Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Judicata Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JLAS: Journal of Law and Administrative Science Journal of Law and Security Studies
Clara Ignatia Tobing
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora; Clara Ignatia Tobing
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2178

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Ektradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional Clara Ignatia Tobing
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.968 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.998

Abstract

Hukum Perjanjian Internasional mengandung perintah yang harus dihormati dan ditaati oleh yang para pihak yang terikat dalam kesepakatan. Sementara itu, kejahatan internasional yang melewati batas-batas yurisdiksi negara semakin meningkat dalam berbagai bentuk yang canggih dan frekuensi yang semakin sering. Karena kejahatan internasional yang semakin progresif diperlukan kerjasama antar negara. Mutual Legal Assistance akhirnya muncul karena pemberantasan kejahatan yang tidak memadai didukung oleh perjanjian ekstradisi. Penelitian ini akan melihat bentuk Mutual Legal Assistance yang telah disepakati dalam berbagai instrument hukum internasional.
PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA NEGERI 19 BEKASI Noviriska; Clara Ignatia Tobing
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.335 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1589

Abstract

Perubahan yang cepat dalam dunia digital menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara berkomunikasi. Pola komunikasi masyarakat berganti menjadi serba cepat, serba singkat, dipenuhi anomitas, tidak terikat ruang dan waktu serta sangat terpengaruhi budaya popular. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat terutama bagi remaja. Ketiadaan norma kesopanan tersebut bisa berdampak buruk bagi para remaja pada saat mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan pola tradisional komunikasi di masyarakat dalam ruang nyata. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 19 Bekasi yang berlokasi di wilayah Mustika Jaya.. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital
Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Muhamad Novry H; Clara Ignatia Tobing; Aly Ashghor
Bhara Justisia Vol 1 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/pq0jc598

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: Pertama, praktik hukuman mati tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di indonesia sebanyak 1.307 tersangka pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.184 kasus, dengan jumlah sebanyak 1.483 tersangka, pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, Tahun 2023 sejak januari hingga bulan juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkotika dengan jumlah sebanyak 1.625 tersangka. Kedua, Pelanggaran terhadap narkotika dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.
RELIGIOUS LEADERS IN INDONESIA’S DIGITAL PUBLIC SPHERE AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR RELIGIOUS EXPRESSION Clara Ignatia Tobing
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.56

Abstract

The expansion of digital platforms has transformed religious expression in Indonesia and intensified religion-based identity polarization in the digital public sphere. This study analyzes the legal responsibility of religious leaders who disseminate religious narratives online. Using normative legal research grounded in constitutional law and international human rights law, the study examines Indonesian legal instruments, including the amended Electronic Information and Transactions Law and the new Criminal Code, alongside the International Covenant on Civil and Political Rights. It also considers interfaith digital dialogue practices and selected online sermon examples. The study finds that religious leaders are full legal subjects who bear personal responsibility for the content and foreseeable social impact of their digital religious expression. Religious authority does not exempt them from accountability. The study formulates four parameters for distinguishing protected religious expression from religion-based hate speech: intent, substance, manner and context of dissemination, and potential social impact. These parameters support proportionate enforcement, legal certainty, pluralism, and the prevention of polarization and hate speech in digital environments.
Co-Authors Aly Ashghor Fransiska Novita Eleanora Muhamad Novry H Noviriska