Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF ZAKAT REDUCTION POLICY FOR STATE CIVIL SERVANTS BASED ON THE REGULATION OF THE MAYOR OF LHOKSEUMAWE NUMBER 33 OF 2017 CONCERNING THE MAMAGEMENT MECHANISM OF ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH AND WAQAF Amru Alba; Fidhia Aruni; Rudi Kurniawan; Muhammad Muhammad
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4476

The implementation of the Zakat Reduction Policy for State Civil Servants (ASN) based on the Regulation of the Mayor of Lhokseumawe Number 33 of 2017 concerning the Zakat Management Mechanism "by taking the research location at the Baitul Mal Office of Lhokseumawe City. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Zakat Reduction Policy for State Civil Servants (ASN) based on the Regulation of the Mayor of Lhokseumawe Number 33 of 2017 concerning the Mechanism of Zakat Management.

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN AMRU ALBA
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/apjpp.v4i1.31

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Banyuan Sosial rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012. Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama.

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Kemiskinan di Aceh Utara Intan Zahara; Muhammad Muhammad; Amru Alba
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 5 No 2 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.010

The purpose of this research is to identify and describe the evaluation of the Family Hope Program (PKH) along with the obstacles that occur in the evaluation of reducing poverty. The approach used in this study was a descriptive qualitative method. The technique of obtaining data is attained through observation, interviews, and documentation. The results of the study determined that in Dewantara District (North Aceh), 1,929 beneficiary families received conditional social assistance and 133 families who were already prosperous. Besides, there are 8 assistants for the PKH and 1 Coordinator for Dewantara District. The conclusion is that the evaluation of the PKH has not been realized effectively, there are still very poor households that have not received assistance, inaccurate statistical data in the field are found data on the well-off people and data on the poor, children in education who do not meet the 85% attendance requirement, there are obstacles in the process of disbursing funds, changing the period of the village apparatus, beneficiary families not participating in socialization or routine meetings, as well as diverting funds to buy basic daily needs not for educational needs. It is hoped that they can find the best way so that the community can receive the assistance as expected.

Kebijakan Pemerintah dalam Peleburan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Muntasir Muntasir; Amru Alba
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 5 No 1 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.02

Educational development must be carried out thoughtfully, following the principles of good governance which is transparent, effective, and efficient. Education becomes a solution for the intellectual life of the nation and a key enabler for sustainable development. Realizing this principle of efficiency and effectiveness, the government adopted a policy of merging 15 Education Technical Implementation Units (UPTD) at the North Aceh Education and Culture Office. The research found that in North Aceh District, 15 UPTD were merged into the Education and Culture Office, which disrupted 30 structural officials losing their positions, and 90 honorary staffs are no longer receiving salaries. The study suggests that the local government should carefully and well-designed the regulations regarding the merging 15 Education Technical Implementation Units at the North Aceh regency. The accurate implementation of the policy will not sacrifice many teaching staff and administrative officers. However, we realize that the principle of efficiency for this task is to save the use of the education budget.

Peran Sekretaris Desa Setelah Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Intan Intan; Muhammad Muhammad; Amru Alba
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 5 No 1 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.05

The purpose of this research is to identify and describe the evaluation of the Family Hope Program (PKH) along with the obstacles that occur in the evaluation of reducing poverty. The approach used in this study was a descriptive qualitative method. The technique of obtaining data is attained through observation, interviews, and documentation. The results of the study determined that in Dewantara District (North Aceh), 1,929 beneficiary families received conditional social assistance and 133 families who were already prosperous. Besides, there are 8 assistants for the PKH and 1 Coordinator for Dewantara District. The conclusion is that the evaluation of the PKH has not been realized effectively, there are still very poor households that have not received assistance, inaccurate statistical data in the field are found data on the well-off people and data on the poor, children in education who do not meet the 85% attendance requirement, there are obstacles in the process of disbursing funds, changing the period of the village apparatus, beneficiary families not participating in socialization or routine meetings, as well as diverting funds to buy basic daily needs not for educational needs. It is hoped that they can find the best way so that the community can receive the assistance as expected

EFEKTIFITAS KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Amru Alba; Fidhia Aruni; Ana Zahara; Amiruddin Abdullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7896

Penelitian ini mengkaji Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian untuk memahami efektifitas kinerja Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan bisnis proses program di Kabupaten Aceh Utara, implementasi program dan dampak keberadaan Koordinator Kabupaten bagi Sumber Daya Manusia pelaksana program. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Keberadaan koordinator untuk mengoordinasikan bisnis proses program ditingkat stakeholder kabupaten serta menyampaikan laporan bisnis proses program dari Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data ke Koordinator Wilayah Aceh dan Koordinator Regional Sumatera. Keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melaporkan secara berjenjang bisnis proses program sampai ke Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan koodinator tidak dirancang oleh kabupaten tetapi regulasi dari Kementerian Sosial. Data penerima manfaat masih diperlukan validasi dan verifikasi oleh Pendamping Sosial di kecamatan-kecamatan. Koordinator dibutuhkan untuk mengoordinir validasi dan verifikasi data. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk suksesnya pemberian bantuan, oleh karena itu keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten, terutama dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kecamatan Seunuddon (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara) Taufik Gunawan; Muhaddis Muhaddis; Ana Zahara; Amru Alba
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1101

The Government of Aceh in 2013 issued Aceh Qanun Number 11 of 2013 concerning Social Welfare. North Aceh Regency to overcome this has carried out a variety of policies / programs with the aim of finding solutions in terms of poverty alleviation of coastal communities, but not yet optimal, the number of poverty continues to increase and and decrease from year to year, we can see that the Aceh District Government The North does not seem to be serious in suppressing and overcoming poverty, based on the writer's findings that there are still many of the coastal poverty alleviation programs that are not yet right on targeting the people who are the object of the policy / program. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of poverty reduction policies in coastal communities in Seunuddon District. To describe the constraints of the government in poverty alleviation of coastal communities. The study uses a qualitative approach to the type of descriptive analysis research. The results showed that the implementation of policies in poverty reduction in coastal communities in Seunuddon District the government worked with the North Aceh Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA), North Aceh Central Statistics Agency (BPS), the Fisheries and Maritime Affairs Office, and the Social Service. The Department of Fisheries and Maritime Affairs has implemented and provided socialization to the community regarding poverty alleviation programs for the poor coastal communities, in general the poverty of coastal communities in the District of Seunuddon is influenced by cultural and structural factors. The obstacle of the government in reducing poverty of coastal communities in Seunuddon District, is related to the lack of budget, resources, facilities and infrastructure, as well as very limited information.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search