Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.143

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas JUTEKS - Jurnal Teknik Sipil Warta Penelitian Perhubungan Jurnal Forum Teknik Sipil Jurnal Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Undana Warta Penelitian Perhubungan

I Made Udiana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 446950

Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation

Published : 80 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS APLIKASI MOBILE DITINJAU DARI HAK CIPTA Akhila Rayintama, I Gde; Udiana, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dibuatnya jurnal ilmiah adalah untuk memahami dan mengetahui lebih dalam perlindungan hukum atas aplikasi mobile sebagai perkembangan program aplikasi berdasarkan hak cipta, dengan mempergunakan metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil dari peneltian ini yakni bahwa aplikasi mobile merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta karena penciptanya telah mewujudkan idenya kebentuk nyata dengan menggunakan kemampuan pikiran, keahlian dan keterampilannya. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC ciptaan yang dilindungi yakni program komputer, namun tidak disebutkan mengenai perlindungan hak cipta aplikasi mobile sebagai perkembangan dari program komputer. Perlindungan hukum atas aplikasi mobile yakni melalui preventive dengan melakukan pencatatan aplikasi mobile sebagai ciptaan dan melalui respensif dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas penggandaan atau penjualan aplikasi mobile secara illegal. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Aplikasi Mobile Abstract The purpose of making scientific journals is to understand and know more deeply about the legal protection of mobile applications as the development of application programs based on copyright, using normative research methods and a statutory approach. The result of this research is that the mobile application is an intellectual work that is protected by copyright because the creator has put his ideas into real form by using the ability of his mind, expertise and skills. Based on the provisions of Article 40 paragraph (1) letter s of the UUHC protected works, namely computer programs, however, there is no mention of copyright protection for mobile applications as a development of computer programs. Legal protection for mobile applications, namely through preventive recording of mobile applications as creations and through respecting by filing claims for compensation for illegal copying or selling of mobile applications. Keywords: Protection, Copyright, Mobile Applications

IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PONDOK USAHA WISATA TERHADAP PENGINAPAN YANG BEROPERASI DI DENPASAR Orchita, Ida Ayu; Udiana, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Kota Denpasar Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pondok Usaha Wisata Terhadap penginapan berupa villa dan guest house Yang Beroperasi Di Kota Denpasar dan Faktor Penghambat Pengurusan Perizinan Villa di Kota Denpasar Sehinnga Terjadinya Penertiban Kepada Pengelola Penginapan berupa villa dan guest house Di Kota Denpasar Sesuai Peraturan Kota Denpasar Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pondok Usaha Wisata. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan penertiban Jika usaha akomodasi penginapan seperti Villa dan guest house yang berdiri dan beroperasional tanpa izin akomodasi wisata, terdapat beberapa resiko dan sanksi yang akan dibebankan kepada manajemen dan pemilik dari usaha villa tersebut. Sanksi kepada pengelola usaha akomodasi wisata dimana jika pemilik usaha villa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) akan dikenai teguran tertulis pertama. Kalau lebih 7 hari kerja, pemilik usaha villa dikenai teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka kegiaatan operasional usaha pariwisata dibekukan. Kata Kunci : villa, ijin akomodasi wisata, Pemerintah Kota ABSTRACT The purpose of this study is to determine the law enforcement of Denpasar City Regional Regulation Number 9 of 2002 concerning Tourism Business Lodges towards inns in the form of villas and guest houses operating in Denpasar City and the procedures for policing accommodation business actors in the form of villas and guest houses that do not comply with City Regulations Denpasar Daerah Number 9 Year 2002 Concerning Pondok Usaha Wisata to inns such as villas and guest houses operating in Denpasar City. . The method of analysis of this research is juridical empirical. The results of this research are in controlling. If the accommodation business such as villas and guest houses is established and operates without a tourist accommodation permit, there are several risks and sanctions that will be imposed on the management and owner of the villa business. Sanctions to the tourist accommodation business manager where if the villa business owner does not meet the requirements as referred to in Article 9 paragraph (4) will be subject to the first written warning. If it is more than 7 working days, the villa business owner will be subject to a second written warning. If within three working days after being given a second written warning, the entrepreneur does not fulfill the provisions as intended, the tourism business operational activities will be frozen. Keywords: villa, tourist accommodation permit, City Government

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN I Gusti Ngurah Bagus Pramana; I Made Udiana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bali merupakan destinasi wisata yang menjadi tempat kunjungan berbagai wisatawan mancanegara. Hal tersebut memberikan dampak bahwa disisi lain pariwisata Bali, Bali harus menyediakan minuman beralkohol yang merupakan minuman kebanyakan wisatawan mancanegara. Agar minuman alkohol tersebut tidak berdampak kearah negatif maka perlu dilakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang memunculkan masalah yaitu bagaimana pengaturan minuman beralkohol dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peredaran minuman beralkohol tanpa izin diatur dalam Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, yang dimana peredaran minuman beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin diancam dengan pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT. TRICON BANGUN SARANA DI JAKARTA UTARA Michael Johan Mowoka; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.387 KB)

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Tricon Bangun Sarana di Jakarta Utara yang mengakibatkan para pekerja kehilangan mata pencaharian tanpa mendapatkan pesangon atau ganti rugi akibat PHK tersebut. Hampir semua para pekerja yang mengalami PHK merupakan pekerja lepas/buruh yang seringkali melakukan kesalahan baik kesalahan ringan maupun kesalahan berat. Dalam prosesnya, PHK yang terjadi pada PT. Tricon Bangun Sarana dilakukan secara sepihak yaitu oleh perusahaan. Pekerja pun tidak dapat melakukan tindaklanjut dalam bentuk apapun karena para pekerja lepas tidak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan yang baik yang berkaitan dengan PHK yang mereka alami. Tulisan ini akan menjelaskan apakah pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT. Tricon Bangun Sarana telah sesuai dengan ketentuan Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh para pekerja terhadap PHK tersebut. dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris maka diperoleh kesimpulanPHK yang dilakukan oleh PT Tricon Bangun Sarana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh para pekerja belum maksimal hanya sebatas musyawarah.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH DENGAN ADANYA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH Anissa Aulia; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.556 KB)

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah” yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah pada sertifikat ganda hak atas tanah. Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat, namun dalam hal adanya sertifikat ganda hak atas tanah maka hakim lah yang menentukan siapa pemegang sah hak atas tanah tersebut. Dalam hal adanya sertifikat ganda hak atas tanah, pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan hukum baik secara represif maupun secara preventif.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PRODUK KANGEN WATER TANPA IZIN EDAR DI WILAYAH KOTA DENPASAR Jerry Ary Murti; I Made Udiana; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.023 KB)

Latar belakang penulisan karya ilmiah ini adalah maraknya peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar yang merugikan konsumen, sehingga diperlukan peranan badan pengawas obat dan makanan dalam melakukan penindakan. Tulisan ini bertujuan mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar, dan mengetahui kendala apa yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water di wilayah Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan tindakan inventarisasi, pengujian laboratorium/verifikasi penandaan, penyegelan, dan pemusnahan, kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak air minum dalam kemasan produk kangen water adanya keterbatasan staff bagian pemeriksaan dan penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan penindakan. Kendala lain rendahnya pengetahuan dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam memilih pangan tanpa memperhatikan aspek keamanan yaitu izin edar dan banyaknya pelaku usaha yang tidak pernah merasa jera dengan tetap menjual secara tersembunyi produk kangen water Kata Kunci: Badan Pengawas obat dan makanan, Tindakan, Air Minum Dalam Kemasan. Izin Edar

PERLINDUNGAN KREDITUR PENERIMA FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN Luh Gede Pebby Gitasari; I Made Udiana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jaminan Fidusia berperan penting dalam menjamin hak dari kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur.Jika dilihat dalam pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disana terdapat ketidak jelasan atas pengaturan tentang musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan atau adanya kekaburan hukum tentang pengertian musnah dalam pasal tersebut.Permasalah yang diteliti dalam penulisan yaitu tentang pengaturan perlindungan kreditur penerima fidusia atas musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan dan upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur penerima fidusia untuk pelunasan piutang akibat musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, adalah penelitian yang didasarkan kepada data sekunder. Penelitian hukum mempergunakann pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan mepergunakan pendekatan analisis (Analytical Approach). Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Kreditur memiliki hak didalam perjanjian yang dibuat, dimana haknya adalah untuk menuntut perusahaan asuransi untuk mencairkan uang asuransi yang dimana hal ini untuk menutup kerugian dari objek jaminan fidusia yang musnah yang diakibatkan karena kesalahan dari debitur yang sesuai ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur.Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembaruan utang dengan mengganti utang lama dengan utang baru, dimana yang diganti disini perjanjian kreditnya dengan perjanjian kredit yang baru. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan karena kesengajaan dilakukan debitur maka pihak kreditur dapat menuntut pergantian atas benda jaminan tersebut dengan nilai jaminan yang sama, namun apabila dari pihak debitur tidak merespon atau menanggapi, maka pihak Kreditur dapat menempuh jalur hukum dengan cara litigasi maupun no litigasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Musnahnya Jaminan Fidusia

GANTI RUGI DALAM PENERBANGAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI MONTREAL 1999 I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan penerbangan internasional dalam hukum nasional serta untuk menganalisis pemberlakuan ganti rugi menurut Konvensi Montreal 1999 dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian normatif yang bertitik tumpu pada konflik norma yang diangkat pada penelitian ini. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa aturan pelaksana sebagai dampak meratifikasi Konvensi Montreal 1999 menyebabkan asas lex superior derogate legi inferiori menjadi sandungan untuk tidak memberlakuakan ketentuan ganti rugi Konvensi Montreal 1999 yang hanya melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional). This article aims to examine the provisions of international aviation in national law and to analyze the application of compensation according to the 1999 Montreal Convention in the Indonesian legal system. research method used in this scientific journal research is normative research which focuses on the conflict of norms raised in this study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, it is known that the implementing regulations as the impact of ratifying the 1999 Montreal Convention have caused the lex superior derogate legi inferiori principle to become an obstacle for not enforcing the provisions for compensation for the 1999 Montreal Convention which only through Presidential Decree Number 95 of 2016 concerning ratification Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN I Dewa Ayu Dila Pariutami; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penelusuran upah dengan kedudukan Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat PRT) berdasarkan pengaturan hukum serta perlindungan hukum bagi PRT, apabila majikan tidak memberikan upah sesuai kesepakatan dalam perjanjian dibawah tangan. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Dalam tulisan ini terdapat norma kosong yang tertera pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan pengertian “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Jika dilihat memang benar pekerja harus mendapat imbalan yang sesuai, akan tetapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur pekerja informal. Pengumpulan bahan hukum dibuat dengan menganalisa buku-buku hukum,jurnal, internet. Dari hasil yang diperoleh yakni kesepakatan yang dibuat dua pihak yang diperjanjikan sepanjang pekerjaan tidak sama, maka akan menjadi kewajiban majikan untuk memberi hak PRT. Menteri Ketenagakerjaan membuat suatu terobosan baru mengenai perlindungan hukum ini yaitu adanya Permenaker No.2 tahun 2015 yang dianggap dapat membantu. Namun, Permenaker memiliki kelemahan dan kekurangan yang masih belum dapat menjamin sepenuhnya kepastian hukum dalam melindungi PRT. Maka dari itu membentuk perjanjian harus menentukan upah dari kewajiban yang telah ditentukan serta memiliki kepastian mengenai upah tambahan diluar kewajiban yang dilakukan PRT agar mengetahui lebih rinci dan memperjelas daripada si PRT dalam menerima haknya. This writing aims to determine the mechanism for tracking wages with the position of Domestic Workers (hereinafter abbreviated as PRT) based on legal arrangements and legal protection for domestic workers, if the employer does not provide wages according to the agreement in an underhand agreement. The research method and approach used is a normative legal research method consisting of primary and secondary legal materials. Meanwhile, the approach used is the legal approach and analysis of legal concepts. In this paper there are empty norms listed in article 1 number 2 which explains the meaning "Workers / laborers are every person who works with a salary or reward in other forms". If it is seen that it is true that workers must receive the appropriate compensation, however in the Manpower Act it does not regulate informal workers. The collection of legal materials is made by analyzing law books, journals, the internet. From the results obtained, the agreement made by the two parties agreed as long as the work is not the same, it will be the employer's obligation to give the rights of domestic workers. The Minister of Manpower made a new breakthrough regarding the protection of this law, namely the existence of Permenaker No. 2 2015 which is considered to be able to help. However, Permenaker has weaknesses and shortcomings that still cannot guarantee legal certainty in protecting domestic workers. Therefore forming an agreement must determine the wages of the obligations that have been determined and have certainty about additional wages beyond the obligations of domestic workers in order to know more details and clarify than the domestic worker in receiving their rights.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA PADA TOKO DI PASAR BADUNG KOTA DENPASAR Ni Nyoman Trisnawati; I Made Udiana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.899 KB)

Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pada toko di Pasar Badung dilatarbelakangi oleh sering terlihat beberapa pekerja yang membantu pedagang masih berusia belia atau dibawah umur dan anak-anak yang bekerja. Umumnya anak – anak tersebut bekerja sebagai tukang angkut barang (sesuunan) atau pekerja pembersih buah dan sayuran sebelum dijual Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja pada toko di Pasar Badung Kota Denpasar dan faktor penghambat yang mempenagruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang bekerja pada toko di Pasar Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, serta dengan menggunakan jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundangan-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini, perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung tidak terlaksana dengan efektif. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penegakkan perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur menjadi terhambat yaitu faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri yang harus bekerja membantu orangtuanya dan faktor eksternal yang berasal dari kurangnya pengawasaan dari pemerintah dan dinas terkait dalam menegakkan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Pasar Badung Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pekerja anak yang bekerja di pasar badung tanpa pengawasan. Kata Kunci : Perlindungan hukum, pekerja anak, efektif

Co-Authors A.A Ngr Bagus Surya Arditha A.A. Istri Prami Yunita A.A. Sg Istri Karina Prabasari Adena Nurkhaliza Adoe, Jonathan Akhila Rayintama, I Gde Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Bagus Baskara Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Anak Agung Putu Krisna Putra Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Andi Hidayat Rizal Andi Kumalawati Andi Lukman Hakim Anissa Aulia Ayuning Sasmitha Margana Bere, Flavianus Cahyanto, Muhammad Reza Calvin Smith Houtsman Sitinjak Dantje A. T. Sina Dara, Harlando Ha'e Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Widya Sari Feranika Anggasari Jayanti Finna Wulandari Gandi Silaban Gede Adhitya Ariawan Gede Bayu Wicaksana Gede Dicka Prasminda Gede Fajar Aryesha Wiguna Gek Ega Prabandini Gusti Ketut Alfionita Hangge, Elsy E. I Dewa Ayu Dila Pariutami I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa P I Gede Gumiar Eka Redana I Gede Surya Prayoga I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya I Ketut Agus Surya Opriyana I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I KETUT WESTRA I Made Aditia Warmadewa I Made Dedy Priyanto I Made Dwi Anugrah Putra I Made Jaya Nugraha I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Yuda Wiguna I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra I Putu Aris Udiana Putra I Putu Budi Arta Yama I Wayan Angga Prawira I Wayan Novy Purwanto Ida Ayu Krisna Kartika Dewi Ida Ayu Made Indah Lestari Ida Ayu Shintyani Brahmisiwi Ida Bagus Ketut Agastya Indah Dwi Rahmawati Indriana Nodwita Sari Jerry Ary Murti Ketut Nurcahya Gita Kobi Wayan Kariarta Leda, Gracia Kasih Cintana Lempadeli, David Rival Luh Gede Pebby Gitasari Luh Putu Suciarini Made Aditya Ambara Made Nadya Pradnya Sari Made Nikita Novia Kusumantari Made Subawa Marwanto Marwanto Melani, Maria Agustina Henny Michael Johan Mowoka Ngakan Putu Surya Negara Ni Ketut Sri Utari Ni Made Srinitha Themaswari Ni Nyoman Trisnawati Nifu, Lidwina Lidya Orchita, Ida Ayu Putu Gde Aditya Wangsa R. A. Retno Murni Remi Dita, Adi Yavael Suatra Putrawan Tri M. W. Sir Utama, Andi Agung Wahyu Wilhelmus Bunganaen Yohanes Usfunan

Title

Found 80 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 80 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 80 Documents
Search