Hendrawan Prasetyo
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENGARUH AKSES PERMODALAN, PENGELOLAAN BISNIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (KASUS PKL DI KABUPATEN KEBUMEN) Wibawanto, Sigit; Prasetyo, Hendrawan
Fokus Bisnis Vol 7, No 2 (2008)
Publisher : Fokus Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.924 KB)

Abstract

Dewasa ini program pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi isu sentral yang seringkali didengungkan dan menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Isu yang berkembang menjadi wacana menarik perhatian ini adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kukuhnya industri kecil yang cenderung lebih stabil dibandingkan industri besar pada saat krisis multidimensional menjadikan munculnya upaya bahwa perhatian yang tepat saat ini adalah lebih terfokus pada ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Realita saat ini adalah banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai berani untuk membuka usaha baru, dan cenderung dengan modal awal kecil dengan perhitungan yang kurang maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan bisnis masih berdasarkan hitungan ikut-ikutan. Yang terjadi saat ini adalah banyak bermunculan usaha yang jarang sekali di konsep secara bisnis dan asal-asalan. Namun demikian ada pula yang berkembang karena sudah dipersiapkan secara matang dan siap untuk dikembangkan. Bisnis yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat saat ini adalah di emperan toko, tepi jalan, yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha mikro dari segi informal memang sangat perlu dikembangkan tentu saja disesuaikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung terkesan negatif, kaki lima pandangannya lebih negatif baik dari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kumuh dan tidak bersih. Akan tetapi dengan konsep yang berubah, justru dari kaki limalah sumber perekonomian masyarakat bisa berkembang.
Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap Daya Saing (Competitiveness) Perguruan Tinggi Swasta Di Kabupaten Kebumen Prasetyo, Hendrawan
Fokus Bisnis Vol 13, No 1 (2014)
Publisher : Fokus Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.814 KB)

Abstract

Accreditation policies established by the government was not fully implemented by the private universities in Kebumen. Of the five existing private universities, only two private universities that have implemented policies such accreditation STIE Putra Bangsa and STIKES Muhammadiyah Gombong. While the other three universities namely AMIK PGRI Kebumen, STTM Kebumen, and Dharma Patria Polytechnic Kebumen, accreditation policy does not apply. Accreditation policy will encourage the efforts of private universities in improving the quality and competitiveness. Some private universities are implementing quality policy efforts and make improvements. However, several other private universities have not been applied so that the accreditation policies competitiveness indicators include the number of students, academic faculty qualifications, facilities and infrastructure, and cooperation with external parties can not be optimally carried out by universities that have not implemented the policy of accreditation. The purpose of this study was to determine how the universities accreditation policy impact on the competitiveness of private universities in Kebumen. This type of research is qualitative research, retrieval of data sources using the technique of "purposive sampling" by the number of informants as many as 30 people including structural universities officials, students, and stakeholders. Collecting data in this research is done through observation, documentation and indepth interview. Techniques of data analysis in this study is the analysis of the interactive model, includes four components, namely data collection, data reduction, data display and conclusions or verification. The theory used is a theory about quality assurance. The results of this study found that for private universities that implement accreditation policy of accreditation policies can have an impact on the competitiveness of more optimal effort in improving the quality of the acquisition so the number of students in each new admissions, academic qualifications are sufficient faculty, facilities and infrastructure are more adequate, and the amount of cooperation with external parties can be pursued optimally. But for private univertsities that do not implement the accreditation policies of competitiveness remains to be pursued optimally. Key words : Accreditation, competitiveness, higher education, impact, quality
Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap Daya Saing (Competitiveness) Perguruan Tinggi Swasta Di Kabupaten Kebumen Prasetyo, Hendrawan
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 13 No 1 (2014)
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.814 KB) | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v13i1.13

Abstract

Accreditation policies established by the government was not fully implemented by the private universities in Kebumen. Of the five existing private universities, only two private universities that have implemented policies such accreditation STIE Putra Bangsa and STIKES Muhammadiyah Gombong. While the other three universities namely AMIK PGRI Kebumen, STTM Kebumen, and Dharma Patria Polytechnic Kebumen, accreditation policy does not apply. Accreditation policy will encourage the efforts of private universities in improving the quality and competitiveness. Some private universities are implementing quality policy efforts and make improvements. However, several other private universities have not been applied so that the accreditation policies competitiveness indicators include the number of students, academic faculty qualifications, facilities and infrastructure, and cooperation with external parties can not be optimally carried out by universities that have not implemented the policy of accreditation. The purpose of this study was to determine how the universities accreditation policy impact on the competitiveness of private universities in Kebumen. This type of research is qualitative research, retrieval of data sources using the technique of "purposive sampling" by the number of informants as many as 30 people including structural universities officials, students, and stakeholders. Collecting data in this research is done through observation, documentation and indepth interview. Techniques of data analysis in this study is the analysis of the interactive model, includes four components, namely data collection, data reduction, data display and conclusions or verification. The theory used is a theory about quality assurance. The results of this study found that for private universities that implement accreditation policy of accreditation policies can have an impact on the competitiveness of more optimal effort in improving the quality of the acquisition so the number of students in each new admissions, academic qualifications are sufficient faculty, facilities and infrastructure are more adequate, and the amount of cooperation with external parties can be pursued optimally. But for private univertsities that do not implement the accreditation policies of competitiveness remains to be pursued optimally. Key words : Accreditation, competitiveness, higher education, impact, quality
PENGARUH AKSES PERMODALAN, PENGELOLAAN BISNIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (KASUS PKL DI KABUPATEN KEBUMEN) Wibawanto, Sigit; Prasetyo, Hendrawan
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 7 No 2 (2008): Fokus Bisnis
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.924 KB) | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v7i2.18

Abstract

Dewasa ini program pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi isu sentral yang seringkali didengungkan dan menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Isu yang berkembang menjadi wacana menarik perhatian ini adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kukuhnya industri kecil yang cenderung lebih stabil dibandingkan industri besar pada saat krisis multidimensional menjadikan munculnya upaya bahwa perhatian yang tepat saat ini adalah lebih terfokus pada ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Realita saat ini adalah banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai berani untuk membuka usaha baru, dan cenderung dengan modal awal kecil dengan perhitungan yang kurang maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan bisnis masih berdasarkan hitungan ikut-ikutan. Yang terjadi saat ini adalah banyak bermunculan usaha yang jarang sekali di konsep secara bisnis dan asal-asalan. Namun demikian ada pula yang berkembang karena sudah dipersiapkan secara matang dan siap untuk dikembangkan. Bisnis yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat saat ini adalah di emperan toko, tepi jalan, yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha mikro dari segi informal memang sangat perlu dikembangkan tentu saja disesuaikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung terkesan negatif, kaki lima pandangannya lebih negatif baik dari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kumuh dan tidak bersih. Akan tetapi dengan konsep yang berubah, justru dari kaki limalah sumber perekonomian masyarakat bisa berkembang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kabupaten Kebumen) Prasetyo, Hendrawan
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 17 No 2 (2018): FOKUS BISNIS
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.45 KB) | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v17i2.272

Abstract

Almost the average company in Kebumen Regency has applied salary payment of employees in accordance with the provisions of MSEs, although in implementation is not one hundred percent. Although Kebumen District Government has set District Minimum Wage (MSE) in 2017 amounting to Rp 1,433,900.00, but there are still many employers / companies that pay salaries under the MSEs. The relations of workers and employers actually need each other. Workers expect the fulfillment of the necessities of life and the entrepreneur seeks to maintain the survival of his company. Without employers, workers find it difficult to sustain their lives, whereas unemployed workers will not be able to continue their business. So it needs a good relationship between the two, the existence of mutual understanding. Employers need to understand the needs of the workers, and the workers understand the company's ability to pay wages. The purpose of this study is to find out how the implementation of District Minimum Wage policy and its impact on community welfare in Kebumen District. The type of this research is qualitative research, taking the data source using the technique of "purposive sampling" with the number of informants as many as 11 people including from the elements of local government that is the Office of Manpower and Cooperative SME Kebumen Regency, private entrepreneurs in Kebumen District, and employees of private companies in Kebumen . Data collection in this research is done through observation, documentation and in-depth interview. Data analysis techniques in this study is interactive model analysis, including four components of data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. Theories used are theories of public policy, policy implementation and wages. The results of this study found that almost most companies in Kebumen District have paid employee salaries according to MSEs, although there are still companies that have not been able to meet the payroll of employees according to the MSEs. Some companies studied do not experience obstacles in the implementation of MSE in accordance with the established, but if the company has problems in terms of implementing payroll employees according to MSEs there is a mechanism of deferring payment. The role of local government in the implementation of MSE is needed in terms of socialization and coaching and know the problems that occur in the company or labor in the scope of Kebumen. In terms of achieving the welfare of workers, the company should be able to provide salaries in accordance with the Minimum Wage and supplemented with the provision of various benefits in order to create the welfare of workers in particular and society in general. Keywords: policy implementation, workers, company, welfare, minimum wage
Upaya Mempertahankan Bisnis Radio Siaran Di Era Kemajuan Teknologi Informasi (Studi Pada Empat Perusahaan Radio Siaran di Kabupaten Kebumen) Prasetyo, Hendrawan
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 18 No 2 (2019): FOKUS BISNIS
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v18i2.332

Abstract

The problem in this study is about how the radio broadcast business in the era of technological advancements and information, whether radio broadcasts can still maintain their existence and are still in the public interest as an effective means of entertainment and information and what radio broadcast companies do in facing business challenges in the era technological progress and information so that it can survive. The method used in this study is a qualitative research method, taking data sources using a "purposive sampling" technique with a total of 4 (four) informants including the management of radio broadcast companies in 4 (four) radio broadcast companies in the researched Kebumen Regency. Data collection in this study was carried out through observation, documentation and in-depth interviews. Observations and interviews are used to capture primary data relating to how important radio broadcast companies view technological and information progress as challenges that must be faced to maintain the existence of broadcast radio. While the study of documentation is used to capture secondary data that can be raised from various documentation about media data, broadcast radio company profiles and so on. The data analysis technique in this study is an interactive model analysis, including four components, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions or verification. The theory used is the theory of general communication and business communication. The locus of research in four radio broadcast companies in Kebumen District, namely: Bimasakti FM Kebumen, Mas FM Kebumen, RPFM Gombong, and Radio Gong FM Gombong, the results of this study found that advances in technology and information will raise efforts to improve the quality of broadcast radio companies in Kebumen through various ways including the ability to adjust to follow the advances in technology and information carried out by changing the conventional ways of broadcasting in a more modern way with technology-based and internet-based information. The four radio broadcast companies in Kebumen Regency were examined, although in general they had adjusted to the advancement of technology and information in order to maintain their existence. In fact there were still a number of radio broadcast companies that had not implemented streaming broadcasts so that the range that could be received by audiences or listeners was limited and not yet global. Efforts to adjust to the advancement of technology and information must, of course, be accompanied by efforts to improve the quality of human resources broadcast radio companies both internally and externally. Keywords: business communication, existence, radio broadcast, streaming, technological progress.
Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap Daya Saing (Competitiveness) Perguruan Tinggi Swasta Di Kabupaten Kebumen Hendrawan Prasetyo
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 13 No 1 (2014)
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v13i1.13

Abstract

Accreditation policies established by the government was not fully implemented by the private universities in Kebumen. Of the five existing private universities, only two private universities that have implemented policies such accreditation STIE Putra Bangsa and STIKES Muhammadiyah Gombong. While the other three universities namely AMIK PGRI Kebumen, STTM Kebumen, and Dharma Patria Polytechnic Kebumen, accreditation policy does not apply. Accreditation policy will encourage the efforts of private universities in improving the quality and competitiveness. Some private universities are implementing quality policy efforts and make improvements. However, several other private universities have not been applied so that the accreditation policies competitiveness indicators include the number of students, academic faculty qualifications, facilities and infrastructure, and cooperation with external parties can not be optimally carried out by universities that have not implemented the policy of accreditation. The purpose of this study was to determine how the universities accreditation policy impact on the competitiveness of private universities in Kebumen. This type of research is qualitative research, retrieval of data sources using the technique of "purposive sampling" by the number of informants as many as 30 people including structural universities officials, students, and stakeholders. Collecting data in this research is done through observation, documentation and indepth interview. Techniques of data analysis in this study is the analysis of the interactive model, includes four components, namely data collection, data reduction, data display and conclusions or verification. The theory used is a theory about quality assurance. The results of this study found that for private universities that implement accreditation policy of accreditation policies can have an impact on the competitiveness of more optimal effort in improving the quality of the acquisition so the number of students in each new admissions, academic qualifications are sufficient faculty, facilities and infrastructure are more adequate, and the amount of cooperation with external parties can be pursued optimally. But for private univertsities that do not implement the accreditation policies of competitiveness remains to be pursued optimally. Key words : Accreditation, competitiveness, higher education, impact, quality
PENGARUH AKSES PERMODALAN, PENGELOLAAN BISNIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (KASUS PKL DI KABUPATEN KEBUMEN) Sigit Wibawanto; Hendrawan Prasetyo
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 7 No 2 (2008): Fokus Bisnis
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v7i2.18

Abstract

Dewasa ini program pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi isu sentral yang seringkali didengungkan dan menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Isu yang berkembang menjadi wacana menarik perhatian ini adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kukuhnya industri kecil yang cenderung lebih stabil dibandingkan industri besar pada saat krisis multidimensional menjadikan munculnya upaya bahwa perhatian yang tepat saat ini adalah lebih terfokus pada ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Realita saat ini adalah banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai berani untuk membuka usaha baru, dan cenderung dengan modal awal kecil dengan perhitungan yang kurang maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan bisnis masih berdasarkan hitungan ikut-ikutan. Yang terjadi saat ini adalah banyak bermunculan usaha yang jarang sekali di konsep secara bisnis dan asal-asalan. Namun demikian ada pula yang berkembang karena sudah dipersiapkan secara matang dan siap untuk dikembangkan. Bisnis yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat saat ini adalah di emperan toko, tepi jalan, yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha mikro dari segi informal memang sangat perlu dikembangkan tentu saja disesuaikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung terkesan negatif, kaki lima pandangannya lebih negatif baik dari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kumuh dan tidak bersih. Akan tetapi dengan konsep yang berubah, justru dari kaki limalah sumber perekonomian masyarakat bisa berkembang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kabupaten Kebumen) Hendrawan Prasetyo
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 17 No 2 (2018): FOKUS BISNIS
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v17i2.272

Abstract

Almost the average company in Kebumen Regency has applied salary payment of employees in accordance with the provisions of MSEs, although in implementation is not one hundred percent. Although Kebumen District Government has set District Minimum Wage (MSE) in 2017 amounting to Rp 1,433,900.00, but there are still many employers / companies that pay salaries under the MSEs. The relations of workers and employers actually need each other. Workers expect the fulfillment of the necessities of life and the entrepreneur seeks to maintain the survival of his company. Without employers, workers find it difficult to sustain their lives, whereas unemployed workers will not be able to continue their business. So it needs a good relationship between the two, the existence of mutual understanding. Employers need to understand the needs of the workers, and the workers understand the company's ability to pay wages. The purpose of this study is to find out how the implementation of District Minimum Wage policy and its impact on community welfare in Kebumen District. The type of this research is qualitative research, taking the data source using the technique of "purposive sampling" with the number of informants as many as 11 people including from the elements of local government that is the Office of Manpower and Cooperative SME Kebumen Regency, private entrepreneurs in Kebumen District, and employees of private companies in Kebumen . Data collection in this research is done through observation, documentation and in-depth interview. Data analysis techniques in this study is interactive model analysis, including four components of data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. Theories used are theories of public policy, policy implementation and wages. The results of this study found that almost most companies in Kebumen District have paid employee salaries according to MSEs, although there are still companies that have not been able to meet the payroll of employees according to the MSEs. Some companies studied do not experience obstacles in the implementation of MSE in accordance with the established, but if the company has problems in terms of implementing payroll employees according to MSEs there is a mechanism of deferring payment. The role of local government in the implementation of MSE is needed in terms of socialization and coaching and know the problems that occur in the company or labor in the scope of Kebumen. In terms of achieving the welfare of workers, the company should be able to provide salaries in accordance with the Minimum Wage and supplemented with the provision of various benefits in order to create the welfare of workers in particular and society in general. Keywords: policy implementation, workers, company, welfare, minimum wage
Upaya Mempertahankan Bisnis Radio Siaran Di Era Kemajuan Teknologi Informasi (Studi Pada Empat Perusahaan Radio Siaran di Kabupaten Kebumen) Hendrawan Prasetyo
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 18 No 2 (2019): FOKUS BISNIS
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v18i2.332

Abstract

The problem in this study is about how the radio broadcast business in the era of technological advancements and information, whether radio broadcasts can still maintain their existence and are still in the public interest as an effective means of entertainment and information and what radio broadcast companies do in facing business challenges in the era technological progress and information so that it can survive. The method used in this study is a qualitative research method, taking data sources using a "purposive sampling" technique with a total of 4 (four) informants including the management of radio broadcast companies in 4 (four) radio broadcast companies in the researched Kebumen Regency. Data collection in this study was carried out through observation, documentation and in-depth interviews. Observations and interviews are used to capture primary data relating to how important radio broadcast companies view technological and information progress as challenges that must be faced to maintain the existence of broadcast radio. While the study of documentation is used to capture secondary data that can be raised from various documentation about media data, broadcast radio company profiles and so on. The data analysis technique in this study is an interactive model analysis, including four components, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions or verification. The theory used is the theory of general communication and business communication. The locus of research in four radio broadcast companies in Kebumen District, namely: Bimasakti FM Kebumen, Mas FM Kebumen, RPFM Gombong, and Radio Gong FM Gombong, the results of this study found that advances in technology and information will raise efforts to improve the quality of broadcast radio companies in Kebumen through various ways including the ability to adjust to follow the advances in technology and information carried out by changing the conventional ways of broadcasting in a more modern way with technology-based and internet-based information. The four radio broadcast companies in Kebumen Regency were examined, although in general they had adjusted to the advancement of technology and information in order to maintain their existence. In fact there were still a number of radio broadcast companies that had not implemented streaming broadcasts so that the range that could be received by audiences or listeners was limited and not yet global. Efforts to adjust to the advancement of technology and information must, of course, be accompanied by efforts to improve the quality of human resources broadcast radio companies both internally and externally. Keywords: business communication, existence, radio broadcast, streaming, technological progress.