area) Indah Purnama Dewi; Asri Agustiwi; Bintara Sura Priambada
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.586 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i4.506

Abstract

In general, the Indonesian people and the international community are today confronted with a very concerning scenario as a result of the widespread unlawful usage of numerous sorts of narcotics. Narcotics misuse is employed not just by the general populace, but also by the police. As we all know, the police have a critical role in combating and eliminating drug usage in society. The legal system that applies in Indonesia as a state of law certainly upholds equality before the law and the government for every citizen, not to mention perpetrators of criminal acts committed by law enforcement officers themselves, in this case members of the Indonesian police, who must go through a legal process in accordance with the applicable legal rules if proven legally and convincingly to commit a crime. The investigation of police officers is governed by the rules of the general criminal procedure legislation and Law Number 2 of 2002 regulating the Indonesian National Police. Thus, it is expected that the vision and mission of determining criminal sanctions can be realized, namely creating a deterrent effect for all those who have violated the rules of criminal acts regardless of the person who committed the crime, and this is expected to be a means of enforcing criminal law by the police. The issue at hand is the introduction of rehabilitation programs for active members of the National Police (Case Study in the Legal Area of the Blora Resort Police). This study employs normative legal research. The normative research approach is strongly tied to library research because it will require secondary data from the library
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM MENARA TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN DI KABUPATEN KARANGANYAR Dewi Gilang Andila Sari; Asri Agustiwi; Muhammad Rizal
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i1.2602

Abstract

Di Kabupaten Karanganyar banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kabupaten Karanganyar memiliki Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi dari dinas telkomunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar. Guna menertibkan Menara telekomunikasi yang tidak berizin tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum menara Telekomunikasi tanpa izin. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kendala yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tanpa izin yaitu: pertama, keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi. Kedua, kurangnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Ketiga, Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik. Keempat, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021 Afia Khoirruni’mah; Asri Agustiwi; Ashinta Sekar Bidari
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.696 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7075

Abstract

Sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi juga dapat disebut dengan agraria. Salah satu sumber daya agraria yaitu tanah. tanah merupakan permukaan bumi. Namun, dalam praktiknya, Indonesia kerap mengalami Ketidakseimbangan antara luas lahan tanah dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat pesat. Dimana, hal ini menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa tanah. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Selama tahun 2021, BPN Kabupaten Karanganyar menerima sebanyak 10 kasus dan hanya 4 kasus yang berakhir dengan kesepakatan damai. Sementara 6 yang lainnya gagal mencapai kesepakatan. Hal itu memunculkan sebuah pertanyaan, seberapa efektif kah sebuah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Karanganyar. Permasalahan yang dapat disusun yaitu Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi tahun 2019-2021 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar?. Dan Solusi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di BPN Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan penelitian hukum empiris, dimana penelitian yang menjawab masalah berdasarkan fakta dilapangan, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Hasil Penelitian yang didapat yaitu Efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi tahun 2019-2021 oleh BPN Kabupaten Karanganyar yang dapat dikatakan sudah cukup efektif, serta alternatif untuk meminimalisir kendala yang muncul pada saat proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi berupa online mediation atau mediasi online atau Mediasi berbasis virtual.
Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Noffilla Rahma Anindi; Asri Agustiwi; Imam Al Ghazali Hide W
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023
Publisher : BSP Pers - CV.Bintang Sura Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat". Dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Peraturan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. Diperbolehkan eks terpidana Tindak Pidana Korupsi menjadi Calon Legislatif menuai perdebatan publik sebagian besar publik beranggapan kasus tersebut tidak etis dalam bernegara
Penegakan Hukum Terkait Dengan Pelanggaran Lulu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polresta Surakarta Indah Sundari Pratiwi; Asri Agustiwi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023
Publisher : BSP Pers - CV.Bintang Sura Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi kehidupan masyarakat di dunia saat ini berkembang sangat pesat, kemajuan ini tentu beriringan dengan semakin meningkatnya aktifitas masyarakat. Dalam kegiatan sehari-hari mobilisasi masyarakat untuk beraktifitas tentunya tidak sedikit. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dinamika penting dalam masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, hal ini akan menyebabkan suatu permasalahan yang kompleks dijalan raya seperti halnya kemacetan, kecelakaan, sampai pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap harinya. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi inovasi pihak kepolisian. Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologi, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan juga data-data yangh diperoleh dilapangan terkait pelanggran lalu lintas. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis lalu kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya terkait masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan analisis penerapan ETLE di kota Surakarta ini dikatakan efektif, hal ini diperkuat dengan data-data penindakan pelanggaran lalu lintas dikota Surakarta pada tahun 2021 dari Polresta Surakarta, dan penegakan hukum dalam hal ini sesuai dengan tahapan-tahapan penegakan hukum dari formulasi, aplikasi maupun eksekusi merupakan langkah pasti untuk penegakan hukum, disamping itu dengan adanya ETLE merupakan terobosan baru bagi pihak Kepolisian dalam mengatasi banyaknya pelanggaran terkait lalulintas dan angkutan jalan.
Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Donny Mias Prasetyo; Asri Agustiwi; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023
Publisher : BSP Pers - CV.Bintang Sura Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Desa berdasarkan di Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Jenis penelitian adalah Yuridis Sosiologis yaitu penelitian ini dikatakan yuridis, karena mengkaji proses pembetukan Peraturan Desa dilihat dari sudut Undang-Undangnya yang diberlakukan unuk Pembentukan Peraturan Desa. Dikatakan faktor sosiologis, karena mengungkap fakta dilapangan melalui wawancara dengan Kepala Desa Jetis dan Perangkat Desa lainnya. Hasil penelitian dalam proses pembetukan Peraturan Desa di Desa Jetis Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, dimana pelaksanaannya diatur dalam Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dalam proses pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Ada tahapan-tahapan dalam Proses penyusunan Peraturan Desa: Tahap perencanaan, Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, dan Tahap penyebar luasan. Peraturan Desa Jetis di buat untuk membangun Desa sesuai aspirasi masyarakat Desa Jetis.
Co-Authors Adit Setiyawan Afia Khoirruni Afia Khoirruni’mah Arie Purnomosidi Bidari, Ashinta Sekar Bintang Ulya Kharisma Bintara Sura Priambada Dewi Gilang Andila Sari Donny Mias Prasetyo Imam Al Ghazali Hide W Indah Purnama Dewi Indah Sundari Pratiwi Muhammad Rizal Noffilla Rahma Anindi Pryo Sularso Reky Nurviana Rudatyo Rudatyo Siti Wulandari Syamsiah, Desi Yusrina Arifah