Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Zainul Alim
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL STREAMING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Zainul Alim; Faturrohman Faturrohman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10394

Abstract

Pendistribusian hak siar Liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV  oleh pihak yang tidak memiliki izin menyebabkan kerugian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal Streaming dan upaya hukum Mola TV terhadap Pelaku Ilegal Streaming. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal streaming di media sosial diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap pelanggaran dapat dikenakan pidana delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau uang ganti rugi. Upaya Hukum pihak Mola TV atas pelanggaran hak dengan membawa perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Kata Kunci: Illegal Streaming, Hak Cipta, Hak Terkait.
PERSETUJUAN NIKAH BAGI WANITA PERSPEKTIF IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Rety Bilkis Syam; Zainul Alim; Umihani Umihani
Tazkiya Vol 21 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran di kabupaten/kota provinsi Banten, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS provinsi Banten bahwa pada tahun 2018 provinsi Banten menduduki angka pengangguran tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 8,52% bahkan angka ini lebih besar dari rata-rata TPT nasional sebesar 5,34% dengan jumlah pengangguran terbanyak diduduki oleh pengangguran lulusan SMA pada wanita sebesar 15,7% dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 11,1% serta lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran lulusan SMP kebawah yang hanya sebesar 5,1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di Provinsi Banten tahun 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan yaitu data panel tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran pada perempuan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Banten tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi berupa buku, jurnal dan laporan-laporan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, uji statistik diantaranya uji-t dua sisi, uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi dengan bantuan software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran perempuan di provinsi Banten tahun 2014-2018, hal ini diketahui karena nilai (6.739 > 2.042) dan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten tahun 2014-2018
PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 Ahmad Faridz Anwar; Nelly Riyanti; Zainul Alim
Tazkiya Vol 21 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam telah memberikan banyak kemudahan untuk seluruh penganutnya seperti halnya qiradh, yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai karakteristik dan pemahaman qiradh dalam konsep fikih muamalah dan dasar hukumnya dalam persepektif ayat al-Qur’an dan hadits, serta karena banyaknya muncul aplikasi-aplikasi online yang memberikan pinjaman. Selain itu dampak bagi masyarakat yang merasakan adanya keragu-raguan dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam secara online, apakah terbebas dari riba atau tidak yang dilarang dalam agama, dan bagaimana pandangan MUI terhadap pembiayaan-pembiayaan pinjam-meminjam secara online. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penulis menggambarkan hukum qiradh dalam fikih muamalah dan Sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fikih. Dari hasil penelitian: Pertama: bahwa qiradh memiliki makna yang berbeda-beda, ada yang mengatakan pinjaman semata, namun juga ada yang mengharuskan disertakan dengan ikatan perjanjian usaha. Qiradh dilakukan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Kedua: Pinjam-meminjam adalah merupakan bukti sosial kemanusian dalam bentuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan sebagaimana ayat al-Quran dan hadits nabi yang mengajurkan, ketiga: dalam fiqh muamalah hukum qiradh adalah diperbolehkan, keempat: pinjaman secara langsung ataupun secara online pada dasarnya adalah sama, namun yang membedakan dengan menggunakan aplikasi teknologi internet, kelima: payung hukum di Indonesia terhadap teknologi keuangan ini terutama berbasis syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, perundang-undangan dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK).
Co-Authors Ahmad Faridz Anwar Faturrohman Faturrohman Leliya Leliya Nelly Riyanti Rety Bilkis Syam Umihani Umihani