Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI DESA TIALAI, KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Prasetyo, Budiyanto Dwi; Raharjo, S. Agung Sri
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan penyebab utama munculnya trauma yang berakibat pada kelangkaan pohon cendana. Pasca reformasi 1998, kebijakan tentang cendana direvisi dan mulai memberikan ruang bagi petani untuk kembali menanam cendana. Pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Perda Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana yang substansinya berpihak kepada rakyat. Namun, implementasi Perda tersebut belum maksimal, terutama soal penyebarluasan pengetahuan dan sosialisasi di masyarakat. Padahal masyarakat merupakan aktor kunci terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan tentang pengelolaan cendana di Desa Tialai Kabupaten Belu. Penelitian dilakukan di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 30 orang (n=30) atau 25% dari jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah tanaman cendana di desa sampel, minimnya konflik yang dipicu keberadaan pohon cendana, dan kemauan kuat masyarakat untuk menanam cendana. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan cendana masih didominasi peraturan yang lama dan belum ada sosialisasi secara formal dari pemerintah tentang peraturan yang baru. Tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan cendana masih bersifat konservatif. Yakni, masih menginginkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan ijin pemasaran cendana, dan dianggap perlunya peraturan tentang cendana. Masyarakat juga menginginkan, peran pemerintah dalam penentuan harga jual cendana dibatasi. Penelitian menyarankan agar segera dilakukan sosialisasi peraturan terbaru, dan perlu juga diperhatikan preferensi masyarakat yang menginginkan pembatasan campur tangan pemerintah dalam perdagangan cendana.
LENDE URA, SEBUAH INISIATIF MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI SUMBA BARAT DAYA Njurumana, Gerson ND.; Prasetyo, Budiyanto Dwi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berbagai pola adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu sumberdaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dan sebaliknya manusia adalah produk dari lingkungan, sehingga berbagai bentuk adaptasi lingkungan banyak dijumpai berdasarkan persepsi dan pengalaman berinteraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Inisiatif lokal pada tataran filosofis maupun praktis, sesungguhnya merupakan modal dasar bagi pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang inisiatif lokal Lende Ura yang ada pada masyarakat Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui pendokumentasian literatur dan wawancara mendalam terkait fokus kajian. Penelitian dilakukan tahun 2009. Analisis data dilakukan secara deskriptif naratif. Lende Ura merupakan salah satu bentuk inisiatif lokal yaitu sebuah filosofi kehidupan masyarakat di Sumba Barat Daya yang memandang hutan sebagai jembatan bagi datangnya hujan. Masyarakat memahami bahwa hutan yang terpelihara dengan baik akan menjadi jembatan bagi turunnya hujan sehingga mendukung usaha pertanian dan ketersediaan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep Lende Ura mendorong masyarakat menghargai setiap komponen sumberdaya alam yang ada, serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses terjadinya hujan. Karenanya, masyarakat tidak melakukan penebangan liar, menghindari kebakaran hutan dan lahan, memelihara daerah tangkapan air melalui budidaya pertanian campuran lahan kering serta memanfaatkan hasil hutan non kayu.
PELESTARIAN CENDANA (Santalum album Linn) SECARA SWADAYA OLEH MASYARAKAT DI DESA NANSEAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Prasetyo, Budiyanto Dwi; Raharjo, Agung Sri
Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.306 KB)

Abstract

ABSTRAKPenurunan populasi cendana (Santalum album Linn.) yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT)  beberapa dekade terakhir menyebabkan berbagai pihak mengupayakan aksi penyelamatan cendana. Di antara pihak-pihak tersebut, terdapat masyarakat yang secara swadaya dan mandiri sudah melakukan upaya pelestarian cendana. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara deskriptif upaya pelestarian cendana secara swadaya oleh masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 30 responden (n=30) atau 10% dari jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan, persepsi masyarakat bersifat positif terhadap cendana dan dapat menjadi modal sosial terhadap upaya pelestarian cendana. Masyarakat masih menggunakan teknik budidaya dan pemeliharaan cendana secara tradisional. Meski demikian, tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan jika menggunakan petunjuk teknis budidaya cendana yang ada. Upaya pelestarian cendana secara swadaya oleh masyarakat belum mendapat dukungan dari pihak pemerintah, terutama soal teknik budidaya, pemeliharaan, dan kebijakan. Penelitian ini menyarankan; (1) potensi yang ada di masyarakat dijadikan modal dasar bagi upaya lanjutan pelestarian cendana di NTT, (2) dilakukan kajian tentang teknik budidaya cendana tradisional, (3) peningkatan penguasaan teknik budidaya cendana petani agar sesuai standar petunjuk teknis budidaya cendana dan (4) dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terbaru cendana.
Curbing Illegal Grazing Through Mediating Interests of Local Communities in East Nusa Tenggara Province, Indonesia Kurniadi, Rahman; Maryani, Retno; Wibowo, Lukas Rumboko; Prasetyo, Budiyanto Dwi; Setyowati, Retno
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 12, No 1 (2020): March
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v12i1.23331

Abstract

Communities living surrounding forest  have  used state forest for grazing area  in East Nusa Tenggara Timur Province, Indonesia for a long time.  However, Indonesia government have not given them a permit for managing state forest. Government will  involve communities in state forest management   to generate people income but government ,as a principal, was worried that the communities, as agent,  will act in the way contrary to the interest of government. We used  a principal agent theory to analyze principal agent problems which will occur if  communities manage  state forest for  silvopasture purpose. The research showed that there are some principal agent problems in silvopasture contract if government give communities a permit for silvopasture purpose, i.e.  communities, as agent, are  not willing  to plant trees and keep forest. Government must control communities to prevent some principal-agent problems in silvopasture contract.
Curbing Illegal Grazing Through Mediating Interests of Local Communities in East Nusa Tenggara Province, Indonesia Kurniadi, Rahman; Maryani, Retno; Wibowo, Lukas Rumboko; Prasetyo, Budiyanto Dwi; Setyowati, Retno
Komunitas Vol 12, No 1 (2020): March 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v12i1.23331

Abstract

Communities living surrounding forest  have  used state forest for grazing area  in East Nusa Tenggara Timur Province, Indonesia for a long time.  However, Indonesia government have not given them a permit for managing state forest. Government will  involve communities in state forest management   to generate people income but government ,as a principal, was worried that the communities, as agent,  will act in the way contrary to the interest of government. We used  a principal agent theory to analyze principal agent problems which will occur if  communities manage  state forest for  silvopasture purpose. The research showed that there are some principal agent problems in silvopasture contract if government give communities a permit for silvopasture purpose, i.e.  communities, as agent, are  not willing  to plant trees and keep forest. Government must control communities to prevent some principal-agent problems in silvopasture contract.