Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Made Pujawan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KEHARUSAN PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM I Dewa Agung Ayu Paramita Martha; I Made Pujawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children are part of the younger generation, the successor to the ideals of the nationthat requires guidance and protection in order to ensure the growth and development of thephysical, mental and social development as a whole, harmonious and balanced, which doesnot have the ability to distinguish the action is allowed and not allowed, so often due to theiractions must be confronted with the law. Against children in conflict with the law that theycan not protect his own rights, there needs to be control from adults, in this case the parentand related judicial proceedings in the course of a legal aid lawyer. Therefore, in this paperwill discuss what legislation governing child protection rights of children in conflict with thelaw and whether the child is dealing with the current legal counsel has obtained assistancewhen dealing with the law.
TELECONFERENCE SEBAGAI BENTUK KEMAJUAN TEKNOLOGI DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI SALAH SATU CARA MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIIL Putu Inten Andhita Dewi; I Made Pujawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persidangan dengan menggunakan media teleconference mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tak sedikit yang menentang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya perdebatan mengenai penggunaan teleconference di Indonesia dan bagaimana menyiasati teleconference sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana sebagai salah satu cara mendapatkan kebenaran materiil dapat terealisir untuk masa ke depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan.. Kesimpulan dari penulisan ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya perdebatan mengenai penggunaan teleconference di Indonesia diantaranya adalah Kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakkan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif (ius constitutum), KUHAP tidak mengatur teleconference, dan terhadap eksistensi teleconference Hakim menyetujui dilakukan teleconference. Dengan adanya sistem pembuktian baru dalam KUHAP mendatang, maka bukan saja teleconference dapat diakomodir, akan tetapi seiring perkembangan zaman dan teknologi maka bukti modern lainnya relatif dapat diterapkan dalam praktik peradilan guna mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.Kata kunci : teleconference, pembuktian, kebenaran materiil
PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN Ni Putu Candra Dewi; I Made Pujawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumers are part of Indonesian society has right to be protected. Through Consumers Protection Act, the Government has set up the protection. However, few consumers who knew and understand the law. Similiarly, the consumer alternative dispute resolution through mediation at Consumer Dispute Settlement Body.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT TERHADAP BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI KERUSAKAN (STUDI PADA PT.GED DENPASAR BALI) Kadek Ayu Anggreni Putri; Anak Agung Ketut Sukranatha; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.344 KB)

Abstract

Pengangkutan ialah merupakan kegiatan yang sangat vital dikehidupan masyarakat. Mengapa demikian, karena didasari oleh berbagai faktor. Perjanjian memang ini merupakan perjanjian pengangkutan. Setiap Penelitian yang bersifat ilmiah, seperti dalam penulisan skripsi, metodelogi sangat diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah dalam penulisan skripsi. Hal tersebut dibutuhkan agar penulisan ilmiah tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Metodelogi peneliatian adalah ilmu kerangka kerja melaksanakan penelitan. Walaupun tanggung jawab hukum perusahaan telah dialihkan kepada pihak asuransi, perusahaan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kerusakan atau kecelakaan terhadap barang kiriman, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman terlebih dahulu sebelum barang kiriman itu diangkut, agar terjadinya pengiriman yang aman dan nyaman terhadap barang kiriman.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI HOTEL MAYA UBUD Putu Lia Apriyanti; I Nyoman Mudana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.142 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari di Hotel Maya Ubud, Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam dengan cara bekerja. Melihat realita diatas, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja pada dasarnya terjadi setelah diadakannya perjanjian kerja. Perjanjian kerja memuat hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh, salah satunya adalah hak perempuan. Hak perempuan diatur dalam Pasal 76 ayat 1,2,3,4 Undang-undang Ketenagakerjaan.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Ubud Resort & Spa dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis dalam menganalisis adalah Yuridis-Empiris. Penelitian ini beranjak dari kesenjangan yang terjadi antara peraturan yang mengatur dan proses penerapan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari belum berjalan dengan semestinya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pekerja akan haknya, serta padatnya pekerjaan yang ada di Maya Ubud Resort & Spa yang membuat pekerja sulit mendapatkan haknya dan kurangnya sarana transportasi untuk memberi antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.Adapun hal yang harus diperhatikan oleh pihak pengusaha agar Maya Ubud Resort & Spa mengatur dengan baik jadwal pekerja sehingga tidak ada pekerja yang bekerja melebihi batas maksimal jam kerja serta memberikan kebebasan sepenuhnya atas hak-haknya yang didapat oleh pekerja dan pihak pemerintah selalu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pihak perusahaan.Kata Kunci: Pengusaha, Pekerja Perempuan, Perlindungan Hukum
PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN VAKSIN PALSU I Komang Kertiyasa; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.357 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul pengaturan ganti rugi bagi konsumen berkaitan dengan vaksin palsu. Latar belakang tulisan ini dibuat karena banyaknya konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu. Vaksinasi berperan penting terhadap kesehatan seseorang dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit, tentu hal ini akan berakibat buruk apabila yang dikonsumsi adalah vaksin palsu. Banyak diantaranya yang baru mengetahui setelah sekian tahun berlalu. Akibat kejadian ini, maka konsumen berhak mendapat kepastian hukum atas hak-haknya memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, internet dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pengaturan ganti rugi bagi konsumen korban vaksin palsu. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah konsumen vaksin palsu yang dirugikan dapat menuntut haknya dengan mengacu pada ketentuan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Praktik Kedokteroan, dan Tenaga Kesehatan. Kata Kunci: Ganti Rugi, Konsumen, Vaksin Palsu.
PELAKSANAAN PASAL 106 UNDUNG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI MERCURE RESORT SANUR BALI Andi Lukman Hakim; I Made Udiana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.29 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Pelaksanaan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mercure Resort Sanur Bali”. Makalah inimenggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan.Bagaimana ketentutan kewajiban pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartitbagi setiap perusahaan sesuai amanat pasal 106 tersebut dapat dilaksanakanberdasarkan aturan hukum yang ada secara harmonis. Untuk memberikan manfaatyang positif bagi terciptanya suasana kerja dan hubungan kerja yang kondusif sertadapat menjadi salah satu wadah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antarapekerja dan pengusaha. Hal tersebut sesuai dengan semangat pembentukan LKSBipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,dan berkeadilan di setiap perusahaan.
PEMENUHAN HAK CUTI HAMIL TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA INNER GLOW SPA I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra; I Made Udiana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.718 KB)

Abstract

Pertumbuhan industri pariwisata yang semakin meningkat banyak menyerap pekerja perempuan sehingga pemenuhan hak-hak dasar pekerja perempuan harus dilindungi serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Bekerja dengan orang lain didasarkan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan kewajiban kedua belah pihak. Ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain ini menunjukan adanya hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan antara bawahan dan atasan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang pada hakekatnya meneliti hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pihak Inner Glow Spa dalam pemenuhan hak cuti hamil terhadap pekerja perempuan belum diberikan sepenuhnya. Pekerja yang sedang menjalani hak cuti hamil seharusnya mendapatkan waktu istirahat dan upah penuh yang sesuai dengan peraturan perundang, jika tidak dipenuhi akan terjadi perselisihan hak karena apa yang menjadi hak pekerja tidak dilaksanakan oleh pihak Inner Glow Spa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya hak cuti hamil pada Inner Glow Spa adalah perjanjian kerja tersebut batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak pernah ada. Selain itu pihak Inner Glow Spa dapat diberikan sanksi pidana penjara dan sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pekerja Perempuan, Perjanjian Kerja, Hak Cuti Hamil
PENERAPAN ASAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA PADA PT.SINAR DEWATA DI KABUPATEN JEMBRANA Ni Kade Ayu Trisna Dewi; I Nyoman Darmadha; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.815 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja pada PT.Sinar Dewata DiKabupaten Jembrana. Latar belakang penelitian ini adalah tentang penerapan kesejahteraan bagi pekerja yang masih tidak merata dan masih terasa tidak adil terhadap beberapa pekerja, karena didalam asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata, sehingga terkait masih belum adil dan meratanya pemenuhan hak jaminan sosial kepada pekerja tersebut maka masih adanya kendala dalam efektivitas penerapan asas pembangunan ketenagakerjaan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis, penelitian emperis menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendekatan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata belum berjalan efektif, yang terkait keadilan dan kemerataan jaminan sosial terhadap pekerjanya belum sepenuhnya berjalan dan adanya faktor pendukung dan factor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari faktor pendukungnya sendiri didukung dari segi pendanaan, serta faktor penghambat terkait kurangnya sosialisasi dan faktor sarana atau fasilitas jarak tempuh sebelum dibukanya cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jembrana. Kata Kunci : Asas Pembangunan Ketenagakerjan, Jaminan Sosial, Pekerja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG BEKERJA MELEBIHI WAKTU JAM KERJA PADA PERUSAHAAN PT BALI SUCI TOUR DAN TRAVEL I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya; I Made Udiana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.402 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerjamelebihi waktu jam kerja pada perusahaan PT. Bali Suci Tour dan Travel bertujuan untukmengetahui hambatan yang di temui dalam proses perlindungan hukum bagi para pekerjadi PT. Bali Suci Tour dan Travel dengan menggunakan metode yuridis empiris maka diperoleh kesimpulan bahwa hambatan yang di temui dalam proses perlindungan hukumbagi para pekerja di PT. Bali Suci Tour dan Travel adalah kurangnya pengetahuan daripemilik perusahaan tentang perlindungan hukum.
Co-Authors Anak Agung Ketut Sukranatha Andi Lukman Hakim Angela Paramitha Sasongko Dewa Gede Ari Pratama I Dewa Agung Ayu Paramita Martha I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya I Ketut Markeling I Ketut Suprapta Adi I Komang Kertiyasa I Made Udiana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra I Putu Widhi Semarajaya Kadek Ayu Anggreni Putri Kadek Diyah Permatasari Made Robby Karna Aditya Ngakan Putu Surya Negara Ni Kade Ayu Trisna Dewi Ni Ketut PitriAdiGunarti Ni Putu Candra Dewi Pande Sudirja S. Putu Inten Andhita Dewi Putu Lia Apriyanti