Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Keamanan Nasional Journal of Law and Security Studies
Aly Ashghor
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sekuritisasi Transaksional dalam Krisis Venezuela: Analisis Politik dan Hukum Keamanan atas Penangkapan Nicolás Maduro Sidratahta Muktar; Laurencius Simanjuntak; Aly Ashghor
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL. 12 NO. 1 TAHUN 2026 (JULY 2026)
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/

Abstract

This article examines the arrest of Venezuelan President Nicolás Maduro by the United States in January 2026 through the perspectives of security law and securitization theory. Although the operation was officially justified on the basis of narco-terrorism charges, the use of military force within the territory of a sovereign state raises significant questions concerning the principles of state sovereignty and international law. Employing a normative legal approach combined with the Copenhagen School's securitization theory, this study analyzes how Venezuela's strategic oil resources were discursively reconstructed as an existential threat to U.S. national security through the interaction of speech acts, audience acceptance, and political legitimization, thereby enabling the adoption of extraordinary measures. The findings indicate that the United States acted as the principal securitizing actor, portraying the Maduro regime as a national security threat while simultaneously advancing strategic interests related to energy security and access to Venezuela's oil resources. Building upon these findings, this article introduces the concept of transactional securitization, which explains how security discourse may function not only to legitimize exceptional security measures but also to facilitate strategic economic objectives. This conceptual development extends the explanatory scope of classical securitization theory by demonstrating that successful securitization may be followed by the political and economic reconfiguration of strategically valuable natural resources. From the perspective of international law, the Maduro case raises important questions concerning the principles of Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) and good faith in the exercise of state authority, while illustrating the increasingly blurred boundary between national security and geopolitical economic competition.
Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Muhamad Novry H; Clara Ignatia Tobing; Aly Ashghor
Bhara Justisia Vol 1 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/pq0jc598

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: Pertama, praktik hukuman mati tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di indonesia sebanyak 1.307 tersangka pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.184 kasus, dengan jumlah sebanyak 1.483 tersangka, pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, Tahun 2023 sejak januari hingga bulan juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkotika dengan jumlah sebanyak 1.625 tersangka. Kedua, Pelanggaran terhadap narkotika dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.
Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Dalam Program Magang Mahasiswa di Jerman Mutiara Nurillah; Aly Ashghor; Melanie Pita Lestari
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/aj63pe40

Abstract

Fenomena globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia secara signifikan, termasuk maraknya program pertukaran pelajar dan magang di luar negeri. Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam program magang mahasiswa di Jerman memunculkan kekhawatiran terkait eksploitasi dengan modus program magang mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kasus ini memenuhi unsur-unsur TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis hukum terhadap peraturan-peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perekrutan, penipuan dan eksploitasi dalam kasus ini berpotensi memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi korban dan memperketat regulasi program magang di luar negeri serta melakukan pengawasan terkait program magang yang dilakukan oleh mahasiswa di luar negeri.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang Terasosiasi dalam Foreign Terrorist Fighters di Suriah dan Irak Salma Shafiyyah; Indah Pangestu Amaritasari; Aly Ashghor
Bhara Justisia Vol 2 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v2i2.4096

Abstract

Tidak ada definisi terorisme yang berlaku secara universal yang disepakati oleh semua negara di dunia. Namun dari banyaknya definisi terdapat persamaan dalam definisi terorisme yaitu, kekerasan terhadap individu, penyanderaan, pembunuhan, dan penyerangan terhadap properti orang lain merupakan kejahatan terorisme. Salah satu bentuk perkembangan baru dalam aksi terorisme adalah Foreign Terrorist Fighters (FTF). FTF adalah individu yang melakukan atau mencoba melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan terlibat dalam kegiatan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang terasosiasi dalam FTF. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada warga negaranya yang terasosiasi dalam FTF di luar negeri seperti Suriah ataupun Irak dengan manganoan yurisdiksi personal. Namun dalam hal ini terdapat beberapa hambatan seperti pembuktian yang sulit, tindakan di masa lalu yang tidak dapat dikenakan hukum secara retroaktif, dan kesulitan dalam mengukukur tingkat tanggungjawab perempuan dan anak.
Co-Authors Awaludin Marwan Clara Ignatia Tobing Indah Pangestu Amaritasari Laurencius Simanjuntak Melanie Pita Lestari Muhamad Novry H Mutiara Nurillah Salma Shafiyyah Sidratahta Muktar